Home » Archive for October 2019

Banyak Kejanggalan Anggaran, PSI: Anies Jangan Buang Badan ke Anak Buah!

KAIROSPOS.COM, Jakarta – Mendekati batas waktu pembahasan APBD 2020, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta menyatakan bahwa Jakarta memasuki situasi kritis karena banyaknya kejanggalan dalam proses penyusunan anggaran yang tidak transparan. Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran.

“Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai 82 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” tegas William dalam keterangan tertulis.

William mengaku tidak puas dengan alasan salah input di sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI. Pasalnya, pembahasan sudah memasuki tahap final. Seharusnya tidak ada lagi kesalahan fatal dan fantastis di tahap akhir ini dan semua komponen sudah rapi dan bisa dipertanggung jawabkan.

“Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang,” kata William.

Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar 124 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga 121 miliar Rupiah di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai 66 miliar Rupiah di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.

William menduga Gubernur Anies tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Seharusnya, Gubernur menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William.

William turut mengkritisi langkah Gubernur Anies menutup akses ke website apbd.jakarta.go.id dan meminta agar website tersebut dapat kembali diakses publik. William menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” tutup William.

PGLII TUAN RUMAH SIDANG RAYA GEREJA INJILI SEDUNIA

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) mendapat kepercayaan dari World Evangelical Alliace (WEA) untuk menjadi tuan rumah pelaksana Sidang Raya dari pertemuan gereja-gereja dan Lembaga Injili sedunia atau General Assembly World Evangelical Alliiance (GA WEA) 2019. Kegiatan tersebut berlangsung selama tujuh hari, 7-13 November 2019, di SICC (Sentul City International Convention Center) Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam keterangan persnya Juru bicara panitia WEA Deddy Madong Madong SH., MH. dihadapan awak media yang diundang untuk presscon Kamis (31/10/2019) di MDC (Masa Depan Cerah) Slipi Jakarta Barat mengatakan "Indonesia mendapat kesempatan besar menyelenggarakan acara ini setelah sebelumnya negara Korea Selatan gagal mengadakan acara ini. Acara ini akan dihadiri 131 negara anggota WEA dan 86 negara dipastikan hadir. Perhelatan 6 tahunan yang rencananya menghadirkan lembaga injili lintas benua akan bersidang dan tokoh tokoh agama Kristen akan hadir termasuk Secretarial General atau CEO dari WEA, yakni Bishop Efrain Tandera dari Philipina. WEA membawahi kurang lebih 650-700 juta umat Gereja-gereja dan Lembaga Injili di dunia." kata Deddy Madong.

Selanjutnya Deddy Madong menyampaikan "Selain itu, PGLII juga mengundang Tokoh Islam Nasional untuk berbicara mengenai Pancasila dan kerukunan agama di Indonesia yaitu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. Rencananya acara GA WEA akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Adapun Ketua Host Committe GA WEA 2019 adalah Pdt. Anton Tarigan, yang juga menjabat sebagai Pimpinan Komisi Hubungan Luar Negeri Pengurus Pusat PGLII" terang Deddy Madong.

Dalam keterangan persnya Deddy Mandong didampingi oleh Sekretaris Umum PGLII Pdt. Tommy Lengkong dan anggota Komisi Luar Negeri PGLII Pdt. Jacob Octavianus. Menjawab pertanyaan dari awak Media sidang Raya ini juga akan membahas isu isu seperti Globalisasi, Gender, dan Generation. Menanggapi isu kemanusian di Nduga Papua dimana wilayah ini sejak kemerdekaan menjadi wilayah penginjilan PGLII akan memasukkan agenda untuk dibahas. Tommy Lengkong mengatakan "Saat ini Ketum PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang sudah ke Nduga Papua" jelasnya.

Buku "Duka dari Nduga" Ungkap Tabir Gelap Papua

KAIROSPOS.COM, Jakarta – Persoalan kemanusian di Papua seperti tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Buku "Duka dari Nduga" menceritakan kisah nyata yang dialami penulis Kristin Samah penulis buku ini. Kisah pilu, kemiskinan, kekerasan dirangkai dengan apik oleh mantan wartawati Suara Pembaruan ini. Banyak pertanyaan yang diberikan narsum pada hadirin berubah jadi curhat masyarakat Papua yang hadir atau para aktifis yang bertugas di Papua.

Buku ini diterbitkan Gramedia Pustaka Utama dan resmi meluncurkan buku “Duka dari Nduga” pada hari Rabu (30/10), bertempat di Grha Ouikumene-PGI, Salemba, Jakarta Pusat. Tampil sebagai narasumber dan pembedah yakni Direktur Eksekutif Amnesti Usman Hamid, Anggota MRP Perwakilan Nduga Louis Maday, Aritonang dan Kristin Samah.

