Penurunan Paksa Pendeta HKBP Kayu Putih Berujung di Polres Jakarta Timur


KAIROSPOS.COM, Jakarta - Berita viral di youtube dan media sosial Pendeta Gereja HKBP Kayu Putih dipaksa turun dari mimbar berujung di Polres Jakarta Timur. Saat ditemui di Polres Jakarta Timur Senin (29/07/2019). Pendeta Haposan Sianturi menyatakan kehadirannya memenuhi panggilan Polres Jakarta Timur terkait klarifikasi pelaporan.


Pihaknya mau mencabut laporan asalkan poin-poin yang sempat dibubuhkan di Perdamaian (30/06) di Kantor Distrik HKBP juga diklarifikasi oleh Jemaat yang melaporkannya.

“Saya kira pelaku harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi jika poin-poin kesepakatan yang telah dibuat bersama tidak dijalankan, maka pelaporan kasus ini harus diteruskan,” terangnya. Kasus dugaan penganiayaan dan penurunan paksa dari mimbar yang dialami Pdt Haposan Sianturi sebagai pendeta resort HKBP Kayu Tinggi, Cakung Jakarta Timur, saat kebaktian pagi berakhir dilaporkan ke Polres Jakarta Timur.

Saat pemeriksaan saksi-saksi di Polres Jakarta Timur, sebenarnya sudah ada upaya perdamaian kedua belah pihak, yang difasilitatori Praeses Distrik VIII HKBP. Namun menurut Pdt Haposan Sianturi setelah pertemuan justru poin-poin kesepakatan tidak dilakukan, sebaliknya pihaknya dirugikan karena sebagai pendeta tidak bisa melayani di HKBP Kayu Tinggi.

“Atas dasar itu, maka laporan belum dicabut karena pihak sana sama sekali tidak ada etikad baik untuk perdamaian, meskipun demikian saya berharap pihak Polres juga bisa berperan untuk mendorong perdamaian, saya sendiri terbuka dan mendukung upaya damai, tentu dengan yang terbaik bagi kedua belah pihak,” tukasnya.

Herry Jean Hutabarat (aktivis gereja HKBP Kayu Tinggi) salah satu jemaat yang mendampinginya, mengungkapkan bahwa pencabutan laporan akan dilakukan jika jemaat juga mau berdamai dan mencabut tuntutan yang tak berdasar. “Terutama Poin ke 6. Soal Pencabutan laporan. Akan dilakukan jika jemaat juga mau berdamai dan mencabut tuntutan-tuntutannya yang tak berdasar,” ujar Herry Jean Hutabarat yang menyatakan dukungan kepada Pdt Haposan Sianturo terutama terkait langlah hukum diambil.

“Kami jemaat HKBP Kayu Tinggi selama ini melihat pelayanan Pdt Haposan sangat baik, tidak otoriter dan tidak benar ada tuduhan korupsi. Kalau ada tuduhan ini silahkan dilaporkan,” tutur jemaat yang puluhan tahun di HKBP Kayu Tinggi. Esron Siregar aktifis HKBP turut mendampingi Pendeta Haposan Sianturi mengaku saat kejadian kisruh sedang berada di Kalimantan, bahwa apa yang dilakukan kepada Pdt Haposan Sianturi adalah preseden buruk kepada Pendeta karena itu setiap tindakan perlu dipertanggungjawabkan. “Kita ingin suasana kebaktian dan ibadah di HKBP Kayu Tinggi berjalan normal kembali, termasuk ibadah Wyik. Kedatangan kami ke sini dalam mendukung Bapak pendeta melakukaan klarifikasi,” ucap jemaat yang berprofesi sebagai pengusaha ini.

Pdt Haposan Sianturi menegaskan, ada beberapa tuntutan jemaat pelapor yang tidak konsisten dan tidak sesuai. Poin-poin itu diminta terlebih dahulu dicabut. Sebab, jika poin-poin tersebut tidak dicabut, maka sama saja jemaat pelapor akan memperpanjang persoalan. Meskipun demikian, proses perdamaian terbuka untuk kedua belah pihak, asalkan kedua belah pihak saling memaafkan dan saling mencabut laporannya di Kepolisian. Pendeta Haposan sebagai Pelapor memohon kepada penyidik agar menginisiasi kedua belah pihak membuat kesepakatan perdamaian dalam rangka menjaga kesejukan dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dikembalikan pelayanan Pendeta


Resort sebagai mana mestinya.

Related Posts:

Pertemuan Megawati dan Prabowo, Benny Pasaribu: Persatuan Bangsa Jauh Lebih Penting daripada Kemenangan dalam Kontestasi Politik.

Kairospos.com, Jakarta – Anggota TKN, Benny Pasaribu menilai pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo kemarin, Rabu (24/7) merupakan reuni atau pertemuan dua pemimpin bangsa setelah berkontestasi dalam Pileg dan Pilpres.

Memang kita mencatat bahwa suasana dalam Pemilu 2019 jauh lebih panas atau keras dari pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Seolah-olah kita lupa terhadap peraturan perundang-undangan dan etika moral berbangsa dan bernegara yang ada. Dari awal juga kita tau bahwa demokrasi tanpa kepatuhan hukum pastilah terjadi anarkisme. Semuanya itu sangat berbahaya dan jika dibiarkan maka tidak lama lagi Indonesia akan pecah berkeping-keping. Sehingga pertemuan antarpemimpin pasca Pemilu menjadi perlu dan sarat makna.

"Itulah yang bisa saya pahami dari pertemuan baik antara Jokowi dan Prabowo sebagai Capres dalam kubu yang berbeda, maupun antara Megawati dan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Politik, kata Benny di Jakarta, Kamis (25/7).

Selain itu kata Benny pertemuan tersebut juga memperlihatkan bahwa persatuan bangsa jauh lebih penting dari urusan kontestasi politik semata.

“Jadi, pertemuan antarpemimpin pasca Pileg dan Pilpres idealnya hanya untuk mempererat silaturahim. Bukan bagi-bagi jabatan. Malah berbahaya jika ada pembicaraan bagi-bagi jabatan di dalamnya. Nanti, waktu akan membuktikan sendiri. Jika hal tersebut terjadi maka pertemuan tersebut ke depan tidak akan banyak dampaknya terhadap persatuan Indonesia, terutama di akar rumput," terang Benny.

Benny menegaskan di berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda, bahwa bagi-bagi jabatan berdasarkan hasil suara dalam Pemilu tidak pernah ada seperti yang diusulkan oleh Amien Rais. Koalisi 02 harus dapat bagian 45% sesuai perolehan suara, dan 01 berhak hanya 55% dari jabatan yang ada.

"Marilah kita gunakan akal sehat. Karena  idealnya, 45% itu berada di posisi Penyeimbang di Parlemen tanpa berfikir bagi-bagi jabatan. Dan negara akan lebih baik jika ada quasi "Oposisi" yang kuat dan berorientasi pada kepentingan bangsa yang lebih besar. Untuk itulah kita perlu mendukung dan mendoakan agar pemimpin kita diberi hikmat untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih besar dari pada kepentingan sesaat atau kepentingan kelompok", pungkas Benny.

Related Posts:

HUT PGLII ke 48, Momentum Pelayanan Tingkat Dunia


KAIROSPOS.COM, Jakarta - HUT PGLII ke 48 merupakan momentum PGLII untuk lebih berkiprah lagi dengan masuk kepengurusan tingkat Asia. Apalagi Aliansi Gereja-Gereja injili sedunia memilih Indonesia untuk jadi tuan rumah dalam konverensi 2019 tanggal 7-13 November di Sentul Jabar kata Ketua Umum PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th.

Ronny Mandang meyampaikan sejak berdirinya PGLII tidak pernah mendapatkan dana hibah dari manapun baik dari dalam maupun dari luar negri, semua dana diperoleh dari partisipasi jemaat dan usaha mandiri jemaat dan gereja gereja diseluruh Indonesia yang tergabung dalam PGLII.

Pada kesempatan itu disampaikan sambutan sambutan oleh Ketua Panitia HUT PGLII, Pdt. Tommy Lengkong, M.Th., World Evangelical Alliance - General Assembly 2019 Ketua Host Committe, Pdt. Dr. Anton Tarigan., Ketua Majelis Pertimbangan PGLII, Gomar Gultom, M.Th. (Wakil dari FUKRI).

Gomar Gultom pada sambutannya meyampaikan "saat ini kita memulai Teologi lingkungan, karena pemberitaan injil untuk seluruh alam semesta, jika kita mengatakan bahwa merokok itu berdosa maka sampah plastik itu dosa besar. Umat Tuhan yang tersebar diseluruh aras gereja inilah saatnya menjaga lingkungan hidup untuk kelangsungan alam semesta".

Dari press rillis yang dibagikan pada awak media  Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th. dan Plt. Sekum PGLII     Pdt Tommy Lengkong, M.Th menyampaikan sebagai  berikut : Memasuki tahun 2019, kita memasuk era baru seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman. Di Indonesia khususnya pasca Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif, peristiwa lima tahunan dalam menapaki kehidupan bernegara. Perlu disadari bahwa Allah peduli dan memegang kendali atas bangsa Indonesia.

HARI ULANG TAHUN PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA (PGLII) ke 48 merupakan momentum bagi anggota PGLII untuk melakukan perenungan bahwa sampai sejauh mana kita sebagi umat Kristiani berperan bagi kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?

Sebagai Lembaga Aras Nasional kami memperhatikan persoalan dan tantangan masa depan, gereja harus cepat beradaptasi dengan gelombang perubahan modernisasi, gereja tidak boleh hanyut terbawa arus jaman, gerejalah yang memimpin kemajuan, gereja menjadi terang serta sumber inspirasi pembaharuan sehingga mampu dan mempertahankan nilai-nilai eskatologi.

Gereja harus selalu tereformasi “Ecclesia reformata, semper reformanda est” bahwa gereja harus me-reeksakminasi dirinya sendiri secara berkelanjutan dalam rangka mengutamakan kemurnian doktrin dan praktiknya, istilah yang berarti reformasi belum selesai, reformasi berjalan terus. Tentunya perubahan seyogyanya memperkuat iman Kristiani dan dalam wujudnya tetap memiliki warna Kristiani Indonesia, Sehingga Umat Kristen tetap memiliki wajah nasionalis Indonesia.
Dalam perjalannya mewujudkan “Bersatu dan Memberitakan injil”, Kaum Injili terus menerus melakukan estafet kepemimpinan secara berkelanjutan tanpa paksaan dan dilakukan dengan kesadaran dan kekuatan dalam kebersamaan. Oleh anugerah Tuhan kebersamaan yang dibangun oleh gereja dan sinode bahkan kekompakan yang dirajut antara sesama aras gereja nasional yang terjalin dengan baik dan sehat. Tidak sampai disitu PGLII yang tergabung dalam FUKRI yang terdiri dari Aras Nasional KWI, PGI, PGPI, PBI, Bala Keselamatan, GMAHK, GOI menjalin persahabatan dengan agama-agama lain di Indonesia. Persahabatan ini terus dirawat dan pada gilirannya PGLII juga memiliki kontribusi sebagai Aras Gereja Nasional yang mempererat kesatuan dan persatuan bangsa.

Sebagai Umat Kristiani, kita terus mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dengan turut aktif berpartisipasi dalam lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Berbagai peran yang diambil oleh tokoh anak bangsa yang beragama Kristen, jauh sebelum Kebangkitan Nasional, terlibat dalam Sumpah Pemuda maupun menjadi anggota BPUPKI mengawali kemerdekaan Indonesia. Kontribusi umat Kristen menjadi nyata dengan keberadaan mereka duduk sebagai Menteri dan dalam berbagai kepemimpinan di Republik Indonesia baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun sebagai anggota TNI dan Polri.

Ibadah syukur HUT PGLII ke 48 yang diselenggarakan di Grha GEPEMBRI Kelapa Gading Jakarta dihadiri oleh pimpinan gereja, sinode dan lembaga anggota PGLII, hadir juga pimpinan PGLII Wilayah Banten, Depok, Jawa Barat, Sulawesi dll. Dalam kesempatan ini para sahabat yang tergabung dalam FUKRI tutur hadir memberikan dukungan dan ucapan selamat.
Harapan kami agar Umat Kristiani Indonesia tetap setia untuk berdoa dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika dan menghormati bendera Merah Putih. Umat Kristiani bersedia bekerja keras untuk menciptakan masyarakat adil makmur sejahtera menuju hari depan yang penuh harapan.



Pengurus PGLII DKI Pdt. Royke Bovie Rory (Ketua) dan Antonius Natan sebagai Sekum PGLII DKI Jakarta merasa senang acara ini berlangsung sukses atas kerjasama semua pihak dan mengucapkan terimakasih atas segala partisipasinya.

Related Posts:

Momen Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto

Kairospos.com - Presiden RI terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto. Pertemuan yang ditunggu-tunggu masyarakat di Tanah Air ini terjadi di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT), Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019.

Sekitar pukul 10.05 WIB, keduanya bertemu dan bersalaman di depan loket Stasiun MRT Lebak Bulus. Senyum terpancar dari wajah keduanya dalam pertemuan hangat tersebut.

Momen itu langsung diabadikan oleh para jurnalis yang telah menunggunya sejak pagi hari. Masyarakat yang sedang berada di stasiun MRT pun langsung riuh menyambut pertemuan keduanya.

Keduanya kemudian berjalan bersama, menuju tap gate, lalu bergegas naik menuju peron stasiun. Sesaat setelah keduanya naik di gerbong 2, kereta pun melaju.

Di dalam kereta tampak keduanya mengobrol dengan akrab dan hangat. Tawa ringan keduanya sesekali menyelingi obrolan keduanya. Tak terasa kereta yang mereka tumpangi pun tiba di Stasiun MRT Senayan, Jakarta.
"Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, pertemuan saya dengan Bapak Prabowo Subianto pada pagi hari ini adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media.

Sementara itu, Prabowo mengatakan pertemuan di atas MRT itu adalah gagasan dari Presiden Jokowi. Menurutnya, ia juga belum pernah naik moda transportasi anyar di Jakarta ini.

"Ini juga gagasan beliau. Beliau tahu bahwa saya belum pernah naik MRT jadi saya terima kasih. Saya naik MRT luar biasa. Kita bangga bahwa Indonesia akhirnya punya MRT yang bisa membantu kepentingan rakyat," ungkapnya.

Dari Stasiun MRT Senayan, keduanya berjalan menuju FX Sudirman yang berjarak sekitar 350 meter. Setibanya di FX Sudirman, keduanya langsung menuju salah satu restoran untuk santap siang bersama.

Duduk semeja, obrolan ringan dan hangat kembali terjadi di antara keduanya. Beberapa hidangan yang disajikan yaitu sate kambing, sate ayam, lontong, pecel madiun, ongol-ongol, hingga es kelapa batok.

Usai santap siang bersama, Prabowo berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Tak lama berselang, Presiden Jokowi pun meninggalkan pusat perbelanjaan tersebut.


Jakarta, 13 Juli 2019
Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Chandra A. Kurniawan

Related Posts:

Pembangunan Perhubungan Untuk Pelayanan Dalam Kerangka Nawacita Dan Indonesia Maju

Kairosopos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi bertemu berdiskusi informal dan santai bersama Firman Jaya Daeli, di Jakarta.

Substansi dan orientasi pembangunan perhubungan pada dasarnya didisain dan diperuntukkan bagi pemastian perlindungan dan penjaminan pelayanan terhadap masyarakat. Kedaulatan rakyat sesungguhnya dan sejatinya mengandung hak-hak konstitusional rakyat untuk mendapat dan memperoleh sistem perlindungan dan pelayanan yang memadai di bidang perhubungan. Negara harus senantiasa menjamin perwujudan dan penyelenggaraan sistem ini. Pemerintahan Nasional beserta jajaran di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla secara garis besar kebijakan dan aksi nyata kegiatan telah melaksanakan pembangunan perhubungan. Kualitas sistem pembangunan perhubungan ini akan selalu ditingkatkan secara meluas dan dikembangkan secara menyebar dalam periode lanjutan masa kepemimpinan nasional Jokowi bersama K.H. Ma'ruf Amin. Inilah yang menandai dan memaknai Kerangka Program Nawacita Dan Indonesia Maju.

Pembangunan perhubungan memiliki dasar ideologis doktrinal yang jelas dan mempunyai dasar konstitusional yang tegas untuk diselenggarakan dan digelorakan. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ; dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan nilai ideologis pendorong dan falsafah penuntun terhadap pembangunan perhubungan yang melindungi dan melayani rakyat secara manusiawi, bermartabat, adil, dan merata. Materi perihal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; serta materi perihal memajukan kesejahteraan umum merupakan poin konstitusional kuat yang melandasi dan mendasari pembangunan perhubungan. Perihal ini mesti selalu diabdikan semata-mata untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pembangunan perhubungan pada dasarnya bermaterikan dan berintikan pada strategi umum, kebijakan dasar, dan agenda kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan rakyat dan kekuatan bangsa - negara Indonesia. Posisi utama dan peran pokok dalam konteks ini adalah bertujuan untuk membangun kesisteman perhubungan menjadi instrumen strategis dasar dan wujud teknis konkrit dari sebuah dan serangkaian politik perlindungan dan pelayanan terhadap rakyat. "Politik Negara Hadir" harus senantiasa mewujud dan menyata dalam berbagai agenda dan kebijakan perlindungan dan pelayanan yang mendasar dan berdampak serius. Pembangunan perhubungan adalah salah satu di antara sejumlah pembangunan lain yang memiliki daya relasi dan energi pengaruh langsung dengan aspek peningkatan dan perluasan kualitas politik perlindungan dan pelayanan.

Agenda membangun perhubungan adalah agenda membumikan Indonesia Maju untuk menguatkan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berideologi dan berfalsafah Pancasila yang bersemangat dan beretos Bhinneka Tunggal Ika dengan berdasarkan pada konstitusi UUD 1945. Pembumian Indonesia Maju semakin berarti sungguh-sungguh dan berdampak serius ketika keseluruhan sistem pembangunan perhubungan di berbagai ruang dan waktu dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggungjawab. Pelaksanaan ini mesti senantiasa terselenggara secara terencana, terukur, teratur, terperinci, dan terpantau baik dan benar demi untuk sebuah dan serangkaian perlindungan dan pelayanan yang maksimal dan optimum.

Sistem perhubungan sesungguhnya adalah sebuah sistem yang membangun, mengatur, menata, mengelola, memfasilitasi, dan menyelenggarakan perhubungan secara menyeluruh, mendasar, dan memadai. Sistem ini secara otentik melahirkan dan menumbuhkan sosiologi perhubungan. Bangunan sosiologi perhubungan mengandung infrastruktur fisikal perhubungan dan infrastruktur sosial perhubungan. Dengan demikian, bangunan utuh dan batang tubuh dari pembangunan perhubungan - secara sosiologis memiliki dan mempunyai sisi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, ideologi, bahkan dimensi pertahanan dan keamanan. Pembangunan perhubungan tidak berdiri dan juga tidak bergerak sendiri melainkan berjalan dinamis dan bertumbuh relatif dengan berbagai variabel terkait dan terpengaruh dalam konteks sosiologi perhubungan Indonesia Raya.

Oleh : Firman Jaya Daeli

Related Posts:

Luhut Binsar Panjaitan : Pertemuan Jokowi dan Prabowo Dalam Waktu Dekat


KAIROSPOS.COM, Jakarta - Luhut Binsar Panjaitan mengatakan "Pertemuan Jokowi dan Prabowo dalam waktu dekat pasti bertemu, sedang dijadwalkan, saya sering komunikasi dengan Prabowo" terangnya. Luhut melanjutkan "sudahlah jangan diributkan lagi jangan reseh semua sudah berjalan normal kata Luhut. Acara coffee morning dengan awak media diadakan pada Selasa pagi (2/07/2019) di Kantor Menkomaritim Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo menjadi harapan masyarakat Indonesia, setelah jenuh terpolarisasi menjadi dua kubu yang selalu bertikai di dunia medsos. Pertemuan ini diyakini bisa menjadi ajang rekonsiliasi politik antara kubu pendukung mereka di Pilpres 2019.

Luhut mengatakan rencana pertemuan keduanya sampai saat ini belum jelas. Menurut kabar yang ia peroleh, Prabowo bakal menemui Jokowi setelah Ketua Umum Gerindra itu balik dari luar negeri. Ihwal rekonsiliasi pun, ucap Luhut, hanya menunggu waktu.

Dalam pertemuan tersebut dibahas usaha pemerintah dalam memacu industri pariwisata sesuai Instruksi Jokowi. "Pariwisata harus compac mulai dari infrastruktur, kuliner, keramah tamahan budaya lokal, handycraft. Semua harus terintegrasi, contohnya untuk wisata di danau Toba masyarakat Batak sulit diterapkan keramah tamahannya, memang kulturulnya begitu" tukas Luhut.

Indonesia juga akan bekerjasa dengan negara afrika proyek mobil listrik dan usaha usaha untuk menekan biaya transportasi udara.

Penulis : Thony Ermando.

Related Posts:

PGLII DKI Jakarta Resmikan Sekretariat


KAIROSPOS.COM, Jakarta - PGLII DKI Jakarta (Persekutuan Gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia) meresmikan sekretariat untuk wilayah DKI Sabtu (26/06/2019) berlokasi di Komplek Maya Indah, Kramat Raya, Graha Eben Ezer yang sekaligus, dipakai gedung gereja GSJA ini lokasinya cukup representative di bilangan lingkaran Senen Jakarta Pusat. Antonius Natan Sekum PGLII DKI Jakarta berkomentar "“Selama ini sekretariat kami berpindah-pindah  dan puji Tuhan sekarang sudah memiliki sekretariat tetap” terangnya.

Dengan diresmikannya kantor PGLII DKI Sabtu 29/6/19 Antonius sangat bersyukur karena mimpinya memiliki kantor tercapai. Kantor Pusat PGLII DKI Jakarta yang berlokasi di Komplek Maya Indah, Kramat Raya, Graha Eben Ezer yang sekaligus, dipakai gedung gereja GSJA ini lokasinya cukup representative di bilangan lingkaran Senen Jakarta Pusat.

Harapannya dengan diresmikiannya kantor sekretariat ini terang Antonius bisa sebagai pemicu pengurus untuk lebih memberdayakan diri, karena memang ada beberapa bidang yang memerlukan focus pimikiran, konsolidasi  dan itu membutuhkan ruang kerja, terang Antonius ketika ditemui habis peresmian kantor PGLII DKI Jakarta.

Bicara ruang kerja ini sangat penting terutama menghadapi industry 4:0 dalam era ini sosial media sangat dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk alat komunikasi. Kenapa, orang tidak tahu apa yang menjadi pemikiran yang baik dan benar dari PGLII kalau tidak dikomunikasikan. Salah satu cara mengkomunikasikan adalah membuat portal berita ini sebagai ajang untuk memberikan informasi dengan nama terangindonesia.com.

Portal ini resmi dari PGLII DKI Jakata, dalam portal ini lanjut Antonius apa saja kegiatan-kegiatan PGLII dan tentu saja pemikiran-pemikiran sebagai think-thank secara konsep relegius sebagai kontribusi membangun bangsa bisa dilihat dan di baca dalam terangindonesia.com.

Selain tentang pentingnya komunikasi juga bagaimana dengan masalah hukum yang terjadi di Indonesia, untuk itulah PGLII DKI Jakarta juga meresmikan adanya LBH Pelita yang akan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Dalam hal LBH nanti akan bersinergi dengan LBH PGLII Pusat dalam menyuarakan dan membela kebenaran dan keadilan.

Dengan adanya kantor PGLII DKI beberapa lembaga akan berkantor disekretariat PGLII DKI seperti kantor berita Portal terangindonesia.com di bawah pimpinan Imanuel De Fretes dan LBH Pelita dibawah pimpinan Carrel Ticualu didukung Jelani Christo.

PGLII DKI yang memiliki anggota hampir 80-an gereja dan 40 lembaga dan yayasan memang sudah selayaknya memiiki secretariat dan dibawah kepemimpinan Ketua umum Pdt. Boyke Bovie Rory dan sekum Pdt Antonius Natan dengan seijin Tuhan dapat mewujudkannya.

Pembukaan peresmian kantor sekretariat PGLII DKI Jakarta diawali dengan ibadah yang dipimpin langsung, Ketua Umum PGLII Pusat Pdt. Dr. Ronny Mandang, M.Th dan hadir beberapa kolega PGLII.  Pdt. Dr. Ronny Mandang MTh, selaku ketua umum pusat PGLII mendapat kehormatan untuk membuka selubung papan nama sekretariat PGLII Povinsi DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Pembimas Kristen DKI Lisa Mulyati. Dihadiri para pengurus PGLII DKI  Jakarta ; Pdt. Royke Bovle Rory, Carrel Ticualu,  Jelani Christo,  tokoh-tokoh gereja, Pembimas Kristen DKI Jakarta, perwakilan aras gereja, ormas dan jemaat.

Related Posts:

PGI Ucapkan Selamat Pada Ir. Jokowidodo - KH Ma'ruf Amin


Kairospos.com - Atas nama gereja-gereja di Indonesia, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ir Joko Widodo dan Bapak KH Ma’ruf Amin, yang telah mendapat pengesahan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasar putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 hari ini.

Berdasarkan ini saya menghimbau seluruh masyarakat Indonesia, baik pemilih dan pendukung 01 maupun pemilih dan pendukung 02 untuk sama-sama menghormati keputusan MK ini yang bersifat final. Saatnya kini semua elemen bangsa, di tengah perbedaan pilihan politik di waktu lalu, untuk bersatu menyambut kehadiran Bapak Joko Widodo dan Bapak KH Ma’ruf Amin untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Oktober yang akan datang.

Saya percaya Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dapat merangkul semua rakyat tanpa membedakan pilihan politik, dan bertindak sebagai Presiden yang mengayomi semua kelompok masyarakat.

Pada saat sama saya menghimbau agar Paslon 01 dan 02 beserta seluruh elit politik di kedua pasangan, bersama-sama dapat meneduhkan suasana dengan menunjukkan persahabatan dan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Saatnya para elit bangsa ini menunjukkan keteladanan berupa kedewasaan berpolitik di tengah-tengah masyarakat yang sempat terpolarisasi akibat kontestasi Pilpres lalu.

Saya mengajak seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memetik pelajaran berharga dari pengalaman yang kita lalui sebelum, selama dan sesudah Pilpres lalu, dengan segala dinamika dan permasalahannya. Sebagai bangsa yang bermartabat, kita harus terus menyempurnakan proses-proses demokratisasi yang kita tempuh seraya semakin memperteguh komitmen kebangsaan kita.

(Pdt Gomar Gultom, Sekum PGI)

Related Posts:

Pemaknaan Pertahanan Negara Dan Penyelenggaraan Negara Demokratis Konstitusional Berbasis Kedaulatan Rakyat

Kairospos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, M.Sc, M.Phil, Ph.D bertemu berdua bersama Firman Jaya Daeli (mantan Tim Perumus Pansus UU Pertahanan Negara di DPR-RI). Pertemuan ini bersifat informal dalam suasana santai dengan semangat "Merah Putih". Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019 ini, pada dasarnya mendiskusikan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi dan berfalsafah Pancasila dengan semangat dan etos Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan konstitusi UUD 1945.

Wacana pemikiran umum dan pertimbangan mendasar Politik Pertahanan Negara harus senantiasa diletakkan dan dikembangkan dalam kerangka penguatan dan pemaknaan kedaulatan bangsa ; serta penguatan dan pembangunan Persatuan Indonesia dan kebhinnekaan masyarakat bangsa Indonesia. Indonesia Raya dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Demokratis Konstitusional yang berbasis pada penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan berorientasi pada pertumbuhan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Negara Demokratis Konstitusional yang berbasis dan berorientasi pada perihal ini, pada dasarnya diselenggarakan melalui sistem formal dan fungsional ; serta oleh kelembagaan negara dan jajaran penyelenggara negara. Keseluruhan bangunan mendasar kelembagaan beserta lingkungan menyeluruh penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan, mesti selalu atau senantiasa berdiri tegak, bertahan kokoh, dan berfungsi efektif untuk memastikan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai sebuah Negara Demokratis Konstitusional berdasarkan konstitusi UUD 1945. Substansi Negara Demoktatis Konstitusional sejatinya berbasis pada mengakarnya dan menumbuhnya penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Kemudian berorientasi pada menguatnya dan menambahnya pertumbuhan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Pertahanan Negara beserta institusi intinya dan lingkungan strategisnya pada dasarnya harus hadir efektif dan tampil fungsional secara maksimal terukur dan secara optimal teratur. Perihal ini terwujud melalui tugas dan tanggungjawab kelembagaan yang melekat secara institusional untuk menegakkan dan memastikan perihal demikian. Institusi beserta jajaran kelembagaan yang merupakan kekuatan inti dan garda terdepan pertahanan negara mesti senantiasa mengantisipasi, menanggapi, menghadapi, dan mewadahi berbagai dinamika permasalahan, pergumulan, potensi, peluang, dan tantangan Persatuan Indonesia, kedaulatan bangsa, keadilan sosial, kemakmuran rakyat, dan lain-lain.

Atmosfir berbagai dinamika permasalahan, pergumulan, potensi, peluang, dan tantangan ini tentu menyertai dan mewarnai politik domestik nasional, politik kawasan regional, dan politik global internasional. Reformasi otentik dan transformasi hakiki dari institusi Pertahanan Negara beserta jajarannya - merupakan dan menjadi prasyarat terkemuka dan solusi terbaik untuk menandai dan memaknai pertumbuhan dan pembangunan Indonesia Raya sebagai Negara Demokratis Konstitusional.

Perspektif umum dan kerangka dasar pemikiran ini merupakan tantangan serius sekaligus peluang strategis bagi integritas dan kualitas kepemimpinan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, M.Sc, M.Phil, Ph.D untuk mengorganisasikan, mengembangkan, dan memajukan jajarannya secara profesional, efektif, fungsional, dan kredibel. Figur Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, M.Sc, M.Phil, Ph.D memiliki tekad kemauan baik dan mempunyai potensi kemampuan kuat untuk meletakkan dasar-dasar strategis ini ; dan juga untuk mengembangkan nilai-nilai penting ini. Tugas utama dan tanggungjawab strategis adalah bertujuan untuk mengembangkan keberadaan dan dalam rangka memastikan keberlangsungan penyelenggaraan Negara Demokratis Konstitusional Indonesia Raya.

Ada relasi serius dan korelasi strategis antara pemaknaan Politik Pertahanan Negara dengan perwujudan intisari keberhasilan dan keberlanjutan reformasi otentik dan transformasi hakiki dari institusi dan jajaran Pertahanan Negara khususnya TNI. Hakekat keberhasilan dan keberlanjutan ini dilambangkan secara simbolik dan dimanifestasikan secara maknawi, yang dinyatakan dengan semakin menumbuhnya kemauan kuat dan keteguhan tekad kolektif.

Perihal kemauan kuat dan keteguhan tekad kolektif ini pada dasarnya mengkondisikan institusi untuk terpanggil dan tertantang secara konstitusional agar selalu mendukung dan mendorong penegakan dan penyelenggaraan Negara Demokratis Konstitusional. Penegakan dan penyelenggaraan Negara Demokratis Konstitusional senantiasa menjadi relevan dan penting karena bersentuhan dan berintikan pada prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Ada prinsip kedaulatan bangsa yang sejatinya dan selanjutnya diorientasikan untuk membangun kualitas keadilan sosial dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Related Posts: