Home » Archive for July 2020

Dr. Herry Saragih Akan bentuk Sentral Kristen Indonesia (SENKRISINDO)

KAIROSPOS.com, Jakarta - Dr. Herry Saragih berwacana akan bentuk Sentral Kristen Indonesia (SENKRISINDO) Suatu organisasi Kristen yang dapat memberikan sumbangsih kepada Ibu Pertiwi,
target pembentukan awal akan dimulai dari Indonesia Timur, Papua, NTT, Maluku, dan Sulut. Pertama yang harus dipetakan adalah potensi sumber daya alam diwilayah masing deikian petikan wawancara dengan Dr. Herry Saragih yang juga ketua OKK Asosiasi Pendeta Indonesia Jumat (24/07/2024).

Herry Saragih mengatakan "Sentral Kristen Indonesia (SENKRISINDO) akan mengakomodir seluruh unsur yang ada didalamnya. Yaitu anak-anak Tuhan yang mengimani bahwa Injil adalah kekuatan Allah (Roma 1:16).

Dicetuskan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, ada keprihatinan melihat kantong-kantong Kristen masih jauh tertinggal, khususnya wilayah Timur.
Diharapkan adanya Sentral Kristen Indonesia bisa menjawab persoalan tersebut, dengan menyatukan anak-anak Tuhan bersinergy dalam wadah Sentral Kristen Indonesia (SENKRISINDO) untuk melakukan perubahan di wilayah tersebut dan wilayah lainnya. Sehingga ke kristenan boleh ambil bagian dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu kita dan ikut serta dalam melanjutkan pembangun bangsa. Yaitu dengan cara menyatukan seluruh unsur didalamnya" terangnya.

Herry Saragih melanjutkan "Adapun unsur-unsur tersebut meliputi :Unsur TNI/POLRI, Unsur Legislatif, Unsur Yudikatif, Unsur Birokrat, Bankers, Lawyers, Tenaga Ahli, Praktisi Hukum, Akademisi, Aras, Ormas, Anggota DPR/DPRD/DPD. Kesehatan, Tehnik, IT, UKK, Pertania, Kehutanan, Unsur Tambang. Seluruh unsur tersebut dapat bersinergy didalamnya.

Didalam merencanakan dan menyatukan persepsi, perlu ada group WA Sentral Kristen Indonesia untuk terus memikirkan, membicarakan, melihat peluang sehingga ada sesuatu yang diagendakan kedepannya.
Personal yang ada di group ini dapat juga mengalang teman lainnya yang seiman, yang memiliki kepedulian (empati), mau mengobarkan waktu dan pikirannya terhadap umat yang tertinggal di wilayah timur dan wilayah lainnya.

Untuk itu bagaimana mensinergikan seluruh unsur anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, mau bersama-sama mengalang rencana yang besar, dengan fokus mengembangkan /meningkatkan kehidupan (ekonomi) khususnya di kantong-kantong Kristen.

Sehubungan hal tersebut kita perlu menyatukan persepsi, agar group ini berkwalitas, mari kita bersama menyusun langkah awal apa yang harus dilakukan.

Dalam menyusun langkah-Langkah tersebut, tidak lepas dari visi dan misi organisasi.

Adapun Visi dan Misi daripada Sentral Kristen Indonesia. Visi: Menjadi Wadah Organisasi Untuk Mensejahterakan Umat Allah Bagi Kepentingan Bangsa

Misi yaitu : Melihat kesempatan wilayah yang akan dibangun, dipetakan, dan dibuatkan studi kelayakan (feasibility study), dan di ajukan kepada pemerintah setempat (Gubernur, Bupati). Mencari peluang dengan melibatkan phak ketiga dalam hal progres tersebut. Melakukan FGD untuk menambah wawasan.
Mencari CSR untuk membiayai progres tersebut" terangmya

"Tujuan yaitu :Membangun wilayah Timur dan lainnya, baik SDM, Potensi sumber daya alam (parawisata), sumber daya bumi, hutan, laut serta potensi lainnya untuk mendukung pembangun, guna mensejahterakan umat Tuhan dan masyarakat setempat. Menyatakan bahwa Injil adalah Kekuatan Allah

Herry mengulas rencana strategisnya "Renstra (rencana strategis),
Ini bisa kita tuangkan dalam periode tahun 2020 - 2045. Langkah yang akan dilakukan : Untuk jangka pendek periode 2020 - 2025. Pertama fokus kantong Kristen yaitu Papua, Papua Barat, NTT dan wilayah lainnya.
Kedua Bina hubungan dengan Gubernur, dan para Bupati, kepala suku/adat setempat. Ketiga Menginventarisir persoalan setiap wilayah, dan apa yang sudah dilakukan pada wilayah tersebut. Keempat Menginventalisir potensi setiap wilayah " terangnya.

Lebih jauh Harry mengupasnya mengatakan "Dalam membuat renstra, kami sangat membutuhkan buah pemikiran para hamba-hamba Tuhan.

Ini adalah pekerjaan besar, secara akal manusia ini suatu hal yang mustahil dapat kita lakukan, tetapi Tuhan Yesus berfirman Apa Yang Ada Padamu yang ada di Sentral Kristen Indonesia adalah buah pemikiran berdasarkan hikmat Allah yang ada pada kita.
Kami menunggu buah pemikiran Bpk-bpk semua. Setelah itu kita akan diskusikan via ZOOM meeting" Pungkasnya. (Thony Ermando).

Raja Lan Keris, Menjadi Topik Tugas Akhir Mahasiswa UK Petra di Korea Selatan

KAIROSPOS.COM, Surabaya - Masa pandemi COVID-19 menerpa Indonesia dan negara lainnya, sehingga membuat kondisi menjadi serba susah. Akan tetapi hal ini tak menyurutkan langkah lima mahasiswa lulusan pertama (angkatan 2016) International Program in Digital Media (IPDM) UK Petra menuntaskan studinya dan mendapatkan dua gelar sekaligus. Bahkan salah seorang diantaranya mendapatkan predikat lulusan terbaik.

Siapa sajakah mereka? Mereka adalah Clarissa Adi Guna, Debora Christy, Ellysia Tirza, Nicholas Ariel dan Yobelin. Kelima mahasiswa ini menempuh kuliahnya di dua negara yaitu Indonesia, UK Petra dan Korea Selatan, Dong Seo University. Mereka mendapatkan gelar ganda yaitu S.Ds. (Sarjana Desain) dan B.Sc. (Bachelor of Science).

Nicholas Ariel, salah satu mahasiswa IPDM UK Petra yang meraih predikat lulusan terbaik merasa bahagia bisa menjadi kebanggaan keluarga. “Saya merasa bangga menjadi lulusan terbaik apalagi sebagai angkatan pertama program IPDM UK Petra ini.”, ungkap pria kelahiran bulan Desember.

Radja Lan Keris, itulah nama video game bertemakan mitos legenda horor Indonesia. “Kami sengaja mengambil ini karena kami ingin mempromosikan kultur negara Indonesia kepada orang-orang Korea dengan cara yang menyenangkan dengan bermain video game. Tugas Akhir ini kami kerjakan secara berkelompok. Tidak semuanya berasal dai mahasiswa UK Petra.”, ungkap Nicholas yang ditunjuk sebagai ketua tim ini.

Video game ini berkisah mengenai seorang hero yang berjuang memperoleh senjata sakti. Terinspirasi dari cerita tradisional tentang legenda calon arang. Legenda ini merupakan cerita rakyat yang terkenal dari Jawa dan Bali pada abad ke-12. Sang hero harus melawan kekuatan nenek sihir yang jahat.

Dalam pembuatan video game ini ada tiga proses (stage) yang harus dilewati yaitu pre production, production dan post production. Pre production adalah mendesign segala sesuatu tentang game tersebut, production adalah tentang produksi aset aset dalam game dan post production adalah dimana memberi berbagai macam sound, lighting, hingga menjadikan permainan yang indah dan seru

Ada banyak tantangan dalam mengerjakan TA ini. “Sebenarnya kami mulai sejak semester 6 akan tetapi akhirnya bubar dan memulai dengan tim yang baru sehingga resmi memulai TA ini pada semester 7.”, urai pria dengan IPK 3,89. Ada keunikan dalam cara bermainnya, para pemain dibuat kebingungan karena dunianya akan terlihat sama dan berputar – putar, selain itu pemain juga akan dikejar oleh mahkluk dalam area tertentu, dan untuk menghindarinya para pemain dianjurkan untuk tutup mata.

“Pengalaman ini menjadi pengalaman berharga khususnya saat mengerjakan TA video game di saat pandemi. Kami kerja bareng meski terpisah jarak. TA kami langsung diuji oleh para dosen di Dong Seo University, Korea Selatan. Kuliah di IPDM UK Petra membuat saya menjadi seorang perancang digital yang mapan khususnya pengetahuan dalam industri animasi game, animasi digital dan audio visual.”, tutup Nicholas.

Kebebasan Beragama :PBM 2006 Soal Rumah Ibadah Jadi Perpres

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Webinar tentang kebebasan beragama, PBM 2006 soal Rumah Ibadah akan jadi Perpres digelar oleh Yayasan Komunikasi Indonesia, PNPS GMKI dan Pewarna, pada hari Jumat, 17 Juli 2020. Ada 12 tokoh yang dihadirkan dalam webinar ini, namun yang bisa dan sempat bergabung hanya tokoh saja. Prof. Yasona Laoly, Menteri Hukum dan HAM dan Sabam Sirait, Pembina YKI sekaligus Anggota DPD RI Prop. DKI Jakarta tidak bisa bergabung.

Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si, Dirjen Bimas Kristen Kemenag, mengetengahkan bahwa ada 7 Faktor Dominan Pemicu Konflik Agama, diantaranya Pendirian Rumah Ibadah, Penyiaran Agama, Bantuan Luar Negeri, Perkawinan Beda Agama, Perayaan Hari Besar Keagamaan, Penodaan Agama, Kegiatan Aliran Sempalan. Menurutnya, yang sering menjadi sumber konflik di tengah masyarakat adalah “pendirian rumah ibadah”.

Litbang Kemenag 2019 bahwa Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia, untuk Kerja Sama 75,40%, Toleransi 72,37%, dan Kesetaraan 73,72%. Indeks kerukunan yang paling rendah secara provinsi adalan Aceh, yaitu 60,2%. Untuk 3 Provinsi dengan skor tertinggi adalah Provinsi Papua Barat 82,1%, Nusa Tenggara Timur 81,1% dan Bali 80,1%.

Ada 4 Indikator Moderasi Beragama jikalau terimplentasi, akan jauh lebih baik, yaitu Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Usulah Dirjen Bimas Kristen ini adalah harus ada “Undang-undang Moderasi Agama”. “PBM itu untuk tata kelola di daerah dalam hal pengelolaan pendirian rumah ibadah. Namun, pengaturan dan pengelolaan di daerah tidak bisa parsial, harus terintegrasi dengan pusat” ungkapnya. “PBM ini perlu di review, jikalau hasil harus dicabut, maka harus ada peraturan atau perundangan yang menggati untuk mengisi kekosongan hukum tersebut”. “Hasil seminar ini harus dikirimkan kepada Meteri dan pihak terkait supaya ada masukan dan hasilnya ada” pintanya.

Pdt. Bambang Jonan, Gembala GBI Medan, mengutarakan bahwa “terlalu jauh, jikalau pemerintah terlalu detail mengatur pendirian rumah ibadah”. Sesuai konstitusi, ungkapnya bahwa “kemerdekaan umat beragama dijamin. Setuju jikalau PBM hendak di revisi, namun harus tetap adil dan tidak diskriminatif”, ungkapnya.

Ketua Umum PGLII, Dr. Ronny Mandang, menyampaikan, “Jikalau ini dijadikan sebagai UU maka menjadi perdebatan yang sengit saat pembahasan di legislatif, karena tergantung partai-partai yang merumuskannya. Jikalau PBM ini dijadikan UU, maka akan ada dampak hokum, jikalau tuntutan kriteria-kriteria tersebut tidak terpenuhi”. “Setuju PBM ini dijadikan sebagi Perpres bukan sebagai UU”, tegasnya. Lanjutnya, “pelaksanaannya harus konsisten setelah direvisi dan harus lebih memudahkan dalam menjalankan ibadah”.

Ketua Umum Sinode GKJ, Aris Widianto, menyatakan bahwa “PBM ini mau diperbaiki atau direvisi, tetap saja hal ini tidak mudah bagi umat Kristen. Padahal PBM hanya terkait admistrasi pemerintahan, namun hal ini bisa memicu diskriminatif dan konflik”. “Harus ada suasana politik yang baik. PBM ini bukan hal yang menguntukan bagi Kristen dan agama lain yang minoritas” lanjutnya.

Terkait FKUB menurutnya, “keberadaanya baik, namun dalam tatanan praktik, sering menjadi penghambat dalam mendirikan rumah ibadah”. “Peraturan, kalua jiwanya hanya untuk menjaga ketentraman, maka harus konstruktif. Tidak menggunakan minoritas dan mayoritas. Harus bisa melindungi, khususnya yang lemah, harus dilindungi”, paparnya.

Terkait kinerja legislatif, ungkapnya, “Belum bisa percaya kepada legislatif, untuk bisa mengayomi dan melindungi kaum lemah”. Sinode GKJ, lebih setuju pendirian rumah ibadah tidak melalui pendekata administratif. Saat pandemi ini, GKJ lebih mengutamakan pembinaan iman dalam keluarga-keluarga. Tidak mengutamakan gedung gerja yang besar-besar. Hal yang paling penting ada tempat dan simbol yang bisa dihadirkan dalam ibadah.

Akademisi STFT Jakarta, Marthin Lukita Sinaga, menyoroti dalam pendirian gereja atau rumah ibadah harusnya di dorong oleh masyarakat. Usulanya adalah harus ada UU kemerdekaan beragama atau kebebas beragama. Sebab, katanya “Kemenag yang besar saja tidak ada undang-undangnya”. “Kehadiran Kristen dan Kesaksian Kristen dalam bermasyarakat, seluruhnya harus dibenahi dan harus berdampak” paparnya.

Tokoh Masyarakat, R.E Nainggolan, menyampaikan bahwa “di Indonesia seharusnya tidak dikenal mayoritas dan minoritas, karena kita harus hidup dalam kesatuan. Persoalan agama adalah hak masing-masing”. Umat Kristen perlu intropeksi diri katanya “Sikap kita kadang eksklusif dan ada gereja yang tidak menjadi penyejuk bagi warga”, karena keliru memahami satu-satunya jalan keselamatan sehingga melakukan gencar melakukan kristenisasi. Usulanya adalah “UU kebebsan beragama itu untuk jangka panjang. Jangka pendeknya, PBM harus direvisi sehingga isinya tidak terlalu teknis”. Lanjutnya, “Perlu ada upaya penegakan hukum yan adil bagi daerah, supaya tidak ada yang melanggar konstitusi. Tujuannya, semua warga negara ke depannya bisa menikmati kebebasan dalam beragama”, tutupnya.

Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M.Th., Menjelaskan bahwa, “Di tengah kekosongan hukum itu, tiba-tiba hadir PMB 2006, tanpa cantelan undang-undang. Dalam hal inilah saya ingin menyampaikan empat catatan: Pertama: Bagi banyak pihak, PBM 2006 ini belum memenuhi standard ideal dari penegakan HAM, khususnya terkait kebebasan beribadah. Namun bagaimana pun, saya melihat beberapa hal penting yang dijamin di dalamnya: a) Ada kriteria dan prosedur terukur dalam proses pengajuan IMB rumah ibadah, yang kalau tanpa PBM ini akan lahir ragam perda, yang isinya bisa lebih parah, yang tentu punya implikasi hukuman kurungan dan/atau denda. b) Ada perintah imperatif kepada aparat negara untuk memfasilitasi manakala yang pertama tadi tidak terpenuhi sementara kebutuhan objektif untuk itu memang nyata.

Kedua yang menjadi problem di lapangan adalah: Ketidak-mampuan atau ketidak mauan penyelenggara negara, dalam hal ini Kepala Daerah, memahami PBM ini, yang jiwa dan semangatnya adalah memfasilitasi dan mengatur, dan bukan membatasi,

Ketua Umum GPI, Liesye Sumampow, menyampaikan “Saat ini gereja dikembalikan pada keluarga dan gereja rumah. FKUB perlu diposisikan ulang kewenangannya supaya tidak mengambil alih kewenangan negara, khususnya Kemenag”. Terkait revisi PBM, “Setuju jikalau hendak direvisi, khsuusnya pasal-pasal yang krusial yang menjadi sumber konflik”. “Perlu moralitas dan etika untuk semuanya dalam menjalankan kerukunan antar umat beragama” tegasnya. “Secara konstitusional tidak ada masalah dengan kebebasan beragama di Indonesia, namun yang menjadi masalah adalah dalam tatanan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Moderasi agama menjadi pertimbangan alternatif untuk diperbincangkan dan diimplementasikan”, tutupnya.

Anggota DPD RI Papua, Mamberob Rumakiek, menyampaikan bahwa “Perber atau PBM ini tidak terlalu berdampak di Papua, karena Papua indeks kerukunan umat bergamanya cukup tinggi, meskipun Papua sering dituduh tempat separatis dan dianggap telah membakar Mesjid di Tolikara yang saat ini bisa berdiri Mesjid besar”. Ungkapnya, “ini akan melemahkan gereja ketika sering memojokkan Papua”. “Kepastian hukum ditegakkan dan harus adil kepada kaum minoritas, tetapi tidaka mengorbankan mayoritas atau bias mayoritas”, jelasnya.

Ketua Umum YKI, Dr. Bernard Nainggolan, menyampaikan bahwa hasil diskusi ini akan dijadikan sebagai rekomendasi dan YKI akan mendata persoalan-persoalan yang ada, khususnya terkait rezim politis, rezim hukum, rezim telogi dan rezim yang lainnya.

Erdogan, Hagia Sophia dan Politisasi Agama

Hagia Sophia

KAIROSPOS.com, Jakarta - Tindakan Presiden Turki Recip Tayyip Erdogan menuai kontroversi. Awal pekan ini, pimpinan partai AKP itu mengumumkan alih fungsi situs bangunan bersejarah Hagia Sophia menjadi masjid setelah 85 tahun sebagai museum sejak 1935. Pekan depan pada Jumat (24/7), kumandang azan akan menandai alih guna bangunan itu seperti di era Ottoman 1453-1935.

Harsanto Adi, Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API) mengatakan gereja kecewa atas langkah Erdogan mengubah fungsi situs bersejarah itu. Bahkan, katanya, kekecewaan atas sikap Erdogan itu telah disampaikan oleh Paus Fransiskus di Alun-alun Santo Petrus pada ibadah Minggu, pekan lalu. Hal yang sama juga telah dicetuskan oleh pemuka gereja yang tergabung dalam Dewan Gereja Dunia di Jenewa, Swiss. "Umat muslim yang mana yang diwakilkan oleh Erdogan ini sebenarnya," kata Adi dalam diskusi bertopik, Alih Fungsi Hagia Sophia: Provokasi Erdogan Terhadap Barat yang diinisiasi Pewarna Indonesia pada Kamis (16/7).

Menurut dia, tindakan Erdogan itu menyembunyikan satu kenyataan yang jauh dari semangat Islam, dimana diriwayatkan bahwa Umar Bin Khattab pernah menunjukkan sikap toleransi atas properti milik komunitas Kristiani pada masa yang lampau.

Brigjen (Purn) Pdt. Harsanto Adi, Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia

Dari fakta sejarah bila dirunut kebelakang, maka ada sejumlah tindakan Erdogan yang telah mendistorsi sejarah untuk melayani kepentingan politiknya. Oleh karena itu, tidak akan ada jaminan situs yang didirkan pada tahun 537 SM itu tetap terjaga dan lestari setelah dialihfungsikan. Sebab seperti di masa Ottoman, telah terjadi kerusakan pada sejumlah fitur yang khas pada bangunan itu, misalnya, lonceng, mozaik bermotif rupa Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan lainnya. Jadi, jika Erdogan menjanjikan kemudahan akses pengunjung ke situs itu setelah semuanya ini, maka pernyataan itu sangat diragukan masyarakat dunia.
Pendiri Hadassah of Indonesia, Monique Rijkers berpendapat situs bersejarah umat Kristen dan Yahudi tidak akan mendapat tempat yang layak jika jatuh kepada manusia berkarakter seperti Erdogan. Sebab Presiden Turki itu akan melakukan tindakan populis demi meraih dukungan politik di dalam negeri dan dari negara Islam lainnya. "Saya sudah sering kecewa dengan islamisasi, banyak situs kekristenan yang dimualafkan," katanya.

Ia menyebut deretan nama gereja, yang merupakan situs kekristenan di di Timur Tengah yang telah berganti menjadi mesjid. Bahkan beberapa waktu lalu, katanya, UNESCO telah mengubah makam Rahel, istri Yakub yang terletak di Betlehem, menjadi milik Palestina. Begitu juga dengan situs ziarah Bukit Moria di Israel.

Menurut dia, pengubahan nama dan alih fungsi sejumlah warisan kekristenan dari abad pertama dan pertengahan itu terjadi karena manuver Palestina sebagai salah satu anggota UNESCO. Hanya saja respon penolakan dari masyarakat secara terbuka pada waktu itu minim sekali, berbeda halnya soal Hagia Sophia saat ini. "Kita harus ingat, situs Kekristenan dan Yahudi jangan sampai jatuh ke tangan orang yang akan mengubahnya menjadi masjid. Kalau milik pribadi boleh, tapi inikan bukan, ini didirikan di atas darah para martir," katanya.

Alih guna situs itu, katanya, merupakan keputusan Erdogan untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Turki ingin membangkitkan kejayaan Ottoman. Dan, NATO tidak akan mengeluarkan keanggotaan Turki hanya karena keputusan sepihak dari Erdogan itu. Saat invasi Turki atas Siprus pada 1974 saja, katanya, organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu hanya diam membisu.

Elisabeth Koamesakh, Dosen di STT Paulus Medan, Sumatera Utara mengatakan semestinya Erdogan mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi gereja karena dibangun pada masa kekuasaan Bizantium Timur dan digunakan sebagai gereja selama 900 tahun, sedangkan Kekaisaran Ottoman hanya berlangsung 500 tahun. "Kalau Erdogan mau mengembalikan fungsi situs itu, kembalikan kepada Gereja Ortodoks," ujarnya.

Selama 85 tahun sejak awal Mustafa Kemal Ataturk berkuasa, bangunan bersejarah itu digunakan sebagai museum dan dicatat sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Tempat itu menjadi simbol perjumpaan antara Kristen dan Islam dari masa lampau hingga saat ini. Oleh karena itu, ketika fungsinya berubah maka ini menjadi sebuah tamparan bagi umat Kristen.

"Kalau kemudian itu dijadikan tempat ibadah, meski bisa dikunjungi, ini akan menyakitkan. Ini akan menjadi kontroversi. Ini akan menambah islamphobia di Barat, memperuncing anti Islam di dunia," tukasnya.

Apa yang terjadi atas Hagia Sophia tidak lepas dari sejarah masa lalu, Perang Salib. Di mana pada akhir perang itu, Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II merebut konstantinopel dari Konstantinus XI setelah 53 hari mengepung kota itu pada 29 Mei 1453. Bangunan Gereja Ortodoks yang ada di kota itu pun dialihfungsikan menjadi mesjid. Namun Mustafa Kemal Ataturk, pendiri negara Turki mengubah bangunan itu menjadi tempat yang bisa digunakan bersama oleh masyarakat Turki.

"Sebenarnya kita sudah diberi relief banyak oleh Kemal Ataturk ketika Hagia Sophia difungsikan menjadi museum, ada restorasi dengan bantuan seorang arkelog dari Amerika Serikat," kata Rita Wahyu, Dosen Studi Biblical Hebrew di Israel Bible Center dan STT Ekumene Jakarta.

Menurut dia, langkah Ataturk cukup bijaksana di awal kepemimpinannya dengan mengubah fungsi situs itu karena berpotensi memicu perang lagi di kawasan itu. "Upaya menjadikan museum itu pemikiran yang brilian, meskipun Turki punya otoritas atas bangunan itu," ujarnya.

Berbeda dari pandangan di atas, Partogi J Pieter Samosir, Direktur Center for European Union Studies berpendapat soal alih fungsi situs itu tidak lepas dari urusan politik di dalam negeri presiden Turki itu. "Kalau saya lihat keputusan itu dari Mahkamah Agung Turki, dan keinginan Erdogan mengalihfungsikan Hagia Sophia, lebih kepada kedaulatan dalam negeri Turki," ujarnya.

Menurut dia, situs itu berada pada wilayah kekuasaan Turki sehingga Erdogan punya hak penuh atas penggunaannya. Meskipun UNESCO menempatkan Hagia Sophia sebagai situs bersejarah, tapi hal itu tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.

Posisi Hagia Sophia, katanya, seperti Candi Borobudur yang menjadi warisan dunia. Tidak ada hukum yang dapat memaksa bila penggunaan dan fungsi atas situs itu diubah. "Itu memang kedaulatan Turki. Jadi, saya bisa memahami keputusan Turki mengalihfungsikan Hagia Sophia," katanya. (Luther Kembaren).

Jefri Tambayong : Kasus Narkoba Seperti Fenomena Gunung Es

Jefri Tambayong Ketum GMDM dan FOKAN

KAIROSPOS.com, Jakarta -Ditengah pemerintah, Aparatur Negara TNI, Polri, dan masyarakat disibukkan memutus mata rantai penyebaran covid-19 para bandar narkotika sibuk memanfaatkan peluang menyebarkan dan mendistribukan barang haram tersebut pada masyarakat. Fakta dilapangan tersebut terungkap dengan Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin acara pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 ton di Polda Metro Jaya, Jakarta. Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan tiga tangkapan yang dua di antaranya merupakan jaringan internasional.

"Kasus narkoba ini memang sudah sangat memprihatinkan, salah satu kasus extraordinary yang harus kita tangani bersama-sama. Kita bentuk Satgas Merah Putih, Satgas ini dulu yang bentuk Pak Kapolri Tito Karnavian tanggal 26 Juli 2016. Kebetulan waktu itu saya dipercayakan untuk menjadi Dansatgas," tutur Idham di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2020).

Jefri Tambayong Ketua GMDN (Garda Mencegah dan Mengobati) dan Ketum FOKAN (Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Nasional) ditemui dikantornya yang baru di sekitar jalan Malaka Jakarta timur Selasa (14/07/2020) mengungkapkan bahwa bahwa peredaran narkoba dari hari ke hari terus bertambah "Ini sebenarnya bagaikan fenomena gunung es apa yang kita lihat didepan mata sangat berbada dengan apa sebenarnya yang ada pada lapisan bawah yang jauh sekali lebih besar, pada waktu Pak Budi Waseso masih memimpin BNN dan memimpin penangkapan di Cengkareng jakarta barat yang beratnya hampir satu ton mengatakan yang beredar dimasyarakat mencapai 500 ton pertahun, jadi yang ditangkap dan dimusnahkan Kamis (14/7/2020) sebenarnya bagian kecil yang beredar di masyarakat jadi belum sampai 10 persen yang dimusnahkan" ungkapnya.

Jefri Tambayong dan para wartawan PEWARNA Indonesia

Lebih lanjut Jefri menanmbahkan "Kegelisahan Kapolri dapat kita pahami sebagai kondisi yang mengerikan terhadap bangsa dan negara, kehancuran negara yang disebabkan oleh narkoba sudah didepan mata, negara Cina yang mempunyai kekuatan besar bisa kalah dengan serangan candu dan disebut dengan perang candu. Narkoba di Cina dan Malaysia dilarang tapi kenapa narkoba ber ton ton bisa masuk dari Cina dan Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Belanda masuk ke Indonesia dengan ribuan pelabuhan resmi dan pelabuhan atau jaringan tikus. Peringatan dari Kapolri pada aparat Kepolisian jangan main main harus dipahami semua lapisan masyakat. Kalau para tokoh masyarakat, anggota masyarakat, aparatur negara, dan pemuka agama sekalipun sudah terikat narkoba maka negara sudah diambang kehancuran " ungkapnya. (Thony Ermando)

"Inilah saatnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, para wartawan mulai mesosialisasikan bahaya narkoba, mulai konsultasi dan menyadarkan korban narkoba yang sudah terpapar kembali kejalan yang benar" pungkasnya.

MAHASISWA BERKARAKTER NON-STATE ACTOR DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL

KAIROSPOS.COM, Dili Timor Leste - Mahasiswa diharapkan mempunyai karakter dalam pergaulan internasional. “Untuk menuju dunia internasional mahasiswa Timor Leste diharapkan mempunyai kemampuan global dan karakter dalam berinteraksi dalam pergaulan internasional,” demikian dikatakan Partogi Samosir Ph.D. saat membuka Ceramah bertajuk “Etika Pergaulan Internasional” di kota Dili, Timor Leste (10/7).

Dengan karakter yang kuat maka mahasiswa Timor Leste akan mempunyai keunggulan dalam persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. “Intinya adalah lakukanlah apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu,” imbuh Direktur Center for European Union Studies (CEUS) Partogi Samosir tersebut. Ceramah yang dihadiri oleh 40 mahasiswa Timor Leste tersebut diadakan agar para mahasiswa Timor Leste mendapatkan pembekalan yang serius sehingga mereka tidak hanya membawa misi pribadi, tetapi mereka juga mengambil peran fungsional sebagai duta bangsa, non-state actor dalam hubungan internasional.

Dalam ceramah yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), Kombes Pol. Dra. Muji Diah Setiani menyebutkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu sistem yang mengatur tata cara manusia bergaul. Etika pergaulan internasional bertujuan untuk menjaga kepentingan komunikator dan komunikan agar keduanya merasa senang, damai, terlindungi, karena tidak ada pihak yang dirugikan kepentingannya, dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia secara umum.

“Kita juga harus menghargai waktu. Datanglah sesuai dengan jam yang ditentukan. Jika kita datang terlambat, itu sama dengan kita tidak menghormati orang yang mengundang kita,” kata Atase Kepolisian RI untuk Timor Leste tersebut ketika menjelaskan mengenai etika pergaulan internasional dalam memperkenalkan diri, dalam berpakaian, dan dalam menyantap makanan.

Seusai ceramah, para peserta mengaku bersemangat menjadi manusia baru. Menurut Mariana dos Santos, ceramah ini memperkaya pergaulannya. “Saya terinspirasi memperbaiki cara bergaul saya,” kata Mariana.

Zeniva Monis mengatakan, “Saya sangat berterimakasih karena saya baru tahu bahwa menatap mata (eyes contact) sangat penting ketika saya memperkenalkan diri kepada orang lain, etika di meja makan, dan etika berpakaianan.”

Bagi Manuel Freitas, ceramah ini membuat dirinya introspeksi. “Satu kata yang selalu saya ingat, jika kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus lebih dulu bisa menghargai orang itu,” kata Manuel.

“Kami sangat bersyukur karena mengetahui etika, sikap dan penampilan, serta etiket di meja makan adalah tiga hal yang sangat penting dalam pergaulan internasional kami,” kata Josefina Henrique.

Menurut Jaimito Soares, “Saya sekarang memahami bagaimana caranya bersikap yang baik di acara-acara resmi. Saya akan mempraktekkan cara memperkenalkan diri, bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan bahasa tubuh (body language) saya juga.”

“Ceramah ini memotivasi saya supaya saya tidak melihat lebih dari 1 (satu) detik saja, orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan pisau/sendok/garpu, atau orang yang menjatuhkan makanan dari piringnya,” kata Julia Sequeira.

Penulis : Poetra Achock Haekal

UK PETRA Luncurkan dan Lelang Buku "Mendadak Daring"

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Pandemi covid-19 merubah seluruh kebiasaan bar u, termasuk dalam proses pembelajaran dari

kelas fisik ke kelas daring. Ini yang disebut dengan “Mendadak daring”, ungkap Prof. Dr. Ir.

Djwantoro Hardjito, M. Eng, dalam acara pembukaan talkshow peluncuran dan lelang buku

“Mendadak Daring” (9/7). Mengutip John Dewey ““We do not learn from experience but we learn

from reflecting on experience” artinya dibutuhkan refleksi berkesinambungan dan

pendokumentasian dari pengalaman pembelajaran yang mendadak ini. Ini mempercepat tiba di

masa depan” lanjutnya.

Isi dari buku “Mendadak Daring” ini mengisahkan perjuangan dan upaya dosen-dosen UK Petra

untuk melaksanakan pembelajaran yang berubah drastis dari kelas fisik ke kelas daring. Saat

peluncuran dan lelang buku ini menghadirkan empat panelis yaitu Prof. Dr. Ir. Djwantoro

Hardjito, M. Eng., Dra. Lanny Herawati, Roni Anggoro, S.T., M.A.Arch., Sally Azaria, S. Sos., M.PPO.

Sedikit cuplikan isi buku yang dibacakan oleh panelis Sally Azaria, S. Sos., M.PPO. “Buat penulis,

proses penyesuaian cara pengajaran offline ke online ini tidak mudah. Selama empat belas tahun

menjadi dosen, penulis menikmati perkuliahan tatap muka dan penilaian tugas-tugas secara

offline. Tidak ada yang bisa menggantikan serunya perkuliahan tatap muka langsung, khususnya

berinteraksi dengan mahasiswa saat di kelas. Demikian pula dengan keseruan untuk memeriksa

tugas tulisan ilmiah yang menggunung. Selama empat belas tahun ini penulis tetap meminta

seluruh mahasiswa mengumpulkan tugas secara cetak/print, meskipun faktanya ada anjuran

untuk hemat kertas terkait go-green”.

Buku “Mendadak Daring” dilelang dengan harga Rp. 20.000.000 untuk dua orang pemenang,

yaitu Andar Sirait, Pimpinan BNI Graha Pangeran dan Ajoe Kartika, Anggota Pengawas YPTK Petra. Hasil

lelang ini akan disalurkan kepada mahasiswa yang terdampak covid-19. (EAN).

Kurikulum dan Pembelajaran memasuki Era New Normal

KAIROSPOS.com, Jakarta, Serangkaian Webinar yang dikoordinir oleh Koordinator Tim Fasilitator MPK, Suhandojo Tanusaputera, M.Min disiapkan dan dilaksanakan dalam rangka HUT 70 Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia. Kegiatan Webinar Ke-3 telah diadakan pada Rabu, 08 Juli 2020 pukul 08.30-12.00 melalui via zoom. Peserta Webinar adalah Guru-guru, Kepala Sekolah, dan Pengelola Kurikulum Yayasan Pendidikan Kristen di Indonesia.

Webinar ini dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Ketua Umum MPK, Ir. David J. Tjandra, MA.

Tema yang diusung pada Webinar Ke-3 ini adalah “New Normal, New Curriculum and Learning Strategy”. Untuk membahas tema ini ada dua Fasilitator yang dihadirkan dengan sub-topik yang berbeda. Ashiong P. Munthe, membahas “Evaluasi Pembelajaran memasuki New Normal”. Evaluasi dijabarkan sebagai “proses identifikasi untuk mengukur atau menilai tujuan yang ingin dicapai melalui suatu kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan”.

Dijelaskan bahwa “Oknum Pendidik di sekolah perlu melakukan evaluasi diri sebelum mengevaluasi siswa-siswanya. Guru, Kepala Sekolah dan Pengelola Kurikulum Yayasan juga harus bersinergi untuk mengevaluasi diri dan kinerja masing-masing”. Ditekankan juga bahwa, “perlu ada knowledge sharing dan knowledge transfer bagi Guru dan seluruh Tenaga Pendidik di sekolah”.

Topik kedua adalah “Transformasi Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Memasuki Era New Normal” yang dipaparkan oleh Vitriyani Pryadarsina, M.Pd. Pada paparannya dijelaskan “bahwa perwujudan "merdeka belajar " dari Mendikbud, yaitu kemerdekaan setiap orang dalam berpikir, pentingnya Life Skills sesuai Unesco, maka saat memasuki era new normal, sekolah perlu melakukan penyederhanaan struktur kurikulum 2013. Tujuannya agar siswa dapat belajar secara mendalam sesuai kompetensi dasar, merancang program life skills, serta guru dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk melatih kemampuan literasi dan numerasi dan melatih kemampuan berpikir siswa.

Mengajar bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi guru mampu memfasilitasi pengalaman belajar yang nyata dan mengoptimalisasi aktifitas berpikir siswa untuk memahami sesuatu”.

Setiap akhir sesi, Moderator Ria Ariesta dari MPKW Jabar memberi kesempatan kepada seluruh peserta mengajukan pertanyaan lewat chat. Berbagai pertanyaan yang disampaikan Peserta ditanggapi oleh para Fasilitator sehingga seluruh materi yang dibahas dapat dipahami secara holistik.

Akhir acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Phillips Handojo, MS, Ketua Panitia HUT 70 MPK sekaligus Ketua Bidang Strategi dan Pembinaan Pendidikan MPK Indonesia. EAN.

PDRIS DIDEKLARASIKAN SEBAGAI PARTAI ANTI MONEY POLITIC

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera (PD-RIS) hari ini tanggal 7 Juli 2020 resmi dideklarasikan di Victory Ballroom, Hotel Ciputra Jakarta. Deklarasi partai baru yang bernafaskan Alkitabiah dihadiri Ketua Umum Kamaruddin Simanjuntak, SH, MH dan Sekjen Drs Santun Lumban Gaol, besarta segenap pengurus lainnya. Deklarasi ini dilangsungkan di depan notaris dan langsung mendaparkan akta pendirian PD-RIS No 3 -07 – 07- 2020.

Ditemui usai deklarasi, Kamaruddin Simanjuntak menyampaikan bahwa deklarasi PD-RIS hari ini sesuai rencana awal yang disepakati pada 7 Juli 2020, langsung dihadiri pengurus lengkap dan notaris. Langkah berikutnya, kata Kamaruddin adalah mengeluarkan mandat-mandat untuk membentuk 34 DPD PD-RIS di seluruh Indonesia.

“September ini kita rencanakan sudah ada kepengurusan 34 provinsi dan kemudian 2021 sudah ada pengurus PDRIS di kabupaten/kota di Indoneaia. Tahun berikutnya, 2022 pembentukan DPC dan ranting sampai tingkat kecamatan seluruh Indonesia,” ujarnya optimis.

Adapun pembentukan pengurus di masing-masing tingkatan prosesnya dilakukan sesederhana mungkin. “Saya tegaskan di PD-RIS tidak money politic, korupsi sehingga nantinya tidak ada beban. Yang mau duduk DPR, DPRD, Legislatif atau Eksekutif. Tidak akan ada pemungutan maupun pemberian uang. Tidak boleh memberi dan menerima. Sekali lagi tidak ada beban politik,” tegasnya.

Untuk mendukung kemajuan partai sudah disiapkan sekretariat sebagai kantor pusat PD-RIS. Kemudian segera legalitasnya akan diurus Kemenhukham, Kesbangpol dan berikutnya KPU. Kata Kamaruddin Simanjuntak pengurus PD-RIS ditargetkan tuntas dalam tiga tahun ke depan. Sampai saat ini struktur kepengurusan pusat sudah lengkap. Terdiri dari dewan penasihat, dewan kehormatan dan pengurus pusat sekitar 50 orang terdiri dari ketua hingga anggota.

Kamaruddin optimis partai yang dibentuknya akan mampu mencapai ambang batas parlemen sebagai syarat utama peserta partai yang bisa lolos KPU.

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts: