Prof Yanyan : Rohingya Konflik Kewarganegaraan Bukan Agama

Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Prof. Yanyan Mochamad Yani MAIR., Ph.D.

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Mencermati dan menanggapi konflik kemanusian saat ini di Rohingya,  Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Prof. Yanyan Mochamad Yani MAIR., Ph.D. mengatakan "Konflik Rohingnya adalah konflik kewarganegaraan bukan agama, tetapi korbannya adalah umat Muslim Rohingya dan pelakunya rezim militer Myanmar yang beragama Budha, sehingga Masyarakat International khususnya Indonesia beranggapan ini adalah konflik agama" terang Prof Yanyan. Tindakan cepat pemerintahan Jokowi sudah cukup baik dengan mengirimkan Mentri Luar Negeri dan memberikan proposal untuk menyelesaikan konflik kewarganegaraan yang berkepanjangan itu" tegasnya.
           
Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) FISIPOL Universitas Kristen Indonesia (UKI) menggelar Kuliah Umum “Indonesia dan ASEAN Pasca 2015″, yang menghadirkan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Prof. Yanyan Mochamad Yani MAIR., Ph.D. Sekitar lima ratus mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UKI memenuhi ruang seminar di Kampus UKI Cawang, Jakarta Timur, Rabu pagi (13/09/2017).

“Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN, jadi kehadiran Indonesia di ASEAN merupakan sesuatu yang sangat signifikan, ber pengaruh besar. Tidak akan ada ASEAN kalau Indonesia tidak bergabung,” jelas Prof. Yanyan dengan penuh antusias di depan civitas mahasiswa Fisipol UKI yang didominasi angkatan 2016 dan angkatan 2017 tersebut.

Kehadiran Indonesia di ASEAN sendiri membawa dampak yang besar bagi negara-negara tetangga. Pada tanggal 5 Agustus 1967, lima negara dari negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand mengadakan pertemuan “konferensi” di Bangkok. Dalam konferensi tersebut dihasilkan suatu persetujuan yang disebut dengan Persetujuan Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, hadir mewakili Indonesia pada saat itu adalah Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik.

Pada masa kepimpinan Presiden Suharto, Indonesia menjadi pemimpin ASEAN, dengan gaya kepimpinannya ketika itu Indonesia mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan doktrin ketahanan nasional pada pertemuan ASEAN ministerial meeting ke-5 di Singapura melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Hal itu ditujukan untuk mempertegas tujuan ASEAN.

Tegas Prof. Yanyan,”Visi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sangat visioner, relevan dan luar biasa. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi terbesar untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.
Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia, maka pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan,dan ekonomi Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .”

Cita-cita dan agenda Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan menjadi fokus dan prioritas Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan segera menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera, kuat dan berwibawa.

Sementara itu, kepada pers, dekan FISIPOL UKI, Angel Damayanti, M. Si., menyatakan,” Sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, Indonesia mempunyai peluang besar untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam forum negara-negara Asia Tenggara ini. Sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh di ASEAN, peran strategis Indonesia bisa lebih cepat mengakselerasi pembangunan ekonomi, politik dan budaya kawasan ASEAN, sehingga kawasan Asia Tenggara memiliki stabilitas ekonomi, politik dan keamanan yang maju, kuat dan berkontrbusi besar bagi Asia secara keseluruhan.

Menurut Angel Damayanti, Pemerintah Indonesia saat ini harus lebih pro-aktif memainkan peran yang lebih besar, strategis dan substansial di kawasan ASEAN, karena kekuatan ekonomi Indonesia semakin kuat. Indonesia harus pro aktif mengukuhkan peran dan kontribusinya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan politik ASEAN secara lebih paralel dan seimbang. Dan perlu konsisten terus memperjuangkan kepentingan nasional, regional, dan internasional di berbagai forum multilateral.

Related Posts:

Tweet