FGD dibuka oleh Dr. Badikenita Putri Sitepu dan dimoderatori oleh Angel Damayanti (Dekan Fisip UKI) yang menghadirkan narasumber politisi PDI-P Dr. Arief Budimanta, dari unsur pemerintah berasal dari Kantor Menkopolhukam Edison Silaen, dan Kantor Kemdagri Hartono, dan Ir. Yonathan Bowo Pramono, dibagi dua sesi, yakni sesi pertama bertajuk "Upaya Revitalisasi Penanaman Filosofi dan Nilai Pancasila dalam Dunia Pendidikan" dengan moderator Angel Damayanti, dan narasumber Dr. Arief Budimanta, sedangkan sesi kedua berjudul "Pemantapan Pemahaman Nilai-nilai Pancasila disetiap Strata Masyarakat dengan Upaya Secara Terencana, Terpola, dan Masif" dipandu oleh Yonathan Bowo Pramono, dengan narasumber Edison Silaen (Kemenkopolhukam), dan Hartono (Kemdagri).
Arief Budimanta mengemukakan bahwa berdasarkan pemikiran Bung Karno, Pancasila adalah filosofi ground-slaag, yakni filosofi dasar bangsa Indonesia. Menurut Arief, Pancasila tidak perlu direvitalisasi karena tidak dalam kondisi parah, bahkan dalam keseharian kita masih nampak simbol-simbol Pancasila, seperti gambar Burung Garuda yang terpampang bersama foto Presiden dan Wakil Presiden. "Kalaupun memang Pancasila sudah tidak vital lagi, mungkin itu dikarenakan adanya gerakan dari mereka yang merasa terkalahkan atau tertinggal" ujar Arief.
Sementara itu, Sri Yunanto menyampaikan bahwa secara sederhana Pancasila harus dijalankan. Pancasila tidak hanya diajarkan (dihafalkan), tetapi juga dididik (diteladankan, utamanya oleh para elit politik pemerintahan). Di Indonesia ada kelompok yang beragama tapi tidak mengindonesia, ada juga beragama tapi mengindonesia, selain itu ada juga kelompok mengindonesia tapi tidak Pancasilais, mengindonesia tapi Pancasilais.
Bert Supit aktivis Angkatan 66 yang juga seorang Ketua Majelis Adat Minahasa, mengungkapkan bahwa Pancasila sudah mengalami distorsi. Bagi Bert, Pancasila yang asli adalah Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945, yakni Pancasila yang berbhinneka tunggal ika tanpa ideologi agama.
Eros Djarot mengutarakan pemikirannya bahwa tidak adanya buku untuk mempelajari Pancasila. Eros mengkritisi pembentukan lembaga UKP PIP oleh Presiden Joko Widodo, bahwa menangani permasalahan Pancasila bukan sekedar membentuk lembaga, tetapi pemahaman substansi dari Pancasila itu sendiri. Eros setuju bahwa yang perlu direvitalisasi bukan Pancasila, tetapi para pejabat dan politisi yang tidak Pancasilais. "Kita tidak ada negarawan, hanya ada mereka yang berjuang untuk kelompoknya, untuk partainya" ujar Eros.
Pemikiran lain disampaikan Gilber Simanjuntak Wakil Rektor UKI, mengutarakan bahwa bagi UKI Pancasila itu bukan diucapkan, tetapi dipraktekan. UKI sejak berdirinya, sudah mempunyai sikap dan komitmen untuk konsen terhadap upaya penanaman pemahaman kebangsaan. "Sekalipun UKI didirikan sebagai kampus yang agamis, tapi UKI tidak mentolerir adanya faham-faham bernuansa agama. UKI hanya mengajarkan nilai-nilai Pancasila".
Edison Silaen wakil dari Kantor Menkopolhukam, dalam paparannya menyampaikan bahwa sekarang ini menguatnya peran aktor non-negara dalam mempengaruhi kebijakan negara. "Sudah lama terjadi pengabaian terhadap Pancasila. Kemdagri sudah mengingatkan hal ini kepada Kepala Daerah melalui Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2011 yakni tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila" ujar Edison. Lebih lanjut dikatakan Edison "Disekolah-sekolah sudah mulai ada berkembang faham-faham selain Pancasila". Revitalisasi Pancasila bagi Kemdagri adalah mengembalikan Pancasila kepada subjeknya, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan, untuk itu Pancasila harus diajarkan dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan publik.
Edison menjelaskan ada 10 makna revitalisasi Pancasila, diantaranya yang perlu diperhatikan adalah pada poin 8 dan 9 , yakni mewujudkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar hukum, serta unsur pemersatu bangsa, juga merevitalisasi Pancasila melalui Dikdas (pendidikan dasar).
Narasumber dari Kantor Kemdagri Hartono, menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai laboratorium yang mengkaji index ketahanan nasional, yakni yang dimiliki oleh Lemhannas. Ada 8 unsur (asta gatra) yang dikaji Lemhannas terkait dengan ketahanan nasional. Menurut Hartono, berdasarkan Index Ketahanan Nasional, pada posisi rata-rata, toleransi mendapat nilai kurang tangguh.
"Membicarakan Pancasila, kita tidak bisa lepas dari empat konsensus dasar, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yang harus kita lakukan sekarang adalah mewujudkan konsensus nasional yang ada dalam Pembukaan UUD 1945" demikian disampaikan Hartono. Lebih lanjut Hartono menjelaskan, Kemdagri mempunyai tiga pendekatan, yakni regulasi, kelembagaan (manajemen), dan pemberdayaan.
Christianto Wibisono sebagai pengamat ekonomi politik mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya ancaman bahaya middle income trap. "Jokowi tahu, bahwa tantangan kita adalah supaya tidak terjebak menjadi gagal masuk kelas menengah, negara kelas menengah. Bagaimana ke depannya kita harus mengamankan bangsa ini, supaya the best leaders yang akan menduduki jabatan, sebab kalau tidak, kriteria politik identitas yang akan mengambil alih. Ini yang saya rasa dikhawatirkan terjadinya korupsi daripada kepemimpinan dari negarawan di Indonesia" ungkap Christianto.
Putri Sitepu selaku pelaksana FGD PIKI, mengungkapkan bahwa nantinya hasil FGD akan dirumuskan oleh DPP PIKI menjadi suatu bahan yang akan disampaikan kepada Presiden, saat nanti Rakernas PIKI yang akan dilakukan dalam waktu dekat
Halo Kairos Pos, kami dari Universitas Kristen Indonesia ingin mengundang Anda dalam sebuah acara. Apakah ada email atau kontak yang bisa dihubungi ? Terimakasih.
ReplyDeleteHaji Datuk Sweida Zulalhamsyah (Presiden Alumni Kolese De Britto ==> BUKAN PRESIDEN ALUMNI JB!!! lain kali Kairos jika bikin berita harus dikonfirmasi dulu!! Presiden Alumni JB : Antonius Tony Prasetiantono
ReplyDelete