Usman Hamid dalam pandangannya memaparkan bahwa persoalan kemanusian di Nduga belum menjadi perhatian serius pemerintah. “Harapan untuk pemerintahan Jokowi bagi orang Papua tinggi, tetapi secara esensi tidak terjadi. Bahkan kunjungan terakhir diharapkan ketemu pengungsi tetapi tidak terjadi,” katanya.

Faktanya memang ada 5000 orang pengungsi di kampung halamannya sendiri. Dan menurut berbagai laporan sudah 180 orang meninggal.
Buku ini sangat bagus menggambarkan sisi kemanusian yang terjadi di Papua. Ini tidak hanya menarik dibaca tetapi buku ini bisa jadi rujukan untuk kenyataan Papua.
Sedangkan Louis Maday menyoroti bahwa perintah presiden tentang penerikan pasukan bisa dibatalkan bawahan. “Kita ingin membangun solidaritas kemanusian itu penting. Dengan demikian kita harapkan presiden bisa lebih memberikan perhatian,” ujarnya.

Buku karya Kristin Samah ini berkisah tentang seorang perempuan penyintas kekerasan seksual, yang secara tidak langsung berkaitan dengan peristiwa kekerasan dan pembunuhan di Kabupaten Nduga, Papua, pada periode berbeda-beda.

“Selama dua tahun terakhir, kekerasan dan konflik di Kabupaten Nduga bisa dikatakan menjadi letupan yang kemungkinan akan muncul lagi di daerah lain di provinsi itu. Bertemunya kepentingan politik lokal, politik nasional, bahkan seperti dikatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, masuk juga politik internasional. Kelindan persoalan ini tidak akan bisa mudah diselesaikan bila akar persoalan tidak disentuh sama sekali,” tutur Kristin, pada Prolog buku Duka dari Nduga.

“Buku ini dipersembahkan untuk orang-orang yang bekerja demi memuliakan kemanusiaan. Penghormatan pada para pekerja kemanusiaan yang oleh sebab konflik, terpaksa menjadi korban kekerasan brutal. Benar bahwa mengangkat senjata untuk merampas hak hidup orang lain adalah kejahatan sadis. Namun, penjahat sesungguhnya adalah orang-orang yang menjual ketidakmampuan orang lain untuk meraih keuntungan diri sendiri atau kelompok,” lanjutnya.

Duka dari Nduga adalah upaya Kristin untuk bisa menyampaikan potret terkini di Papua kepada masyarakat. Berbagai hal ia tuliskan apa adanya, dengan harapan dapat menciptakan keterbukaan untuk penyelesaian pemasalahan yang terjadi di sana. Tetepi, walaupun ditulis berdasarkan kisah nyata, beberapa nama sengaja disamarkan atas permintaan narasumber dengan pertimbangan keamanan. Beberapa nama daerah juga tidak disebut secara langsung untuk menghindari kemungkinan sentimen suku. “Ada kisah pilu tentang kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang hanya bisa diselesaikan dengan duduk bersama, saling mendengar, saling mengakui, dan saling memaafkan sebagai sesama anak bangsa. Sudah pasti keras di awal, namun bila dilakukan terus-menerus, tidak ada hati yang tak luruh bila bahasa yang digunakan adalah cinta kasih,” tambah Kristin.

Buku Duka dari Nduga saat ini sudah tersedia di berbagai toko buku dan toko buku online di seluruh Indonesia. Pada acara hari ini, selain peluncuran buku, juga diadakan bincang buku untuk mengulas isi buku lebih dalam bersama Asisten Operasi Kapolri, Irjen Martuani Sormin Siregar, Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid, Anggota MRP Perwakilan Nduga,Louis Maday, serta Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus, dengan dipandu moderator Ronald Rischardt, Biro Papua dari PGI.

Wisnu/GPU mengomentari buku "DUKA DARI NDUGA" karya Kristin Samah "Berbeda pendapat dengan pemerintah tidak diturunkan secara genetik. Seorang penyandera tidak otomatis menurunkan anak-anak yang akan menyandera orang lain. Cerita kekerasan yang dikisahkan dari mulut ke mulut, turun-temurun, itulah yang membuat trauma dan dendam terpelihara. Duka dari Nduga berkisah tentang seorang perempuan penyintas kekerasan seksual. Apa yang dia alami secara tidak langsung berkaitan dengan peristiwa kekerasan dan pembunuhan di Kabupaten Nduga, Papua, pada periode berbeda-beda. Selama tiga tahun terakhir, jumlah korban meninggal dunia mencapai 28 orang" kata dia.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International berpendapat “Buku ini mengisahkan sebuah tragedi kemanusiaan di Nduga, Papua, dengan cara yang penuh empati. Kekerasan itu dilakukan oleh Instrumen negara bukan oknumnya. Usman mencontohkan ketika menginvestigasi kasus memilukan G30S PKI. Ketika saya menayakan pada pelaku mengapa melakukan tindakan keji, pelaku mengatakan PKI itu kejam jadi saya gorok lehernya, jadi kekerasan melahirkan kekerasan yang tidak ada habisnya” Kata dia.

Selanjutnya Magdalena Sitorus, Komisioner Komnas Perempuan 2015-2019 berpendapat “Sebagian besar penyintas kekerasan seksual enggan melaporkan kasus yang dialami karena minim dan bahkan tidak memiliki perspektif korban yang dampaknya justru akan mengalami kekerasan berlapis. Penulis mampu membawa korban ke wilayah rasa percaya dan nyaman. Ia terlibat dalam upaya pemulihan bagi korban dalam makna luas dan hanya dapat dilakukan karena punya keberpihakan pada korban dan rasa cinta yang dilandasi oleh iman.”

Ahmad Yani : Di Indonesia Tidak ada Radikalisme Itu Rekayasa Politik

KAIROSPOS.COM, Jakarta – Budaya Indonesia tidak mengenal radikalisme, Ahmad Yani mantan anggota DPR PPP yang dipecat oleh Ketum PPP oleh Romahurmuzy (Romi) karena perbedaan pendapat. Ahmad Yani menceritakan sejak kecil dia sudah bergaul akrab dengan warga keturunan Tionghoa di Palembang tidak ada masalah semuanya rukun dan damai saja tapi sejak sikap Represip Orba, masuknya faham Wahabi dari Arab, banyak pihak memanfaatkan kaum radikalis untuk mendapatkan keuntungan dan suara dia berkata "Pertikaian hanya di tingkat elite untuk mendapatkan kekuasaan semua pihak bermain, ini off the record akhirnya masyarakat yang menjadi korban" ungkapnya.

Ahmad Yani menyoroti bahwa radikalisme tidak terlepas dari adanya penciptaan dari negara-negara besar. Radikalisme yang berujung teroris lebih pengertian penyebaran bibit permusuhan. “Dulu dalam sejarah Indonesia bahwa dulu dikenal gerakan ekstrim kanan bukan radikalisme teroris. Memang belakangan muncul ketika bom BCA terus Bali baru teroris menguat di Indonesia,” paparnya.

Lebih jauh kata Yani, boleh saja semua menyangkut radikalisme. Tapi mengutip Hasym Muzadi kalau ada radikalisme agama tapi bisa juga lebih bahaya radikalisme sekuler. “Memang bahwa tidak boleh ada radikalisme apapun di Indonesia. Karena sudah sepakat bahwa jalan tengah adalah Pancasila,” tegasnya.

Selanjutnya menurut Yani terkait radikalisme dan teroris lebih ke ada persoalan mendasar yang tidak terpenuhi di negara ini terkait pencerdasan, kesejahteraan dan lainnya.
“Sebagian besar persoalan bangsa kita ini adalah karena berkaitan partai politik. Inti persoalan kita adalah partai politik. Silahkan ditulis. Kedua biaya politik di Indonesia sangat tinggi,” tegasnya. Bahwa sekarang pragmatisme poltik itu terjadi.

Vox Point Indonesia (VPI) kembali menyelenggarakan diskusi dengan topik: Memilah Gerakan Radikal dan Oposisi dengan menampilkan pemateri Ahmad Yani (pengacara dan DPR 2009-2014), Prof Dr R Siti Zuhro (Peniliti LIPI), MA dan Dr Syahganda Nainggolan (Aktivis) di Gedung Sanggar Pratiwi, Pasar Baru, Jakarta Pusat Selasa (29/10).

Sementara Prof Siti Zuhro menegaskan bahwa Indonesia ini sudah Bhinneka Tunggal Ika sejak dulu. “Itu sudah pemberian (given) dan itu sudah tidak diragukan lagi,” ujarnya. Dari sudut pandang Islam bahwa harus dihentikan stigmatisasi Islam. Semua agama mengajarkan kebaikan.
Ia juga menyoroti bahwa tidak perlu risau dengan politik identitas karena setiap orang memang punya identitas yang tidak bisa ditutup-tutupi. Politik identitas jika dieksploitasi dan dimanipulasi untuk kepentingan kelompoknya tidak dibenarkan.

Radakalisme adalah paham yang merubah secara kekerasan dan drastis. Radikalisme politik memang berbahaya dalam tatanan negara. Munculnya radikalisme politik akibat ada pandangan gagalnya pemerintah, sehingga perlu merubah sistem. Kemudian adanya ketimpangan sosial, juga pengaruh dunia internasional daan lainnya.
“Pilihan bernegara Pancasila adalah pilihan baik, setidaknya menurut saya. Karena disana juga buka ruang untuk menjalankan agama. Politisasi agama dalam pileg dan pilpres masih tahap wajar,” ujarnya.

Pandangan agak berberbeda diungkapkan Syahganda Nainggolan. Tema radikalisme dan oposisi memang agak berat dibahas. “Apalagi saya sendiri saya orang radikalisme dan oposisi, saat aktivis di ITB saya dipecat dan dipenjara empat kali,” tegasnya. Bagi dirinya tidak masalah radikalisme.
Soal radikalisme ini sebenarnya yang terpenting adalah tujuannya apa? Harus dibedakan radikalis dan ekstrimis.

Diskusi Pendidikan Politik Seri 4 Vox Point Indonesia langsung dipandu Ketua Umum Vox Point Indonesia Handoyo Budisejati.

PEMUDA FRAKSI ke 10

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Momentum hari sumpah pemuda pada 28 oktober 2019 kemarin merupakan refleksi Bersama seluruh element pemuda dalam proses berbangsa dan bernegara. Ketika dahulu para kaum muda berkumpul dari berbagai lintas suku, agama dan daerah untuk mengkonsolidasikan seluruh lintas pemuda, memperkuat kesadaran bangsa dan membicarakan persoalan bangsa pada saat itu menjadi pemicu kesadaran para pemuda menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945. sehingga peranan pemuda sangatlah strategis. Akan tetapi melihat kondisi beberapa beberapa pekan kemarin, ketika pemuda berkumpul untuk mengutarakan pendapatnnya seringkali di bungkam dengan cara-cara yang sistematis. Padahal sejatinya aspirasi yang di suarakan oleh pemuda merupakan fungsi control atau pengawasan kepada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat di saat berbagai macam ruang aspirasi sudah di tutup untuk melangengkan kepentingan sekelompok orang atau golongan tertentu dan serta dari 9 fraksi partai politik, koalisasi pemerintah sangatlah dominan didalamnya ditambah masuknya partai gerindra kedalam pemerintahan lantas sapa oposisi sejati untuk mengawal kebijaka pemerintah?

HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT

Sebagai negara demokrasi, tentunya kebebasan menyatakan pendapat di muka umum telah di atur menurut Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pada pasal 1 angkat 1 menjelaskan: kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan kebabasan menyatakan pendapat dihadapan umum sendiri telah diatur dalam UUD 1945. Hal ini secara khusus diatur dalam pasal 28 yang menyatakan ‘’kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan sebagaimana telah ditetapkan melalui undang-undang. Selain jaminan dalam UUD 1945, berbagai Undang-Undang juga telah mengatur dan menjamin bahwasanya kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia. Begitu juga Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, keterlibatan, kepentingan umum dan keutuhan negara.

Hal ini juga masuk dalam ruang akademik yaitu menyuarakan kebebasan kebebasan berpendapat hal tersebut diatur juga dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi pasal 8, 9, 54, Serta diatur juga dalam ICCPR tahun 1966 dan CESCR No 13 Article 13 kebebasan yang dimiliki dosen atau staff pengajar di perguruan tinggi hal ini juga di miliki oleh mahasiswa.

SHRINKING CIVIC SPACE

Menurut hasil riset Lokataru Foundation, banyaknya pembubaran aksi demostrasi oleh pihak kepolisian RI. Hal tersebut merupakan Shrinking Civic Space / penyempitan ruang kebebasan sipil. Ukuran kebebasan sipil sendiri terdiri dari tiga yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan kebebasan berorganisasi. Melihat ukuran tersebut apa yang terjadi dalam pekan waktu kemarin menunjukan secara tidak langsung bahwa pemimpin bangsa ini, masih alergi dengan adanya kritik. Dalam Riset tersebut dari 57 kasus yang terdokumentasi, 29 kasus berupa pelarangan aksi dan pembubaran diskusi maupun kelembagaan. pembubaran aksi oleh pihak kepolisian tersebut dinilai sangat sembrono, sebab tindakan tersebut tidak dilandasi dengan dasar hukum yang jelas. Dibekali dengan sejumlah kendaraan taktis, diikuti dengan pasukan anti huru hara, tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian telah melampaui batas nalar di dalam sebuah negara-yang mengakui dan melindungi kebebasan berpendapat di hadapan umum. Akibatnya ratusan orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka pukulan, sesak napas akibat gas air mata dan 5 orang meregang nyawa selama gerakan aksi tersebut september kemarin.

KESIMPULAN

Saat ini terdapat Sembilan (9) fraksi yang mempunya legitimasi di parlemen terdiri dari (1) F-PDIP, (2) F-Partai Golkar (3) F-Partai Gerindra, (4) F-Partai NasDem, (5) F-PKB, (6) F-Partai Demokrat, (7) F-PKS, (8) F-PAN dan (9) F-PPP Dengan koalisi yang terlihat hari ini didominasi partai politik koalisi pemerintah sangat lah lebih besar dibading oposisi tanguhnya terdahulu Partai Gerindra yang kini justru masuk dalam koalisi tersebut. sertai partai-partai lain juga yang justru lebih mengutamakan kepentingan politik transaksinya dari pada kepentingan rakyat serta lebih mementingkan pembagian jabatan dari pada membahas persoalan-persoalan yang kemanusiaan yang terjadi di Kalimantan, maluku dan papua. hal ini menjadikan tingkat kepercayaan pemuda kepada elit partai politik dan pemerintah menjadi minus. Sehingga Partai Partai hanya mementingkan pangung semata di momentum kedepan pilkada serentak 2020 menuju pilpres 2024 nantinya.

Maka momentum sumpah pemuda 28 oktober kemarin harus hadir kembali untuk mempersatukan kekuatan pemuda. Pemuda harus menjadi fraksi ke 10 sebagai Agen of Chage dan Social Control yang harus selalu menyadarkan kelompok-kelompok civil socity (mahasiswa, masyarakat dan buruh) dan betul betul menyuarakan kepentingan rakyat. fraksi ke 10 harus ada untuk melakukan chek and balancing untuk selalu mengawasi jalannya demokrasi pemerintahaan koalisi Indonesia maju di tengah praktisnya partai politik dan Momentum sumpah pemuda juga harus menjadikan kelompok muda menjadi gerakan intelektual yang mampu bergerak dilengkapi dengan kekuatan kajiannya dan penelitiannya di dalam kampus untuk mengawal dan mengkritisi persoalan nantinya yang terjadi di pemerintahan lima tahun kedepan. tak perlu takut karna hal tersebut di jamin oleh Undang Undang dasar Negara kita. DI saat perlemen bukan sejarah mencatat pemuda selalu menjadi harapan satu satunya sebagai fraksi ke Sepuluh (10).

Penulis :

Chrisitan Pattrico Adoe S.H. Sekretaris Fungsi AKSPEL (Masyarakat) PP GMKI Masa Bakti 2018-2020

(29 Oktober 2019).

Christian Wacth Berharap Pemerintahan Jokowi Periode Kedua Lebih Berani dan Tegas

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Jelang pelantikan pemerintahan Jokowi pada periode kedua yang akan berlangsung pada Minggu (20/10/2019). Ketua Yayasan Jaga Kawal Kekristenan Indonesia (JKKI) Christian Wacth Ps. Joshua Tewuh berharap banyak pada pemerintahan Jokowi - Makruf Amin khususnya dalam menjaga kelangsungan ke Kristenan di Indonesia. Joshua Tewuh didampingi bendahara Christian Wacth Maslina Nababan berkomentar cukup kritis terhadap kondisi keamanan dan keberagaman di Indonesia.

Menanggapi kondisi keamanan saat ini dimana pengamanan cukup ketat kegenbiraan dalam bentuk syukuran dan keramaian agar ditunda dulu "Pak Presiden orang yang sangat bijaksana, dia tau persis kondisi negara ini banyak ancaman dari kelompok radikalis, dia tidak mungkin mengabaikan laporan intelejen lembaga negara tetapi tampilannya tetap tenang agar masyarakat tidak resah. Bukti banyak teroris ditangkap ada yang ingin merencanakan bom gereja untuk mencari perhatian dunia, sehingga acara kumpul rame rame ditunda dulu, gereja diminta lebih waspada dalam mengawasi lingkungannya. Pada periode kedua saya berharap Jokowi menepati janjinya akan all out karena tidak ada beban lagi sehingga bisa lebih berani, lebih tegas menghadapi kelompok intoleran. Jangan seperti periode lalu seperti kasus GKI Yasmin dimana Jokowi sudah memberikan ijin tetapi penegakan hukum dibawah tidak dapat berjalan karena ada kekuatan massa yang menghalangi ibadah GKI Yasmin Bogor. Kadang kala gaya pak Harto menggunakan tangan besi diperlukan untuk menghadapi kelompok intoleran yang melanggar konstitusi, semua demi mengamankan kepentingan negara diatas kepentingan kelompok" ungkap Joshua Tewuh. Demikian juga dengan sinyalemen karir orang orang kristen di pemerintahan jangan dihambat karena KTPnya beragama kristen "Ini perlakuan ketidak adilan karena KTPnya Kristen maka promosi jabatan tertunda, perlakuan ini harus dihapus pada pemerintahan Jokowi-Mak'ruf Amin" ungkapnya.

Maslinah Nababan bendahara Christian Wacth mengatakan "Pak Jokowi harus memilih orang yang berani dan jujur dalam kabinetnya. Banyak orang pinter tapi tidak berani mengeksekusi kebijakan Jokowi sehingga nama Jokowi terbawa karena perilaku bawahannya, ini kondisi yang terjadi saat ini" ungkap Maslinah yang juga seorang pengusaha importir tas dan juga mengelola kuliner serba sambel di kawasan Joglo Jakarta Barat.

Pada akhir wawancara dengan Kairospos.com Ps Joshua Tewuh berharap agar orang-orang Kristen, para tokoh Kristen bersatu dalam menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat dan organisasi kristen jangan jalan sendiri dan mencari panggung sendiri sendiri sehingga perjuangannya tidak tercapai dan umat tidak sejahtera, kata Joshua Tewuh.

Vidio terkait :

Muhammad Nasir Paparkan Capaian Kemenristek Dikti

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Prof. Muhammad Nasir Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) diakhir masa jabatannya mengadakan jumpa pers dan makan malam bersama para awak media Jum'at (18/10/2019) bertempat di Auditerium Ristek Dikti Jakarta Selatan.

Acara dimulai dengan pemutaran vidio pemaparan capaian pemerintahan Jokowi-JK selama 5 tahun. Capaian semua kementerian dipaparkan mulai dari proyek infrastruktur, kemaritiman, hubungan internasional dan hasil produksi perguruan tinggi bekerjasama dengan Kementerian Ristek Dikti berhasil menciptakan dan memproduksi motor listrik.

Sebelum memaparkan hasil capaian Kemenristek Dikti ada 18 capaian M. Nasir bercerita "Saya itu yang ada dalam pikiran saya menjadi Rektor tidak terbayang akan menjadi Menteri, banyak yang meragukan kemampuan saya tetapi perlahan saya mampu menghadapi tantangan" ungkapnya. Selanjutnya M.Natsir mulai Menata Birokrasi dengan memangkas birokrasi yang tumpang tindih kemudian menata Jabatan Kepangkatan Akademis. M.Nasir bercerita sewaktu sidak menemuai pejabat yang menangani kepangkatan akademis "orangnya tidak kelihatan tapi suaranya ada ternyata orangnya tertutup berkas yang menumpuk, dari proses pengurusan 2(tahun) menjadi 45 hari dengan cara sistem online" ungkapnya.

Demikian juga dengan laporan keuangan "Kementerian Ristek Dikti dalam laporan keuangan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK" kata M. Nasir

Selanjutnya M. Nasir memaparkan ada 18 capaian seperti Daya Saing, Angka Partisipasi Kasar, Beasiswa Adik, Peningkatan kualitas SDMDIKTI, Peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Perbaikan Riset dan Pengembangan, Penguatan Inovasi Industri, Penguatan Inovasi untuk Startup, Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK, Pegembangan kawasan, sains dan teknologi, world class university, highlight kerjasama dalam negeri, higliht luar negeri, sistem informasi kerjasama, highlight komunikasi dan publikasi, pencapaian Kemenristek Dikti dalam Komunikasi publik.

Dari paparan tersebut terlihat trend peningkatan yang cukup significan seperti Pertama daya saing 2015-2016 dari 140 negara 37 Peringkat Skor: 4.5. Tahun 2019dari 141 negara 50 Peringkat Skor: 64.6. Kedua Angka partisipasi kasar (2015-2018). seperti diungkapkan M.Natsir “Penguatan Riset dan Pengembangan berkembang baik, dulu Indonesia menempati 4 di bawah Malaysia, tahun 2019 Indonesia 3.943 berada di Puncak untuk Asia Tenggara. Demikian juga terkait Paten juga menempati no.4 kalah dengan Malayasia, Thailand dan Singapura. Tahun 2019 dengan 2842 menjadi peringkat satu. Ini yang kita jaga terus,” bebernya.

Disamping itu terjadi juga penguatan inovasi Industri. Kemenristek sudah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dengan membuat sepeda motor listrik dan sekarang sudah pada tahap produksi.

“Saya tadinya menggagas import rektor yang ternyata sangat disorot tajam. Contoh NUS di Singapura ternyata rektor dan dosen dari Amerika sehingga mampu bersaing,” kata Nasir menjelaskan kenapa kebijakan itu dicanangkan beberapa waktu lalu.

Capaian terakhir, lanjut Nasir "Akan tidak ada lagi dikotomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)".

“Dulu memang terjadi dan ada dikotomi tersebut, sekarang tidak ada lagi. Nanti bisa saja perguruan tinggi swasta akan lebih baik dari Perguruan Tinggi Negeri jika tidak mau berbenah diri dan kalah bersaing,” terangnya.

Vidio terkait :

Presiden Ingin Pelantikan Khidmat dan Sederhana

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Kesepuluh pimpinan MPR dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet.

Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya seluruh pimpinan MPR periode 2019-2024. Sementara pimpinan MPR menyampaikan langsung undangan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tapi juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan dari acara itu," kata Presiden Jokowi seusai pertemuan.

Senada dengan Presiden Jokowi, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR ingin agar acara pelantikan berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan tersebut.

"Karena suksesnya ini, suksesnya acara pelantikan presiden, akan memberi pesan positif bagi dunia internasional dan itu akan juga membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik maka itu sama dengan membantu rakyat kita semua. Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung dengan khidmat," ujar Ketua MPR.

Bamsoet mengatakan, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat akan hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka yang sudah dipastikan hadir antara lain kepala negara atau kepala pemerintahan dari beberapa negara ASEAN dan Perdana Menteri Australia.

"Tapi untuk pastinya silakan nanti dicek ke Menteri Luar Negeri," imbuhnya.

Di samping membahas tentang pelantikan presiden, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan pimpinan MPR juga sempat menyinggung soal amendemen UUD 1945. Menurut Presiden Jokowi, hal yang paling penting adalah melakukan kajian-kajian mendalam serta menerima masukan dari berbagai pihak.

"Ya yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat. Yang paling penting usulan-usulan itu harus ditampung. Masukan-masukan ditampung, sehingga bisa dirumuskan," ungkap Presiden Jokowi.

"Berikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja, melakukan kajian, menampung usulan-usulan yang ada," sambungnya.

Adapun Ketua MPR mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan dengan cermat dan menampung semua aspirasi. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait amendemen ini.

"Jadi MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Kami akan cermat betul menampung seluruh aspirasi, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara pimpinan MPR yang hadir yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo dan 9 Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Sumber :
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Dr. Badikenita Putri Sitepu : Fokus Pada Penguatan DPD

KAIROSPOS.COM, - Jakarta - Anggota DPD dari Sumatra Utara Dr. Badikenita Putri Sitepu perempuan tangguh, pandai, cantik dari tanah Karo ini ditemui awak media Kristiani di ruang kerjanya Rabu (16/10/2019). Pertanyaan diawali dengan apa yang sedang dibahas para anggota DPD saat ini Putri sapaan akrabnya menjawab "Kami fokus pada penguatan kelembagaan DPD. DPD penguatan daerah sehingga daerah tidak terjadi seperti sekarang ini daerah minta merdeka karena terjadi disparitas yang tinggi Jawa luar Jawa, bukan karena saat ini saya anggota DPD karena dalam urusan mengelola bangsa dan negara itu harus clear, jangkauannya sampai dimana, jenis kelaminnya harus jelas tidak jadi banci. Fungsi DPD dan DPR itu bikameral (red :sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar atau dua badan legislatif seperti di Inggris ada House of Lords dan House of Common) . Hingga dalam membuat amandemen UUD 1945 harus lebih rinci dan jelas. Karena tiap propinsi hanya diwakili 4 (empat) orang bayangkan Propinsi sebesar Jawa Barat dengan 33 Kabupaten Kota hanya mempunyai 4 orang wakil saja. Kesamaan fungsi itu harus ada karena para anggota DPD umumnya para tokoh masyarakat yang sudah memiliki pengalaman yang cukup seperti mantan Gubernur, sehingga tidak ada yang merasa dianaktirikan dianggap sebagai tukang pos" paparnya.

Selanjutnya Putri menjelaskan "DPD juga membuat Draft Rancangan Undang Undang, tetapi jangan hanya membuat usulan saja tidak diajak membahas kelanjutan dari RUU itu" paparnya.
Menanggapi upaya untuk menamjukan daerah Putri berpendapat "Para kepala daerah harus lebih kreatif lagi memajukan pontensi daerah yang dimiliki seperti Banyuwangi yang tadinya dikenal dengan klenik saat ini sumua desa sudah masuk internet dan pengelaran budaya lokal terus digalakkan. Di Sumut banyak masyarakat menam kelapa sawit tapi tetap miskin karena tidak mengembangkan industrinya. Pemerintah harus mendorong aglomerasi (red :pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu) misalnya Bali dengan wisatanya, Papua dengan kerajinan kulitnya dan sebagainya".

Menanggapi maraknya radikalisme di Indonesia Putri memaparkan "Kita di Indonesia tadinya tidak mengenal Radikalisme kita hanya mengenal Bhineka Tunggal Ika dengan derasnya arus globalisasi idiologi asing dengan mudahnya masuk faham radikalisme menjadi trend terlebih jika disparitas ekonomi dan sosial sangat tinggi dan untuk menangkalnya kearifan lokal, budaya lokal harus diperkuat ini juga peran para anggota DPD untuk memperkuat budaya lokal" tutupnya.

(Thony Ermando)

Vidio terkait :

Pengurus DPP GAMKI 2019-2022 Pimpinan Willem Wandek Dikukuhkan

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengadakan acara Pengukuhan dan sekaligus serah terima pengurus lengkap DPP masa bakti 2019-2022 dibawah Kepemimpinan Willem Wandek, S.Sos. yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat.
Pengukuhan dipimpin Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan lembaga Injili Indonesia (PGLII) Pdt Dr Ronny Mandang.

Penyerahan simbol pataka GAMKI oleh KETUM GAMKI periode 2016-2019 Michael Watimewa kepada Willem Wantik didampingi Sahat Sinurat menjadi simbol serah terima jabatan pada pengurus masa bakti 2019-2022.

Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik dalam pidato perdananya yang berjudul, “GAMKI Ditengah Kehidupan Demokrasi Indonesia” berisi 13 pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran Pertama Gereja masih menjadi kekuatan pemersatu umat di Indonesia. Kedua, Pemuda Kristen menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia. Ketiga, Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam pencaturan politik identitas di Indonesia.

Pokok pikiran keempat, bahwa konflik di Tanah Papua adalah persoalan kemanusian yang harus menjadi perhatian Gereja dan juga negara secara serius. Kelima, Gereja masih belum mendapatkan kebebasan di Negara Pancasila. Keenam, Masyarakat adat masih menjadi korban investasi di Indonesia. Ketujuh, kewajiban mempertahankan demokrasi, kebebasan berpendapat, berkumpul/berorganisasi perlindungan HAM di Indonesia.

Kedelapan, kewajiban mendorong reformasi birokrasi, dan penuntasan agenda korupsi di Indonesia. Sembilan, penguatan sistem hukum di Indonesia. Sepuluh, Indonesia menjadi bagian dari komunitas global. Sebelas, merawat hutan tropis Indonesia. Keduabelas, tantangan ideologi transnasional di era milenial. Terakhir, ketigabelas, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi Jilid II.

Ketua MPR Bambang Soasatyo yang akrab disapa dengan Bamsoet dalam kata sambutannya menyampaikan dampak teknologi informasi yang sangat cepat bila digunakan tidak secara bijak dapat merusak tatanan sosial, menggerus nilai nilai kemanusiaan, hubungan cinta kasih dalam keluarga dan masyarakat luas. Bamsoet berpesan agar GAMKI mampu terus menjaga toleransi dan keberagaman di Indonesia. Tantangan idiologi transnasional sangat berbahaya jiga bisa menguasai partai politik. "Bila partai yang tidak setia pada NKRI dan Idiologi Pancasila bisa menguasai Partai politik, mereka bisa menguasai legislatif, menguasai anggaran negara dan selnjutnya bisa menguasai Presiden, disinilah peran kelompok nasional dan GAMKI untuk mengawal NKRI" ungkapnya.

Dies Natalis UKI 61 Tahun Luncurkan Buku Lentera Di Ujung Terowongan

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH-UKI) merupakan bagian dari Universitas Kristen Indonesia (UKI). Fakultas ini berdiri pada tanggal 15 Oktober tahun 1958 di Jakarta. Kegiatan utamanya adalah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Hukum untuk seluruh masyarakat Jakarta khususnya, serta Indonesia pada umumnya, tanpa memandang suku, agama, maupun warna kulit. Pada Jum'at (11/10/2019) merayakan dies natalis atau hari jadi yang ke-61 tahun bertempat di Lobby Gedung AB UKI Cawang Jawang Jakarta Timur.

Dekan Fakultas Hukum UKI Hulman Panjaitan, SH, MH tampil menggunakan busana Jawa pada sambutannya menyatakan peringatan Dies Natalis merupakan suatu cara dan wadah mensyukuri dan mengenang kembali perjalanan FH UKI. “FH UKI menetapkan visi misinya; Menjadi program studi Ilmu Hukum unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kawasan Asia yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034,” terangnya.

Dalam acara tersebut FH UKI meluncurkan buku Lentera Di Ujung Terowongan ditulis oleh alumni FH UKI Petrus Irwan Panjaitan sekaligus sebagai Ketua Panitia Dies Natalis yang ke 61 Tahun. Buku tersebut selain menceritakan sejarah beridirinya Universitas Kristen Indonesia dan Fakultas Hukum UKI juga menulis kegigihan pengacara legendaris Mr. Yap Thiam Hien, TB Simatupang, Prof TSG Mulia, dan lainnya dalam pokok pikiran menididik mahasiswa yang tidak mampu seperti anak petani dan nelayan menjadi pengacara tangguh sangat menarik untuk dibaca. Teras Narang SH., MH. yang juga alumnus FH UKI menceritakan juga isi buku Lentera di Ujung Terowongan. "Saya menjadi seperti saat ini Anggota DPD, pernah jadi anggota DPR dan Gubernur Kalteng" ungkapnya. Teras Narang juga berbagi pengalaman yang istimewa dengan meraih angka 10 untuk Hukum Agraria. “Di sini ada Pak Anton dosen saya di Hukum Agraria, terimakasih Pak,” terangnya. Anton adalah alumni FH UKI angkatan pertama.

Sebagai alumni, yang mempunyai tanggung jawab kepada UKI maka semua menyatakan cinta kepada UKI dan menjadi bagian dari UKI. “Dulu sulit sekali menjadi Ketua Senat selain orang orang dari Indonesia bagian barat. Baru Saya yang pertama orang Kalimantan yang menjadi Ketua Senat dan dua periode " terang Teras Narang.

Saat ini FH UKI memiliki akreditasi A dan menduduki peringkat 23 secara nasional dan peringkat 8 Lembaga Layanan DIKTI Wilayah III Jakarta sebagai program studi unggulan.

Pada kesempatan itu, dekan fakultas hukum secara simbolis memberikan buku kepada pimpinan FH UKI, alumni dan tamu penting lainnya serta memberikan apresiasi pada dosen teladan dan karyawan berprestasi.

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts: