Briptu Yanwar Yudistira Sinaga Bantu Petani Jemur Padi

Kairospos.com - Personil bhabinkamtibmas Polres Mandailing Natal, tepatnya wilayah hukum Polsek Panyabungan Selatan Briptu Yanwar Yudistira Sinaga pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib melaksanakan giat sambang di desa Roburan Dolok Kec. Panyabungan selatan Kab. Madina.

Tampak pada dokumentasi tersebut sambil sambil sambangi warga, Briptu Yanwar juga menyempatkan diri untuk membantu seorang ibu saat menjemur padi hasil panennya.

"Alhamdulillah disela sela kesibukan dalam tugas yang saya emban, saya masih sempat membantu bu Ana Lubis yang terlibat repot menjemur hasil panennya dipekarangan rumahnya" Ucap Briptu Yanwar.

"Tugas juga ibadah, yang mana kita musti bisa mengaplikasikannya dengan tulus dan iklas, pastinya kita akan terlepas dari hal letih dan lelah, itu yang selalu saya terapkan pada pelaksanaan tugas yang saya emban setiap harinya" jelas personil bhabinkamtibmas tersebut.

Diakhir kegiatan yang dilaksanakan Briptu Yanwar, ibu Ana Lubis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang ia terima dari bhabinkamtibmas tersebut, sambil mendoakan sang bhabinkamtibmas tersebut cepat naik pangkat dan sukses selalu, amiiin.

Related Posts:

Tweet

SIDANG UNJUK RASA LAWAN RASISME DI PAPUA, SAKSI JAKSA DITOLAK

KAIROSPOS.COM, - Jakarta - Sidang perkara pemeriksaan para terdakwa akibat aksi unjuk rasa melawan rasisme pada Agustus 2019 lalu terhadap masyarakat papua, di Pengadilan Negeri Jayapura menuai banyak protes dari Tim Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokat untuk Orang Asli Papua, Rabu (27/11/2019).

Moh. Ali, anggota Polda Papua diajukan Jaksa sebagai saksi untuk terdakwa Yali Loho, Elo Hubi dkk, dan Ronald Wandik dkk. Namun, Moh. Ali hanya bisa menjadi saksi dalam pemeriksaan terdakwa Yali Loho.

Sementara untuk terdakwa Elo Hubi dkk, Moh. Ali ditolak dan dibatalkan oleh majelis hakim akibat protes yang dilontarkan oleh Koordintator Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP), Sugeng Teguh Santosi, S.H.

Menurut Sugeng, saksi tidak memenuhi kualifikasi memberikan keterangan di persidangan karena namanya tidak tercatat dalam daftar isi dan resume perkara, namun terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan. BAP saksi tersebut diduga diselipkan dalam berkas perkara.

Anehnya, pada saat pemeriksaan dengan terdakwa Ronald Wandik dkk, saksi Moh. Ahli justru tidak ada. Jaksa beralasan, saksi harus pergi ke Polda karena alasan tugas mendadak.

Selain itu, saksi lain bernama Joko Triandoro, anggota Polda Papua yang diajukan oleh Jaksa untuk terdakwa Yoda Tabuni mengaku tidak ingat (lupa) atas beberapa pertanyaan majelis hakim maupun Penasehat Hukum.

Saksi bahkan tidak bisa memastikan jika terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, yaitu melempar batu, karena pada saat melakukan pengamanan pada waktu unjuk rasa, terlalu banyak massa sehingga saksi lupa. Terdakwapun menolak keterangan saksi.

Saksi mengaku mengetahui terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan. Saksi Joko tidak memenuhi kualifikasi saksi yang melihat, mengetahui dan mendengar langsung peristiwa sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara itu, saksi-saksi untuk beberapa terdakwa lainnya, oleh Jaksa mengaku sudah dipanggil namun belum hadir, sehingga pemeriksaan terpaksa ditunda pada Senin, 2 Desember 2019.

Mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Tim Advokat untuk OAP menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta Yang terungkap dalam persidangan secara objektif dan bijaksana, serta secara profesional mengungkap kebenaran materil dalam persidangan seterusnya, termasuk mencermati berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penunut Umum yang kurang cermat dan kurang teliti, sehingga terwujud keadilan bagi para terdakwa.

2. Mendesak Penuntut Umum agar profesional dan objektif mengungkap fakta persidangan, serta mengajukan tuntutan bebas apabila terdakwa memang tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan setelah proses pembuktian, sehingga keadilan hukum bagi para terdakwa terwujud.

Related Posts:

Tweet

SPRI : BPK RI Tidak Pernah Gunakan Verifikasi Media Dewan Pers

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ternyata selama ini tidak pernah menggunakan verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers sebagai salah satu dasar pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi, dalam keterangan persnya, Rabu (27/11) di Jakarta.

Menurut Mandagi, kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers selama ini digembar-gemborkan pihak Dewan Pers bahwa hal itu bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan. “Ternyata semua itu bohong belaka dan artinya Dewan Pers telah melakukan pembohongan publik,” tandas Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019.

Mandagi juga lmenjelaskan isi surat BPK RI kepada SPRI, disebutkan bahwa pihak BPK RI masih menelaah secara internal mengenai kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan lperusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.  “Jadi perusahaan pers atau media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah tidak perlu takut diteror kebijakan Dewan Pers dan juga pemerintah daerah tidak boleh paranoid dengan ancaman Dewan Pers,” tegasnya.

DPP SPRI sebelumnya sempat menemui pihak BPK RI dan melayangkan surat resmi permohonan klarifikasi dan konfirmasi terkait isu kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan.

Dalam suratnya, DPP SPRI menyampaikan kepada BPK RI bahwa kedudukan Dewan Pers adalah lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan sehingga Peraturan dan Kebijakan Dewan Pers tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh lembaga Pemerintah untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

Mandagi menguraikan, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas disebutkan bahwa untuk mengembangkan kemerdekaan pers maka dibentuklah Dewan Pers yang Independen. Sehingga menurut Mandagi, hal itu sudah jelas mengatur kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan.

Selain itu DPP SPRI dalam surat dengan nomor : 107.PKK/DPP-SPRI/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 meminta BPK RI mengklarifikasi kebijakannya menggunakan kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers sebagai salah satu dasar hukum untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

BPK RI akhirnya menjawab surat SPRI tersebut melalui suratnya nomor : 438/S/X.2/11/2019 tangal 25 Noveber 2019, tentang Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers. 

Dalam suratnya kepada kepada Ketua Umum DPP SPRI, BPK menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai Undang-Undang dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

“Berkenan dengan permohonan klarifikasi Saudara terkait dengan pemeriksaan BPK atas kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, hal tersebut saat ini masih dalam proses penelaahan pada internal BPK,” kata Wahyudi, Plh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI dalam isi surat yang ditanda-tanganinya.

Wahyudi juga berjanji akan segera menginformasikan kepada DPP SPRI apabila pihak internal sudah mendapatkan hasil telaahnya.

Dengan adanya keterangan ini (surat klarifikasi BPK RI), Ketua DPI Hence Mandagi menegaskan, program sertifikasi perusahaan pers yang sedang aktif dilakukan organisasi-organisasi pers konstituen DPI adalah sah dan dapat digunakan menjadi dokumen perusahaan pers untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah tanpa harus terpengaruh dengan propaganda negatif.

Tidak ada alasan lagi Pemerintah Daerah menolak atau memutus kontrak kerja sama dengan media yang berbadan hukum meskipun belum terverifikasi Dewan Pers.

Related Posts:

Tweet

AMTI Dukung Wacana Pembubaran TP4D

Jakarta, Kairospos.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM AMTI) menyatakan dukungannya terhadap wacana Pembubaran Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dikarenakan fungsi dan tugas serta wewenang yang dilaksanakan sudah tak sesuai lagi.

Melalui Ketua Umumnya Tommy Turangan SH, AMTI mengatakan bahwa dahulunya pembentukan TP4D sangat baik guna mendampingi pemerintah daerah agar para kepala daerah terhindar dari kasus-kasus korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya, tapi belakangan ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan tersebut untuk mengambil keuntungan sendiri, dan memperkaya diri sendiri. Pemerintah dalam membuat program biar besih harus mendapat persetujuan, namun yang terjadi belakangan ini malah sebaliknya.

Dikatakan Turangan pula bahwa Program Pendampingan kepada pemerintah daerah tidak harus TP4D, tapi langsung saja Kejaksaan yang pada penindakan, diduga pula ada Pemda yang kongkalingkong untuk ketidak-benaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Tommy Turangan.SH ketika menjadi narasumber dalam kegiatan di salah satu stasiun radio yakni RPK FM melalui program Prokekum, dengan judul ‘Rencana Pembubaran TP4D, Apa Itu TP4D, dan mengapa akan Dibubarkan’ dimana kegiatan tersebut digelar pada Selasa 26 November 2019.

Dalam giat sesi tanya jawab dengan para pendengar stasiun Radio RPK FM digelombang FM 96,3,MHz, Turangan menjawab semua pertanyaan dari para penanya dan memberikan pemahaman mengenai TP4D serta mengapa akan dibubarkan dan apa dampaknya bagi pemerintah daerah apabila TP4D akan dibubarkan.

“Intinya kita dukung wacana Pembubaran TP4D karena sudah sering ada oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan sendiri,” kata Turangan.

(T2)*

Related Posts:

Tweet

AMPP: Intoleransi dan Radikalisme Juga Dapat Bertumbuh Pada Sektor Swasta

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Ketua Angkatan Muda Protestan Pluralistik (AMPP), Arbie Haman mengatakan di tengah komitmen bersama memberantas radikalisme yang telah dicanangkan pemerintahan Jokowi, serta SKB 11 kementerian dan lembaga untuk menanggulangi radikalisme dalam lingkup ASN, ternyata polemik terkait hal ini juga muncul dari sektor swasta/privat.

"Misalnya yang terjadi di Tous les Jours beberapa hari lalu di Jakarta. Kasus ini dapat menjadi sebuah notifikasi bagi pemerintah dan segenap elemen masyarakat, termasuk AMPP", jelasnya.

"Bahwa intoleransi dan radikalisme juga dapat bertumbuh pada sektor privat/swasta, khususnya pada hospitality industry (F&B, tourism, travel, dll) yang berinteraksi langsung dengan konsumen serta masyarakat luas", papar Arbie Haman

Ia menambahkan, DKI Jakarta saat ini menduduki peringkat ke-2 sebagai provinsi paling intoleran di Indonesia dengan 113 kasus pada lima tahun terakhir menurut rilis dari Setara Institute Minggu (24/11/2019).

"Kami mendorong para pelaku usaha, khususnya di Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara, agar cermat dan selektif dalam proses rekrutmen karyawan. Selain soal integritas, modul soal toleransi dan pluralisme perlu dipertajam pada proses seleksi calon karyawan", imbuh Arbie yang juga pegiat kerukunan antar umat beragama.

"Masuknya oknum-oknum intoleran (apalagi jika sudah terpapar radikalisme) tentunya akan merugikan perusahaan itu sendiri dan para konsumen. Jika ditarik lebih jauh lagi, hal ini dapat mengusik integritas nasional dan persatuan Indonesia", tandasnya.

"Sektor privat/swasta yang beroperasi di bumi Nusantara harus berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan merawat Bhinneka Tunggal Ika", tegas Ketua AMPP.

"Salah satu aplikasi nyatanya adalah dalam bentuk pelaksanaan rekrutmen karyawan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pluralisme", tutup alumni Ilmu Politik UI ini.

Related Posts:

Tweet

Frans Ansanay : Pdt. Matheus Mangentang Lebih Dulu Membawa Ke Ranah Hukum

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Kasus perseteruan antara Frans Ansanay dan Pdt. Matheus Mangentang terus berlanjut di ranah hukum. Vonis hukum telah memutuskan Pdt. Matheus Mangentang menjalani hukuman tujuh tahun penjara atas tuduhan pemalsuan ijazah PGSD.

Untuk mengkonfirmasi banyak tuduhan pada Frans Ansanay bahwa dirinya tega mengkriminalkan pendeta hingga masuk penjara. Frans Ansanay  ditemui awak media di kediamannya Senin (25/11/19) di Kawasan Jakarta Timur mengatakan  “Ingin saya katakan begini, bahwa selama ini saya dituduh melaporkan seorang pendeta, pandangan ini baik di kaca mata PGI, ketua-ketua sinode serta aras gereja yang lain, maupun hamba Tuhan  alumni STT SETIA yang melayani di GKSI, sehingga saya di mata semua pihak adalah orang yang paling jahat ya, kok bisa-bisanya melaporkan pendeta”, ujar mereka. 

Bahkan ada salah satu Anggota MPH PGI Wilayah DKI pun mengatakan bahwa kita ini paling jahat. Mengungkapkan kalau dia tidak terima kalau ada pendeta yang dipenjarakan. Padahal mereka tidak melihat persoalan yang sebenarnya terjadi. Padahal tidak melihat bahwa ada pendeta MM tersebut pun melaporkan yang lain, dengan menempuh cara-cara hukum yang menurut Frans di luar iman Kristen.  “Sampai hari ini saya tetap menjaga konsep-konsep iman Kristen dalam rangka memberikan pengampunan dan mengajak untuk berdamai. Tetapi pihak MM yang tidak mau”, ungkapnya. 

Frans Ansanay melanjutkan "Malah yang dilakukan pihak Mateus Mangentang justru melaporkan dirinya berdasarkan Laporan Polisi bernomor LP /6035 /XII /2016 /PMJ /Dit. Reskrimsus, tertanggal 9 Desember 2016, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan nama Ketua Majelis Tinggi Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI), Willem Frans Ansanay SH, karena pernyataannya yang dimuat di media cetak, namun tanpa sepengetahuan pihak Frans di muat di media online, inilah yang menjadi sumber masalah.  “Artinya siapa terlebih dahulu yang membawa persoalan ini ke jalur hukum”, terangnya pada wartawan.  Malah saat ini pihak Pdt. Matheus Mangentang Merespon penerbitan SP3, melayangkan gugatan praperadilan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya R.I Cq. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Berdasarkan laporan sketsindonews.com yang mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik PN Jakpus, pada Jumat (22/11/19), gugatan praperadilan dengan Nomor Perkara 16/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst tersebut dilayangkan sebagai respon dari terbitnya SP3. Dijelaskan pula, petitum dari Matheus Mangentang sebagai Pemohon adalah mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. “Menyatakan Surat Ketetapan Kapolres Metropolitan Jakarta Pusat Nomor : S.Tap /181 /S.7 /X /2019/Restro.Jakpus, tanggal 16 Oktober 2019 adalah tidak sah,” seperti dikutip dari SIPP, sebagaimana dilaporkan sketsindonews.com.

“Puji Tuhan saya dinyatakan tidak cukup bukti, sehingga ini sekarang berproses. Saya meyakini bahwa praperadilannya Matheus Mangentang akan digugurkan, akan ditolak, karena ya tidak cukup bukti. Masa harus dipaksakan saya sebagai tersangka menurut dia, saya harus ditahan?” imbuhnya.
Lanjutnya, hukum kan harus punya bukti. Minimal dua alat bukti, dan dua alat bukti itu sudah cukup untuk saya dipenjarakan karena laporannya, namun ini kan tak ada. “Saya kasih tanda petik, ini pendeta melaporkan saya. Dulu saya dituduh melaporkan pendeta. Duluan dia yang melaporkan. Tapi ya sudah. Ini gayung bersambut”, tegasnya.

Dalam wawancara ini Frans ingin mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang cenderung berpikir idealis dalam konsep kebenaran, seolah yang benar itu versi dia, harus membuka mata. Bahwa semua hamba Tuhan juga manusia, punya kesalahan, punya kekurangan, banyak masalah. Tetapi kalau kita bilang bahwa hamba Tuhan tidak boleh melaporkan hamba Tuhan, faktanya dia melaporkan. Nah kan begitu. Kalau kita bilang wah kok gereja mengalami perpecahan, faktanya banyak gereja yang terpecah. 

Jadi mari kita berpikir lebih rasional lagi, lebih soft lagi bahwa ini realita gereja. Orang dipenjara juga biasa melayani Tuhan, kalau benar. Tetapi kalau salah, dipenjara, baru pakai nama Tuhan, nah itu menurut saya tidak benar. Yang masuk penjara itu pasti salah. Salah bukan karena memberitakan firman, tetapi salah karena ada perbuatan melawan hukum. 

Frans melanjutkan "Kalau dia memberitakan firman lalu dipenjara, saya angkat jempol seluruhnya, nah itu baru pikul salib. Tapi kalau dipenjara karena bertahan dan tidak mau rekonsiliasi, bertahan merasa diri benar dan yang lain salah, dan bahkan melapokan juga dan memperjuangkan secara hukum, membela diri sampai ke Mahkamah Agung dan sebagainya, itu berarti bukan lagi cara berpikir hamba Tuhan. Ahok saja tidak sampai demikian, menerima meskipun tidak salah" pungkasnya.

Related Posts:

Tweet

Ibadah Pengucapan Syukur Host Committe PGLII

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) mengadakan ibadah pengucapan syukur dan apresiasi host committee Senin, 25 November 2019 di The Financial CLub Graha CIMB Niaga Jakarta Selatan.

Hampir semua para undangan yang hadir berwajah sukacita setelah berhasil menjadi pelaksana Sidang Raya dari pertemuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili sedunia atau General Assembly World Evangelical Alliiance (GA WEA) 2019. Kegiatan tersebut berlangsung selama tujuh hari, 7-13 November 2019, di SICC (Sentul City International Convention Center) Sentul, Bogor, Jawa Barat

Pdt. Dr. Ronny Mandang M.Th. Ketum PGLII dalam kotbahnya mengutip kata-kata filsuf Kahlil Gibran yang mangatakan pada hakekatnya manusia senang akan keramain. Tapi takut akan kesendirian padahal dalam kesendirian itu manusia dapat melihat jauh kedepan. Adapun tema yang diambil “Belajar Melihat ke Dalam”. Pada kesempatan itu dia mengajak tamu yang hadir untuk membuka pokok bahasan yang diambil dari kitab Wahyu, yang bercerita tentang proses penyendirian Yohanes ketika berada di Pulau Patmos.

Renungan tersebut dibawakan oleh Pdt. Ronny sebagai sebuah refleksi atas keadaan Yohanes yang menyendiri, jauh dari hiruk pikuk keramaian. Dalam keadaan yang menyendiri itulah justru Yohanes mendapat kesempatan untuk melihat Allah. Menurutnya, di masa-masa itulah Yohanes kemudian menerima penglihatan untuk kemudian menuliskan kitab Wahyu.
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan GA-WEA, Pdt. Ronny berpesan soal perlunya gereja mempersiapkan diri di tengah masa kesendirian untuk melihat apa yang tidak disaksikan oleh banyak orang.   “Nah keramaian dari General Assembly itu, apakah kita mau bilang itu sudah berakhir atau kelak akan bersambung, to be continue? Tetapi keramaian ini sekarang (sudah) tidak kita lihat lagi. Berarti kita harus mempersiapkan diri untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Host Committee GA-WEA, Pdt. Anton Tarigan, dalam sambutannya menguncap syukur atas kesuksesan dari penyelenggaraan GA-WEA di Indonesia. Menurutnya kesuksesan yang diraih merupakan sebuah anugerah dari Tuhan sekaligus jawaban atas doa-doa dari panitia selama ini.
Dia lalu bercerita soal rutinitas doa pagi dan puasa yang dilakukan oleh panitia, berbulan-bulan sebelum GA-WEA dihelat. Dirinya lalu bersaksi bahwa melalui ketekunan doa, Anton beserta timnya menjadi saksi langsung bagaimana mujizat Tuhan terjadi sebagai jawaban atas pergumulan dari para panitia WEA.
“Empat bulan sesudah kami ditunjuk, kami belum punya apa-apa. Walaupun kami terus berdoa, tapi sepertinya Tuhan agak jauh. Sampai akhirnya suatu hari kami memutuskan untuk berdoa lebih  pagi dari biasanya. Dan saat itulah, bahkan sebelum ibadah doa selesai, hari itulah kami menerima begitu banyak mujizat. Mujizat demi mujizat kami terima, apa yang telah empat bulan lebih kami doakan seolah hari itu Tuhan merobohkan tembok-temboknya (Tuhan jawab). Dan itu membuat kami kagum dengan Tuhan,” tutur Pdt. Anton.
Di kesempatan itu pula Ketua Majelis Pertimbangan PGLII Pdt. Dr. Solfianus Reimas ikut menyampaikan pujiannya atas kerja keras segenap panita. Hal itu mengingatkannya akan sebuah prinsip hidup yang selama ini dipegang oleh hamba Tuhan asal Maluku, itu.

“Saya mau mendorong kita sekalian bahwa untuk pekerjaan Tuhan, saya punya prinsip we do our best and God will do the rest. Kaolau kita telah melakukan porsi kita dengan baik dan penuh tanggungjawab, Tuhan akan menyempurnakan,” jelasnya.
Acara ibadah pengucapan syukur kemudian dilanjutkan dengan pemberian tanda apresiasi kepada seluruh panitia dan donatur yang telah bersama-sama menyukseskan GA-WEA. Apresiasi diberikan di antaranya kepada segenap tim pendukung GA-WEA, salah satunya adalah tim transportasi yang diketuai oleh Jacob Pratama. Apresiasi diberikan dalam bentuk pengalungan medali dan penyerahan plakat yang dilakukan secara bergantian oleh Pdt. Dr. Ronny Mandang, Pdt. Dr. Solfianus Reimas dan Pdt. Deddy Madong SH.

Related Posts:

Tweet

Romo Robert Seniman Yang Terjebak Pelayanan Gereja

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Penampilan atau sosok Pendeta yang satu ini sangat berbeda dengan para pendeta di gereja-gereja mainstream seperti GPIB dengan rambut dikuncir lebih mirip seorang seniman ketimbang Pendeta.

Ditemui di Komplek Kepolisian RI (AKRI) di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan Pdt. Robert Martin William melayani GPIB Pasar Minggu sebagai Pendeta jemaat. Dimulai dengan pertanyaan penampilannya yang asing dan lebih mirip seniman menyatakan “Saya adalah seorang seniman yang terjebak didalam pelayanan gereja” katanya.

Robert William menceritakan “Kebanyakan pendeta focus pada pekerjaan theologis semata, bagi saya pesan theologis itu cukup luas seperti seni, budaya, jadi bagi saya tugas pendeta itu adalah pendamping umat, sehingga bisa lebih luas ruang kerjanya. Seni yang saya tekuni selama ini dapat menyempurnakan pengajaran Tuhan lewat seni dan budaya” ungkap Robert yang juga menjadi staf pengajar sastra di UKI.

Robert melanjutkan ceritanya "Belum lama ini saya buat pagelaran budaya di daerah sungai ciliwung dan citarum. Bagaimana kita mengangkat tadisi masyarakat disana yang mengganggap sungai itu bagian dari kehidupan, dalam konsep theologis dan spritual juga bahwa air adalah ciptaan Tuhan dan bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Dengan menjaga kebersihan sungai misalnya sudah memberikan kehidupan untuk orang lain" terang  Robert yang asli dari tanah Toraja tetapi lebih pas jadi arek Suroboyo dengan logat Surabaya yang kental karena dibesarkan di Surabaya dan beliau lebih akrab disapa dengan Romo Robert.

Meski menjadi seorang pendeta, Pdt Robert juga punya komunitas "Indonesia Rumah Budaya Kita" uniknya komunitas ini punya sekitar 15 ribu anggota lintas agama, yang beragama kristen paling sekitar 60-70 orang. dan melakuakan pagelaran-pagelaran di lintas tempat. ucapnya, saat diwawancara oleh tim PEWARNA Indonesia.

Ketika membahas dan ditanya pendapatnya tentang LGBT dan Waria karena romo Robert juga melakukan pendampingan pada komunitas belok ini. Romo Robert menjelaskan dalam perspkektif Kristen “ Harusnya gereja hadir bagi mereka yang yang terpapar LGBT, bukan membatasi diri bagi mereka. Gereja jangan membatasi kemampuan kuasa Tuhan. Para pendeta jangan gampang sekali menghakimi para lbgt, kebanyakan dari kita terlalu cepat mengatakan semua waria salah. namun tanpa mendengar penjelasan dan menilisik lebih jauh tentang waria itu sendiri. Terang romo Robert.  

Robert lebih senang dengan istilah “pendamping masyarakat” dan “pendamping umat”. Romo Robert yag pernah menjabat sebagai ketua PGI Wilayah Sumbar – Riau” mengusulkan agar istilah EUKUMENE diganti dengan BHINEKA TUNGGAL IKA karena itu lenih pas dengan kondisi Indonesia terang Romo pada awak media dari PEWARNA Indonesia (Thony Ermando).

Related Posts:

Tweet

Ramai dan Seru, Fun Bike Go Green GPIB Petra

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Sebanyak 400 peserta meramaikan Fun Bike Go Green yang diinisiasi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Petra, Sabtu (23/11/2019). Kegiatan ini sebagai bentuk kampanye masyarakat terhadap kesehatan dan pengurangan polusi udara di Jakarta.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menyambut baik terselenggaranya acara tersebut. Selain sebagai partisipasi masyarakat terhadap kesehatan, acara ini mampu mengkampanyekan program pemerintah DKI Jakarta dalam peningkatkan kualitas udara.

"Pagi hari ini baru saja melepas peserta fun bike dan jalan sehat yang diselenggarakan GPIB Petra beserta FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Jakarta Utara," kata Ali saat ditemui di Halaman Plaza Timur Kantor Walikota Jakarta Utara, Sabtu (23/11/2019).

Dia berharap, acara ini juga dapat memperkuat jalinan silaturahmi antar umat beragama. Ditambah dengan perkuatan ekonomi kemasyarakatan dengan adanya bazar serta dukungan sponsor ship perusahaan.

"Kami selaku pemerintah tentu senang sekali kantor Walikota menjadi sarana kegiatan masyarakat. Apalagi kegiatannya positif dengan harapan antar masyarakat dapat hidup rukun," jelasnya.

Ketua Panitia Fun Bike Go Green GPIB Petra Anita Rumagit menjelaskan, acara bertema 'Berjuang Bersama Untuk Jakarta Utara Maju Sehat dan Bahagia' diisi dengan kegiatan bersepeda dan jalan sehat. Diharapkan acara ini mampu memperkuat persatuan bangsa antar umat beragama.

"Acara ini merupakan program kerja kami dalam mendukung program Pemerintah Kota Jakarta Utara. Yang mana diharapkan melalui acara ini juga mampu memperkuat persatuan bangsa antar umat beragama," tutupnya. (Johan Sopaheluwakan)

Related Posts:

Tweet

Diskusi dan Rekomendasi 100 Hari Jokowi-Ma'ruf

Kairospos.com

 

Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Dalam pidato pelantikan sebagai Presiden RI periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak lagi berpendapatan menengah, tetapi menjadi bagian dari negara maju pada tahun 2045. Untuk mencapai cita-cita tersebut, selama lima tahun ke depan, Presiden Jokowi memiliki beberapa program utama diantaranya: pembangunan Sumber Daya Manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokrasi, dan transformasi ekonomi.

Lima program prioritas tersebut patut mendapatkan apresiasi. Sebagai bentuk apresiasi ALPHA-I sebagai Asosiasi Penerima Beasiswa Amerika-Indonesia, menghimpun rekomendasi kebijakan dari para alumni yang pernah belajar di universitas yang ada di Amerika.

Setidaknya terdapat enam topik utama yang menjadi perhatian para alumni Amerika yang perlu diperbaiki selama pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan. Pertama, mengenai kebijakan ekonomi dan kesehatan. Dalam aspek ini, Risyaf Fahreza sebagai alumni Departemen Ekonomi Eastern Michigan University menyoroti kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penyakit katastropik. Ia mengutip studi dari Harvard School of Public Health dan World Economic Forum pada tahun 2011 bahwa setiap tahunnya kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit katastropik adalah sebanyak US$ 500 miliar atau 4 persen dari PDB negara-negara berkembang pada tahun 2010. Di Indonesia penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, stroke, telah menghabiskan sekitar 25 hingga 30 persen tiap tahun dari total klaim program JKN sejak pertama diimplementasikan tahun 2014.  Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pemerintah perlu menggerakan program preventif. Diantaranya yang dapat dilakukan ialah lebih meningkatkan promosi pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin.

Selain itu, Felix Wisnu Handoyo sebagai alumni University at Buffalo, State University of New York mengatakan untuk menekan defisit BPJS, pemerintah perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kedua, perlu mempertimbangkan iuran selisih biaya diimplementasikan sebagai tahap selanjutnya. Ketiga, pemerintah harus mulai merancang pembentukan dana abadi kesehatan.

dr. Ryan R. Nugraha sebagai alumni Master of Public Health, John Hopkins University menyingggung pengendalian tembakau melalui optimalisasi cukai rokok. Menurutnya cukai rokok saat ini masih rendah. Jika menurut WHO, cukai rokok yang efektif ialah berkisar di angka 70 persen dari harga eceran tertinggi. Selain itu, penyakit akibat rokok menghabiskan buaya perawatan setidaknya 13,7 triliun rupiah, yang sebagian besar dibebakan kepada system kesehatan dan asuransi sosial. Untuk itu, Ryan merekomendasikan agar simplifikasi tier cukai rokok mengikuti tier dengan persentase maksimal cukai rokok; menaikkan cukai secara bertahap tiap tahunnya; alokasi cukai rokok untuk menutup beban belanja kesehatan.

Selain terkait dengan kebijakan ekonomi kesehatan, kami juga menyoroti masalah kerusakan lingkungan. Hampir setiap tahun Indonesia mengalami kebakaran hutan, kebun, dan lahan. Hermudananto sebagai alumni University of Florida, merekomendasikan agar pemerintah perlu menggunakan teknologi penginderaan untuk penyemaian awan dan peningkatan curah hujan secara periodik dengan pesawat tanpa awak. Rekomendasi lain ialah pembukaan lahan tanpa bakar akan lebih efektif diterapkan jika adanya penegakan hukum yang tegas dan di satu sisi juga adanya pemberian insentif ekonomi kepada masyarakat yang jelas. Salah satu contohnya ialah pemberian insentif kepada desa bebas api.

Dalam aspek penegakan hukum, Testriono yang sedang menyelesaikan s3 Perbandingan dan Administrasi Publik di Departemen Ilmu Politik, Northern Illinois University menyoroti belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM masa lalu. Padahal sewaktu kampanye di periode pertama, Jokowi menjanjikan akan menyelesaikan persoalan HAM masa lalu seperti 98, Semanggai 1 & 2, Talang Sari, dll. Namun, hingga sampai sekarang tidak ada tanda-tanda penyelesaian dari presiden.
Testriono, merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang baru untuk menggantikan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dibatalkan olehMK pada tahun 2006 lalu. Hal ini penting untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu dan menjadi pembelajaran agar hal ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

 

Related Posts:

Tweet

DUA ORMAS GELAR PELATIHAN DAN TRAINING OF TRAINERS SADAR WISATA

KAIROSPOS.COM, Jakarta -  Dua Ormas bersinergi gelar "Pelatihan Dan Training Of Trainers Sadar Wisata". Kedua Ormas tersebut adalah  DPP Gerakan Kasih Indonesia (GERKINDO) dan Himpunan Akademisi & Praktisi Pariwisata Indonesia (HAPPI). Acara digelar di kantor DPP PERINDO Jakarta Pusat Kamis (20/11/2019).

Para Narasumber yang menyampaikan paparannya adalah Dr. Tonny Hendratono Akademisi Pariwisata Ketua Dewan Pakar Himpunan Akademisi dan Praktisi Pariwisata Indonesia (HAPPI). Tazbir Abdullah, M.H. Konsultan Pariwisata, mantan Direktur Promosi Dalam Negeri Kementerian Pariwisata Dewan Penasehat HAPPI. Yerry Tawalujan Ketua Umum GERKINDO dan HAPPI.

Tonny Hendratono dalam paparannya mengatakan "Kekayaan alam Indonesia ini cukup luas dan harus kita jaga tetapi masyarakat ini selalu merusak cagar alam ini. Banyak masyarakat yang membuang sampah ke laut karna itulah cagar alam kita ini menjadi rusak di mata dunia"  ungkap Tonny.

Lebih lanjut Tonny mengutip pernyataan Menteri "Menurut menteri pariwisata haruslah menjaga cagar alam ini,banyak masyarakat yang belum bisa mengelola pariwisata  karna masyarakat tidak peduli dengan pengembangan pariwisata di tiap daerah,contohnya kita ambil dari sumatera Utara yang begitu banyaknya obyek wisata yang ada di sana? tetapi pemerintah tidak pernah menyentuh ke sana padahal disanalah omset yang begitu banyak dan pelestarian alam yang ada" terangnya.

Narasumber kedua Tazbir Abdullah M.H. mengatakan "Kita harus menjaga jangan merusak semua ini karna bangsa Indonesia ini di mata dunia pariwisata kita ini sangat baik dan marilah kita harus peduli dengan pariwisata kita mari kita lebih mempromosikan pariwisata kita yang ada di daerah, contohnya Denpasar Bali dengan pariwisata nya seperti pantai Kuta Bali,danau Toba tari-tarian di Sumatera Utara dll. Jadi kami berharap pemerintah lebih peduli dengan contoh-contoh pariwisata yang ada di daerah ini." terangnya.

Yerry Talawujan narasumber ketiga mengatakan "Mari kita harus menjaga NKRI dan pariwisata kita yang ada di daerah-daerah yang ada janganlah kita merusak semua itu, saya berharap kepada pemerintah untuk melihat obyek-obyek wisata yang ada di daerah banyak obyek wisata yang sampai saat ini belum tersentuh sama pemerintah setempat maupun pemerintah pusat" ungkapnya. Yerry dalam paparannya sangat inter aktif dengan peserta seperti kiat menghapal "ATB SILANG", Aman, Tertib, Bersih dan lainnya agar para wisatawan nyaman dan senang berkunjung ke Indonesia.

Merry Alita salah satu peserta pelatihan dari lampung merasa senang dengan pelatihan ini dan mengatakan "Di lampung ada pantai yang bagus untuk berselancar dan mulai dilirik para turis asing seharusnya pemerintah memperhatikan wilayah ini" kata Merry

 (Thony Ermando).
 

Related Posts:

Tweet

Wisuda & Dies Natalis XX STT LETS (Lighthouse Equipping Theological School)

Kairospos.com - Hari Jumat, 08 November 2019. Di Kampus STT LETS - Gedung Rhema Lantai 5 Jl. KH Noer Ali, Bekasi.

Pada hari yang berbahagia STT LETS melakukan yudisium dan wisuda kepada 68 mahasiswa yang lulus, di jenjang S2 Magister Teologi sebanyak 23 orang, jenjang S1 Sarjana Teologi dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen 29 orang serta Jenjang Diploma 3 Pendidikan Vokasi sebanyak 16 orang. Dalam kesempatan ini Ketua STT LETS Pdt. Dr. Ir. Rachmat Manullang M.SI membuka sidang senat terbuka didampingi oleh Dr. Antonius Natan, M.Th selaku Waket I Bidang Akademik, Dr Jakoep Ezra, MBA.,Ph.D. selaku Waket II Bidang Administrasi dan Keuangan, Dr Elly Hutagalung, M.Th Selaku Waket III Bidang Kemahasiswaan beserta Direktur Pascasarjana Pdt. Dr. Ir. Eduard Monijong, M.Th. dan para Kaprodi serta dosen-dosen.

Wisuda kali ini  adalah wisuda yang sangat penting bagi kemajuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen karena mengingatkan kita terhadap pidato Presiden RI Joko Widodo diperiode kedua yang menyatakan perlunya peningkatan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah dan kampus. Sesuai dengan Tema wisuda adalah “Kepempinan Berteologi di Era Milenial” melalui tema ini menyadarkan kita semua, bahwa kita ada di generasi yang berubah begitu Cepat, teknologi telah sedemikian canggihnya, pekerjaan manusia akan terus digantikan dengan robot. Dan seakan dunia telah berada digenggamam tangan. Sebagaimana dalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hoga Saragih, M.Si.
Satu hal yang perlu diingatkan kembali bahwa kedatangan Tuhan yang kedua telah dekat dan tentunya dunia pendidikan turut bertangggung jawab sebagai GerejaNya yang mengambil bagian menyelesaikan pertandingan di estafet yang terakhir. Moment Wisuda STT LET adalah penggalan pertandingan pembelajaran yang sudah diselesaikan oleh para mahasiswa, untuk selanjutnya siap memasuki penggalan pertandingan yang berikut yaitu memasuki pelayanan dan masuk dalam tingkatan yang lebih tinggi atau mendalam di masyarakat yang dituntaskan. Demikian Sambutan Pdt. Dr. Ir. Patisari Ginting, M.Th. mewakili Senat.
Dalam sambutannya Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI Prof. Dr. Thomas Pentury, MSI mengharapkan lulusan STT LETS mampu mengaplikasikan dan melipatgandakan benih Firman Tuhan yang didapat selama pembelajaran di Kampus atau melalui e-learning atau dalam pembelajaran mandiri sehingga kemanapun para lulusan diutus dan apapun yang dikerjakan, semakin besar masyarakat bisa merasakan buah Roh Kudus dan Keharuman Kristus sebagai terang dan garam dunia.
STT LETS adalah Sekolah Bagi Para Pembaharu membuka kesempatan bagai Para Hamba Tuhan dan Profesional untuk bergabung dalam kelas On Campus maupun Off Campus. Pro ecclesia et Patria.

Related Posts:

Tweet

Kolaborasi Dengan FKLU, Pemkot Jakut Siap Ikut Pemenuhan Hak Lansia

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Pemerintah Kota Pemkot Administrasi Jakarta Utara menerima audensi Forum Komunikasi Lanjut Usia ( FKLU ) di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Jakarta Utara, Kamis (21/11/2019).

Walikota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan sangat senang dengan kunjungan pengurus FKLU ke kantor tempatnya bertugas.
"Semoga dengan silaturahmi ini bisa terus membawa Kita kepada kemajuan Jakarta Utara khususnya memajukan para Lansia menjadi orang yang berguna, berkualitas dan bermanfaat buat masyarakat juga negara," katanya.

Terkait dengan kegiatan yang sedang dipersiapan FKLU, Sigit menambahkan jika pihaknya siap membantu untuk mensukseskan.
"Terlebih kegiatan ini dalam upaya pengukuhan pengurus baru tahun 2019-2024 yang nantinya akan menjadi nahkoda dalam program pembinaan Lansia di Jakarta Utara," tambahnya.

Hingga saat ini, Sigit menegaskan jika pemerintah terus berupaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup, masa produktif dan kesejahteraan lansia.
"Dengan kolaborasi dengan FKLU, kami dari Pemkot Jakarta Utara merasa sangat terbantu dalam upaya memberikan perlindungan terhadap lansia untuk mendapatkan hak-haknya berupa kemandirian, hak perawatan dan hak perawatan serta hak harga diri," tuturnya.

Sementara Ketua FKLU Jakarta Utara Hj Ratih mengatakan jika pihaknya sangat mendukung program program yang dibuat pemerintah dalam penanganan lansia.
"Kami sangat berharap banyak FKLU dapat berkolaborasi dengan Pemkot Jakarta Utara, agar terbangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan ikut membantu dalam pemenuhan hak-hak lansia, bukan hanya di Jakarta Utara, kalau bisa di seluruh penjuru dunia," katanya. (Johan Sopaheluwakan)

Related Posts:

Tweet

Temui Menko PMK, PPGMKI Pastikan Kebutuhan Dasar Manusia Terpenuhi

KAIROSPOS.COM, Jakarta - PP GMKI dipimpin ketua umum Korneles Galanjinjinay diterima Muhajir Effendy (menko PMK) di jln.Merdeka Barat No. 3 Gambir Jakarta pusat 19/11/2019

Pertemuan yang dilakukan pengurus GMKI dengan menko PMK sudah sering dilakukan saat Muhajir Effendy menjabat mendikbud. Kali ini adalah pertemuan pertama setelah menjabat menko PMK, pertemuan yang berlangsung sekitar empat puluh lima (45) menit membahas seputar issu dan persoalan  seperti: Stunting, busung lapar, kekerasan perempuan dan anak, BPJS, intoleransi, pembinaan pemuda,ekosistem pendidikan nasional. pertemuan diakhiri makan siang bersama.

Muhajir Effendy  mengatakan “Saya berterima kasih atas konstribusi GMKI yang tetap setia melakukan kajian dan memberikan masukan-masukan akan penyelesaian persoalan-persoalan di Negara ini. Termasuk penyelesaian masalah kepastian pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Harapannya kita selalu sama-sama memaksimalkan potensi kita dan bisa berkordinasi dan melakukan perbaikan di bangsa ini  kususnya dalam menggalakkan revolusi mental”

“dulu kita sering jumpa saat menjabat sebagai mendikbud tetapi tidak bisa berbuat banyak untuk menjawab masukan-masukan dari GMKI karena itu diatur kementrian yang lain yang membidangi pemuda. Kita bersykur diberikan kesempatan di kemenko PMK untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Sejak saya di tunjuk sebagai menko PMK saya tegas mengatakan berkomitmen dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar bangsa”. ujar Muhajir Effendy

Ketua umum GMKI Korneles Galanjinjinay mengatakan bahwa Kebutuhan dasar manusia adalah hal yang paling utama dan urgen yang harus diselesaikan pemerintah. “selama ini kami melihat belum ada suatu terobosan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia,aspirasi rakyat kecil akan pemenuhan kebutuhan dasar belum sepenuhnya dipenuhi pemerintah, karena itu harapan kami Menko PMK yang baru, pak Muhajir Effendy yang berkompeten dan berpengalaman dapat menyelesaikan persolan kebutuhan dasar rakyat kecil, seperti pendidikan , kesehatan, kesejahteraan sosial dan kebebasan beribadah. dengan melakukan kordinasi, singkronisasi kebijakan dan keputusan strategis antar kementrian. Jangan ada kementrian lembaga yang berjalan sendiri-sendiri,harus terintegrasi program kebutuhan dasar dibawa kemenko PMK, dengan demikian, kebutuhan dasar sejak dalam kandungan sampai mati akan terpenuhi”.

Pertemuan ini menko PMK didampingi Nyoman Shuida (Deputi bidang kordinasi kebudayaan) dan bapak Sani sekertaris kemenko PMK .

Related Posts:

Tweet

SEMINAR HOW TO A GOOD NEWS PRESENTER DIGELAR ITL TRISAKTI

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Modal utama seorang Jurnalis adalah berani, tak gampang menyerah, pintar berakting berbagai peran, tidak rendah diri karena siapapub lawan wicara kita didalam diskusi kita adalah setara untuk itu jurnalis harus banyak membaca berita sosial, politik, dan ekonomi. Demikian kutipan ceramah yang disampaikan Aprilia Putri dari MNC Grup pada seminar sehari dengan tema how to a good news presenter dengan pemateri persenter MNCTV Aprilia Putri. Kamis 21/11/19 di aula Kampus Trisakti lantai 7, Kebon Nanas, Jakarta Timur.  

Nara sumber yang hadir antara lain dari MNC Peduli Tengku Hafid Ridwansyah dari MNC Peduli.  Dari Institut Transportasi Logistik Trisakti Juliata Simarmata Purek 4, dan Para dosen ITL Trisakti.

Pembukaan diawali nyanyian Indonesia Raya. Acara ini dipandu oleh Natael dan Cesar Mahasiswa ITL Trisakti. Acara dilanjutkan sambutan Purek 4 ITL Trisakti Juliata. Juliata menyapa para Mahasiswa/i dengan slogan khas ITL Trisakti. Julita mengawali  dengan menceritakan sewaktu berkunjung ke Qatar bertemu alumni Trisakti dan mendapat informasi bahwa para tenaga kerja Indonesia cukup kecil bekerja disana yang terbanyak dari negara Filipina. Juliana menceritakan bahwa tenaga kerja kesulitan dalam berkomunikasi dengan bangsa lain. Kerjasama dengan MNC Peduli agar mahasiswa/i memiliki ketrampilan lebih dalam berkomunikasi. Dengan materi materi dan praktek langsung berupa simulasi para mahasiswa/i dapat pencerahan. "MNC Peduli diharapkan dapat bekerjasama dengan program extra-kulikuler lain seperti berkunjung kedaerah terpencil, mengecat rumah yang dilalui kereta api agar lebih menarik dan Istagramable " kata Julita. Juliata melanjutkan kerjasama dengan ITL Trisakti sudah yang ketiga kalinya dan akan terus berlanjut.
 
Tengku Hafid Ridwansyah wakil dari pada MNC Peduli adalah alumnus Trisakti mengawali kata sambutannya bercerita bahwa pada masa kuliahnya yang lalu banyak dihabiskan dengan nongkrong di kantin Grogol pinggil kali. "Dari pagi sampai sore saya dan kawan kawan berdiskusi berbagai hal kegiatan di Kampus tentunya kegiatan positif banyak bersosialisasi dengan sesama kawan. Tapi mahasiswa/i saat ini tekesan lebih individualistis karena terlalu banyak bermain gadge. Diharapkan dengan Program Peduli yangmerupakan program sosial CSR dari MNC Peduli dapat meningkatkan kualitas para mahasiswa/i dan dapat bersaing dengan mahasiswa lain."

Tengku Hafid melanjutkan "Dulu Trisakti merupakan Universitas Unggulan di Indonesia. Tapi saat ini Universitas di Jakarta sudah banyak yang lebih, jadi ITL Trisakti harus mampu bersaing" terangnya. 

Tengku Hafid menyampaikan profile MNC Grup yang memiliki 101 perusahaan dibawah MNC. Disamping media sebagai core bisnis ada 101 perusahaan dibawah MNC. Ada Perbankan, Asuransi, Perhotelan, Financial, Property dan lainnya. Dari semua CSR perusahaan tersebut disalurkan melalui CSR Peduli seperti seminar, pelatihan public speaking.

 Lebih lanjut Tengku Hafid mengatakan "Melalui apa yang dikerjakan MNC Peduli ini generasi milenial harus bisa menciptakan ide ide yang segar dan inovatif, harus mampu bersaing, jangan hanya menjadi penonton tapi pelaku. Bagi saya kegiatan belajar itu penting tetapi akan lebih penting mampu berbuat baik untuk sesama”, ungkapnya.

Presenter cantik MNC TV Aprilia Putri Pematari siang itu mengawali dengan
kisah perjalanannya yang memulai karirnya saat usia 19 tahun, masih semester dua. Presenter ini memiliki dasar pendidikan Akuntansi dari Universitas Airlangga di Surabaya bukan dari jurusan jurnalistik. Menapaki karirnya mulai dari lomba pidato dan puisi menjadi juara dan direkrut menjadi karyawan MNC Surabaya. Aprilia mengatakan "Saya mulai dengan keberanian, percaya diri, walaupun dengan pikiran tegang, dan asam lambung naik" kata dia. Aprillia meyampaikan materi antara lain Orasioal speaker, educational speaker, dan educational speaker. Aprillia setelah menyampaikan teori langsung minta dipraktekkan mahasiswa/i.
 



 

Related Posts:

Tweet