AMTI; “Jokowi Jangan Pilih Dewan Pengawas KPK Orang Partai Politik”

 Tommy Turangan, SH, Ketum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI)

KAIROSPOS.COM, Jakarta -  Ramai diperbincangkan masyarakat dan para pegiat LSM terkait pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DP-KPK), hal ini mendapat tanggapan dari LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia, melalui ketua umumnya Tommy Turangan SH, mengingatkan agar Presiden Joko Widodo jangan mengambil orang Partai untuk duduk sebagai dewan pengawas KPK.

Turangan mengatakan bahwa sangat berbahaya jika pemilihan dewan pengawas KPK dari latar belakang orang Partai Politik, karena nantinya akan sangat berpengaruh pada penegakan hukum di Indonesia.

“Bisa jadi nantinya akan ada kesan, bahwa ada konflik kepentingan bila dewan pengawas KPK berlatar belakang orang parpol,” kata Tommy Turangan.

Dikatakannya pula, bahwa jika benar dewan pengawas dipilih Jokowi dari Orang berlatar belakang Parpol atau dengan kata lain kader partai, maka KPK menurut Turangan sudah benar-benar dikendalikan Jokowi dan ini sangat rawan kepentingan.

“Ada dua alasan untuk hal tersebut, kenapa..?? Karena pertama Pimpinan KPK juga dipilih oleh Presiden walaupun prosesnya masih melalui DPR, sementara Dewan Pengawas KPK ditunjuk oleh Presiden dan langsung diangkat, jadi untuk menghindari hal-hal yang menundang reaksi publik karena ada kepentingan tertentu, pak Presiden harusnya menunjuk atau mengangkat orang-orang yang duduk di Dewan Pengawas KPK bukan dari kader partai tertentu,” tambah Turangan dengan tegas.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan kisi-kisi kriteria calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lantas, seperti apa sosok calon anggota Dewas KPK?

"Macam-macam. Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya. Tapi juga ada non-hukum. Ada dimensi sosialnya muncul," kata Pratikno saat ditemui para awak media di gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Pratikno mengemukakan, Presiden saat ini masih mendengarkan masukan dari berbagai pihak perihal pemilihan calon anggota Dewas KPK. Meskipun sudah ada beberapa nama, namun itu belum final.


"Sementara ini pak Presiden setiap saat ketemu selalu meminta masukan kira-kira siapa. Intinya kan mengawal kerja pimpinan KPK yang baru. Tapi belum diputuskan final. Sekarang masih listing-lah," kata Pratikno.


Presiden Jokowi mengaku sudah 'blusukan' mencari calon anggota Dewas KPK untuk periode 2019 - 2023. Berbicara saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, pekan lalu, Jokowi mengatakan telah menerima berbagai masukan dari sejumlah pemangku kepentingan untuk calon Dewas KPK.

"Kita masih dalam proses mendapatkan masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam Dewan Pengawas KPK," kata Jokowi, Jumat (1/11/2019).

Jokowi mengemukakan seluruh anggota Dewas KPK akan dilantik bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK baru pada Desember mendatang.

"Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada," kata Jokowi. Kepala negara menjelaskan proses pemilihan anggota dewas pun tidak akan melalui mekanisme panitia seleksi seperti pemilihan komisioner KPK. Terlepas dari itu, Jokowi pun memberikan garansi.

"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel, tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," ujar Jokowi

Related Posts:

Tweet