Home » Archive for August 2020

Inilah Beberapa Manfaat Sereh Bagi Kesehatan Tubuh dan Mental

Sumber: Google

Kairospos.com - Manfaat sereh bagi kesehatan wajib kamu ketahui. Tumbuhan yang masuk ke dalam suku rumput-rumputan ini tidak hanya berguna sebagai bumbu masakan. Tetapi juga menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh dan mentalmu.

Ini dia segudang manfaat sereh bagi kesehatan yang wajib kamu ketahui.

1. Menurunkan Demam

Segala kandungan baik pada sereh memiliki sifat anti bakteri dan anti jamur. Kandungan vitamin C yang tinggi juga akan meningkatkan imunitas tubuh. Tak heran jika sereh bisa dijadikan campuran air kompres untuk menurunkan demam.

Kamu juga bisa mengonsumsi langsung air rebusan sereh sebagai obat penurun demam alami.

2. Meredakan Flu

Vitamin C pada sereh juga akan mempercepat penyembuhan flu. Ta ketinggalan, antioksidan yang tinggi pun berperan membuang segala racun di dalam tubuh. Oleh karena itu, teh sereh bisa menjadi ramuan herbal yang kamu konsumsi selain obat-obatan medis, kala menderita flu.

3. Meringankan Sakit Tenggorokan

Sifat anti-bakteri dari sereh akan melawan bakeri penyebab sakit tenggokoran. Jika kamu menderita radang tenggorokan, segera coba redakan dengan air rebusan sereh atau teh sereh

4. Menangkal Radikal Bebas

5. Mampu Membuang Racun Tubuh

6. Melancarkan BAB

7. Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

8. Membantu Menurunkan Berat Badan

9. Mengurangi Rasa Sakit Saat Mens

10. Mengatasi Gigi Berlubang

11. Menjaga Kesehatan Rambut

12. Meredakan Stres

13. Membantu Penyembuhan Luka Luar

14. Menjaga Kesehatan Tulang dan Fungsi Otot

Sumber: https://www.cekaja.com/info/manfaat-sereh-bagi-kesehatan/

Dan itulah Manfaat Sereh jadi jangan ragu manfaat dan silahkan order desinfektan dibawah ini

DOORSTOP PAMEO (PAGUYUBAN MEDIA ONLINE) HARI NASIONAL UMKM: Perlu Kolaborasi UMKM Dan BUM Desa

Kairospos.com - DOORSTOP PAGUYUBAN MEDIA ONLINE (PAMEO) HARI NASIONAL UMKM TAHUN 2020, DENGAN TOPIK “MENAKAR KEKUATAN UMKM ANTISIPASI RESESI GLOBAL PANDEMI COVID-19“

"DOORSTOP PAMEO (PAGUYUBAN MEDIA ONLINE) HARI NASIONAL UMKM : PERLU KOLABORASI UMKM DAN BUM DESA"

Paguyuban Media Online (PAMEO) adakan DOORSTOP (Dialog Online & Orientasi Topik Pilihan) Paguyuban Media Online (PAMEO), dalam rangka memperingati Hari Nasional UMKM tahun 2020 (diperingati setiap 12 Agustus), dan juga semangat Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, dengan mengangkat topik “Menakar Kekuatan UMKM Antisipasi Resesi Global Pandemi Covid-19”. DOORSTOP PAMEO diadakan pada Kamis 20 Agustus 2020, dengan menggunakan aplikasi Zoom, dihadiri pembicara utama Menteri Koperasi dan UKM RI, dalam hal ini diwakili Deputi Restrukturisasi Usaha Ir. Eddy Satriya, MA, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE Indonesia Iim Rusyamsi, Wakil Sekjen Dewan UKM Indonesia Suci Taryana, pelaku UMKM Soleman R. Matippanna, Pendiri dan CEO Desapedia.id Iwan S. Soelasno, dan mewakili generasi milenial pelaku usaha Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif & Digital DPP GAMKI James Leonard. DOORSTOP didukung oleh Perkumpulan Multimedia Transformasi Indonesia (MATRA ID), DPP GAMKI, Desapedia.id, serta didukung fasilitas tempat dan internet oleh Hotel Grand Picasso Jakarta Pusat, untuk memandu jalannya DOORSTOP.

Deputi Restrukturisasi Usaha KUKM Eddy Satriya mengemukakan “Kita terkontraksi kemarin minus 5,32 kita lihat rencana reaktivasi yang sudah dilakukan pemerintah, saya pikir cukup berjalan artinya orang sudah tidak psbb sama sekali, ekonomi sudah mulai bergerak ya, artinya tidak semua yang upaya yang dilakukan pemerintah harus menunggu, sehingga dari masyarakat juga sudah jalan dan bergerak bisnis perlahan-lahan, ke darah kita juga sudah lihat beberapa hal ekonomi bergerak, ya Hotel sudah mulai penyerapan, dari pemerintah sudah banyak juga ada pesawat-pesawat di samping hari libur untuk kita lihat juga banyak pemerintah mengadakan acara di sela-sela weekend. Kondisi global menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Aktivitas perekonomian global terganggu akibat Covid 19 dan menyebabkan proyeksi pertumbuhan global jatuh pada tahun 2020. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sangat lambat dan dampak ekonomi ini diperkirakan akan bertahan lama karena adanya ketidakpastian kondisi kapan Pandemi Covid 19 akan berakhir” tutur Eddy.

Eddy menyampaikan bahwa pemerintah telah mempunyai beberapa program untuk mengantisipasi resesi pandemi Covid-19, khususnya bagi UMKM. “Kalau untuk nasional, untuk UMKM sendiri langkah pertama, pemerintah melihat perkembangan pemulihan ekonomi nasional yang berjalan, katakanlah juga termasuk Bansos, ya itu masih belum bisa membantu maksimal UMKM”. Namun demikian, lanjut Eddy, pemerintah dalam waktu dekat akan segera memberikan bantuan hibah kepada UMKM, khususnya yang mikro, yakni hibah sebesar 2,4 juta per UMKM.

“Minggu depan digulirkan untuk 12 juta ya mikro khususnya ini, itu diberikan hibah 2,4 juta, nah ini khusus untuk UMKM yang unbankable, seperti pedagang bakso, pedagang gorengan, dagang apa yang di pinggir-pinggir, rumah makan rumahan seperti itu soto yang kecil-kecilan, ya cilok begitu kurang lebih ya, ini dibantu dengan hibah, dengan catatan asal dia itu tidak sedang memanfaatkan kredit ataupun fasilitas perbankan, atau dia sama sekali belum pernah punya rekening, kira-kira begitu, jadi sekaligus kita tingkatkan, mereka nanti diberikan langsung bukunya, jadi mereka bisa memanfaatkan dana itu untuk tambahan modal, insya Allah sudah bisa membantu menghidupkan usahanya lagi, akan memulai usaha lagi, begitu ya ini langkah utama yang ketika salah satu yang di samping langkah-langkah tadi itu tambahan” jelas Eddy.

“Intinya pemerintah Bagaimana memberikan hibah untuk UMKM bisa bergerak, dan itu tidak pinjaman ya, bantuan Presiden untuk usaha mikro itu salah satu yang utama di luar yang sudah dijalankan tadi, Insya Allah Senin besok itu akan diresmikan oleh Presiden, kalau untuk UMKM sendiri, kita diseluruh Kementerian, anggaran belanja pemerintah yang sekarang tersisa sekitar 300 triliun itu bisa diserap oleh UMKM ya itu, dan juga produk produk UMKM semua diharapkan bisa di beli, jadi Sudah cukup apa langkah-langkah maksimal yang kita bisa lakukan, beberapa peraturan sedang disiapkan ya, ini harapannya nanti kalau sudah beres semua, bisa membantu kita terhindar dari resesi atau pandemi” tambah Eddy.

Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyusun program UMKM Bangkit, yakni PaDI UMKM, LKPP Bela Pengadaan, dan Laman UKM, diharapkan mampu mendorong transaksi belanja Pemerintah maupun BUMN, khususnya kepada UMKM yang didorong dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE Indonesia (PGO) Iim Rusyamsi, meresponi paparan Deputi Restrukturisasi Usaha KUKM, menyampaikan rekomendasi agar efektifitas untuk UMKM dapat diperhatikan, yakni : Pendampingan dan pelatihan bagi UMKM untuk berjualan online dan memanfaatkan teknologi Kurang dari 15 % UMKM yang sudah berjualan online, Subsidi secara langsung kepada UMKM yang belum bankable selama 9-12 bulan Masih banyak UMKM yang belum terjangkau program pemerintah sebelumnya, Pemerintah dan BUMN menyerap produk UMKM Mendorong BUMN menjalin kerjasama bisnis dengan UMKM terdampak. Melibatkan UMKM untuk Global Supply Chain, Manajemen Pengawasan dan Database Penerima Bantuan Adanya database UMKM terdampak yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Lakukan validasi dan survey langsung. Membentuk Satgas pengawasan, dan Pemberian dana untuk upah karyawan Agar mengurangi PHK dan menjamin lapangan kerja tetap tercipta, tegas Iim.

Iwan Soelasno, aktivis pedesaan, pendiri dan sekaligus CEO portal berita Desa, desapedia.id mengatakan, Presiden Jokowi akan membagikan Bantuan Presiden (Banpres) kepada 9,1 juta pengusaha UMKM senilai Rp. 2,4 juta per UMKM. “Tentu saja ini angin segar, namun ada 3 hal yang harus diperhatikan, yakni resesi ekonomi yang melanda di hampir semua negara di dunia, ancaman ini tidak tidak boleh disepelekan indonesia, PHK dan daya beli masyarakat bawah turun, masyarakat atas hati-hati dalam spending, pengangguran, kemiskinan, lalu ada 74.953 desa yang memiliki UMKM desa, namun menghadapi berbagai kendala dan tantangan, infrastrktur, akses teknologi, birokratisasi desa, keterbatasan sumber daya, selain itu juga dana desa 2021 untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas ekonomi desa kuat, negara kuat” jelas Iwan.

Untuk itu Iwan merekomendasikan, agar UMKM Desa memanfaatkan BUMDes untuk memperluas pasar, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk besar. Pemerintah desa dapat merangkul pelaku UMKM Desa dan BUMDes, untuk berkolaborasi mengggenjot ekonomi warga desa.

“Penganggaran penambahan modal dapat diambil dari dana desa yang bersumber dari APBN. Surat Edaran Mendes PDTT No 15/2020 tentang PKTD dan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dapat menjadi pintu masuk UMKM Desa untuk kembangkan ekonomi kreatif. Sehingga UMKM Desa yang bergerak melalui BUMDes dalam kembangkan ekonomi kreatif akan mempunyai peran strategis dalam menghadapi ancaman resesi. Misalnya, sektor desa wisata yang dikelola oleh BUMDes dapat membantu pengembangan dan penjualan dari sektor UMKM Desa” terang Iwan lebih lanjut.

Sementara Soleman R. Matippanna, selaku pelaku UMKM, menyampaikan beberapa catatan berbicara perekonomian saat ini. Indonesia saat minus 5 persen, menurutnya, ini situasi krisis yang cukup telak dalam situasi pandemi Covid-19 ini.

“Ini perlu disadari bahwa sebenarnya UMKM itu berhubungan dengan ekonomi secara mikro, jadi tidak memikirkan berkorelasi dengan secara makro maupun secara global perekonomian sekarang. Hal yang paling bersentuhan itu adalah daya beli masyarakat, yang sekarang ini adalah bisa dibilang sangat turun, atau sangat drastis mengalami penurunan. Sehingga dengan daya penurunan masyarakat ini, pelaku UMKM itu sangat banyak mengalami kesulitan. Baik itu dalam hal supply, dalam hal store, dalam hal demand, dalam ini pelanggan itu” ujar Soleman.

Soleman menyampaikan harapannya, “Tentu kondisi sekarang ini memang dalam kondisi susah dan sulit tapi tetap berusaha semaksimal mungkin karena pelaku UMKM adalah pelaku sektor usaha yang paling besar, penyumbang tenaga kerja bahkan penyumbang pajak yang paling besar, sehingga majunya bangsa ini tergantung para pelaku usaha UMKM ini. Untuk itu harapan saya pelaku pelaku UMKM, tidak berkecil hati dalam kondisi ini, tetap selalu kreatif, dan tetap punya daya juang, tetap berusaha semoga pemerintah melakukan monitoring sehingga bantuan itu tepat sasaran kepada yang menerima,” harap Soleman.

Pandangan Wakil Sekjen Dewan UKM Indonesia Suci Taryana, saat ini kondisi sangat dasyat. Karena ini lebih jauh lebih hebat dibanding era krisis tahun 1998. Bahwa situasi bukan berarti baik baik saja, karena bukan saja nasional, tapi ini sudah global, mau lari kemana.

“Dengan kondisi seperti ini nasional juga krisis, global juga krisis, mau tidak mau ini kembali kita nyatakan di era kemerdekaan ini, supaya kita menyatukan kembali visi-misi bangsa Indonesia ini, dengan dukungan kuat kepada produk-produk kita Indonesia,” jelas Taryana.

Taryana menyampaikan 4 hal dalam kondisi pandemi saat ini. “Pertama, anggota Dewan UKM Indonesia mengalami kesulitan bahan baku, contoh krisis waktu masalah gula rafinasi, padahal ada UKM banyak tergantung pada gula rafinasi. Kami sudah konsolidasi untuk bersama-bersama mengatasi hal ini, tapi kita juga mengalami kesulitan. Pada saat ini dalam situasi pandemi bahan baku pun mengalami tersendat, tapi juga agak lebih mahal, itu dari segi produksi. Kedua, permintaan pasar anjlok. Dari dua masalah itu saja kita sudah terganggu cashflow kita. Belum lagi bicara akses pemodal UMKM itu sudah sangat susah”.

“Kita ingin ada satu center of crisis information seperti apa, sehingga UMKM bisa arahkan lebih baik, Pameo bisa menjadi center of crisis information tersebut” ujar Taryana.

Mewakili komunitas milenial, pelaku usaha yang juga Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif & Digital DPP GAMKI, James Leonard, berpendapat “Buat saya masalah utama di UMKM itu disaat pandemi ini adalah pendapatan. Kemudian akan terjadi kegagalan investasi karena sebelum menyatakan usaha kita perlu modal. Pada akhirnya banyak orang akan kehilangan pekerjaan, entah itu karyawan atau pemilik usahanya itu sendiri,” ujar James.

James menyampaikan beberapa pertimbangan, pertama strategi bertahan. Seberapa jauh modal yang ada untuk memiliki sesuatu. Intinya, memotong biaya produksi tanpa mem-PHK karyawan. Kedua, strategi menyerang. Menyerang itu strategi yang baik, ekonomi bisa berkembang kalau fokus menggarap pasarnya sendiri. Contoh usaha UMKM di tingkat kota, itu mulai menggantikan peran UMKM ditingkat nasional. Ini yang dapat terlihat. Banyak ini terjadi, dan ini baik dilakukan. Ada perubahan dalam bisnis usahanya. Bukan banting setir namun mencoba usaha yang lain, ujar James.

Sementara itu Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat, dalam sambutan menyampaikan, kondisi krisis 1998 berbeda dengan krisis ekonomi imbas Covid-19 yang saat ini terjadi. Di tengah kasus Covid-19 yang masih mengalami peningkatan, saat ini sebagian besar pelaku UMKM aktivitas ekonomi mengalami pelumpuhan. Pengelolaan anggaran BUMN harus melibatkan UMKM sehingga perekonomian Indonesia tidak hanya bergerak secara makro tetapi juga menyentuh sektor riil. Menurut

Sahat, ada jutaan UMKM yang menghentikan operasinya akibat terdampak corona. Stimulus untuk UMKM harus terserap secara optimal dengan mempermudah proses dan meringankan persyaratan bagi para penerima stimulus. Dengan begitu, secara perlahan mampu memutar kembali roda ekonomi para pelaku UMKM. UMKM membutuhkan bantuan permodalan sehingga dapat menjalankan kembali usahanya. Kita sangat mendukung stimulus UMKM dari pemerintah. Semoga stimulus ini bisa segera diakses oleh rakyat yang membutuhkan, ungkapnya. (*)

Webinar Organisasi BERSAMA – Paguyuban Media Online : Perlu Penerapan KSBB Darurat Narkoba

Kairospos.com - Organisasi BERSAMA (Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama), didukung Paguyuban Media Online (PAMEO), dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, mengadakan Webinar Nasional dengan topik “Membebaskan Anak Bangsa Dari Cengkraman Darurat Narkoba”, topik ini dipilih, mengingat perjuangan anak bangsa berupaya membebaskan diri dari bahaya laten narkoba selama puluhan tahun.

Webinar menghadirkan pembicara Deputi Rehabilitasi BNN Dra. Yunis Farida Oktoris Triana, M.Si, Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahwil Luthan, SH, MM, MBA (Koordinator Kelompok Ahli BNN RI), Mayjen Pol. (Purn) Drs. Putera Astaman (Ketua Umum Organisasi BERSAMA), dan dr. Kenansa Anjani Natasha Sylva (Dokter Milenial). Ratusan peserta dari berbagai daerah, juga beragam latarbelakang, aktif mengikuti webinar menggunakan akses aplikasi Zoom, Kamis 13 Agustus 2020, siang hingga sore.

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum Organisasi BERSAMA, Mayjen Pol. (Purn) Putera Astaman, mengemukakan bahwa situasi darurat narkoba dibuktikan bahwa narkoba telah merasuk di semua lini, juga pada generasi muda kita, kalangan mahasiswa, pelajar tingkat SLTA, SMP dan SD, bahkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar tapi telah merasuk sampai ke pelosok desa, sehingga tidak ada satu desa pun yang masih steril dari narkoba. Bapak Presiden menyebutkan bahwa anak bangsa yang terjebak sebagai pecandu narkoba berjumlah 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba, sesuai laporan Kepala BNN RI kepada Presiden, setiap hari 40-50 orang generasi muda kita mati karena narkoba.

Dalam sambutan HANI (Hari Anti Narkotika Internasional) 2016, Presiden menegaskan, “Saya perlu ingatkan semua harus bersinergi mulai BNN, Polri, Kementerian, Lembaga, LSM, Masyarakat, semua harus betul- betul melakukan langkah-langkah yang terpadu Sekretariat Organisasi BERSAMA 2 untuk melawan narkoba, langkah-langkah yang progresif yang mengalahkan kelicikan para pengedar narkoba. Dan tidak kalah penting semua harus menghilangkan ego masingmasing, ego sektoral. Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama sekali lagi, kita kejar, kita tangkap, kita hajar para pengedar narkoba, baik yang besar, sedang, kecil sampai kita kuatkan lagi jaringan sosial dan budaya yang bisa menjadi BENTENG mencegah menjamurnya narkoba”, pada momen yang sama, Presiden menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba.

Putera Astaman yang pernah menjadi pembicara pada Dialog & Orientasi Topik Pilihan “DOORSTOP’ Paguyuban Media Online (PAMEO) pada 23 Juli 2020, dengan topik “Menyelamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba” dalam rangka Hari Anak Nasional, bersama Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol. Drs. Arman Depari, dan mantan Kabareskrim Komjen Pol. (Purn) Dr. Anang Iskandar, menegaskan bahwa penanganan darurat narkoba, sebagaimana dikumandangkan Presiden RI pada Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2016, adalah sebuah seruan ‘Perang’ yang harus direspon dengan melakukan upaya secara luarbiasa, tidak boleh lagi hal-hal biasa.

Mantan Deputi Operasi Kapolri era 80 an, mencetuskan konsep strategi penangangan darurat narkoba sebagai suatu gerakan nasional Kelola Sosial Berskala Besar (KSBB), konsep yang relatif sama dengan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pandemi Covid-19, yakni seluruh elemen dan komponen kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan, harus berpadu memerangi bahaya narkoba.

Deputi Rehabilitasi BNN RI Yunis Farida, mengemukakan bahwa tren penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah narkotika jenis sintetik, yakni synthetic canabinoids (K2/Spice), ganja sintetik, secara khusus narkotika jenis ini menyerang otak, perut, dan jantung.

Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, sempat mengalami tren menurun pada kurun waktu 2011-2017, yakni dari angka 2,23% ditahun 2011, menjadi 1,77% ditahun 2017, lalu pada 2019 naik terjadi peningkatan sedikit menjadi 1,80%. Sementara pada 2019, angka prevalensi pernah pakai narkotika hingga berhenti, dan tidak mengkonsumsi sama sekali, mengalami penurunan dari 2,40% menjadi 1,80%, dan ini berarti sekitar 1 juta jiwa orang Indonesia berhasil diselamatkan, ungkap Yunis Farida.

Fakta lain yang disampaikan Deputi Rehabilitasi BNN, Yunis Farida, bahwa lebih dari 60% pecandu heroin datang ke tempat rehabilitasi atas keinginan sendiri.

Kunci penanganan masalah kedaruratan narkotika, menurut Deputi Rehabilitasi BNN Yunis Farida, adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta/dunia usaha, bersama BNN.

Ahwil Luthan, mantan Kepala Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), menyatakan bahwa generasi muda, khususnya generasi milenial, sudah menjadi sasaran target peredaran gelap narkotika.

Ahwil menyitir data BPS yang mengemukakan bahwa jumlah generasi milenial Indonesia, rerata berusia 20-35 tahun mencapai jumlah 63,4 juta, dari sekitar 179,1 juta usia produktif (14-64 tahun), mereka inilah yang disebut generasi masa depan bangsa.

Lanjut penerima bintang penghargaan kategori kepeloporan tahun 2020 bersama dengan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, yang disematkan Presiden RI pada hari Kamis 13 Agustus 2020 di Istana Presiden, menjelaskan berdasarkan studi komparatif, narkoba dapat menjadi sarana penghancur negara.

Ahwil menekankan pentingnya kita melakukan upaya pencegahan terhadap bahaya narkoba, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pencegahan primer dilakukan kepada mereka yang belum mengenal narkoba, pencegahan sekunder kepada mereka yang berstatus coba-coba pakai narkoba, dan pencegahan tertier untuk mereka yang sedang menggunakan narkoba, atau yang pernah menggunakan narkoba.

Ketua Umum Organisasi BERSAMA, Putera Astaman, mengemukakan semestinya penanganan darurat narkoba yang dikumandangkan Presiden RI, harus direspon dalam semangat berperang, sama halnya dengan kondisi saat ini menghadapi pandemi Covid-19.

Putera Astaman menjelaskan bahwa sebagaimana penanganan pandemi Covid-19, maka semestinya darurat narkoba pun dapat diterapkan protokol yang relatif sama. Bila pada pandemi Covid-19 dikenal PSBB – Pembatasan Sosial Berskala Besar yang melibatkan peran aktif semua pihak, pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, dan berbagai elemen lainnya, maka untuk darurat narkoba, Putera Astaman menyerukan diberlakukannya suatu gerakan nasional disebut KSBB – Kelola Sosial Berskala Besar.

Salah satu agenda dalam penerapan KSBB Darurat Narkoba, lanjut Putera Astaman, adalah pemeriksaan rutin tes urin narkoba. Tes urin harus dilakukan secara rutin kepada setiap elemen kemasyarakatan, tidak hanya untuk ASN, TNI-Polri, jajaran Pemerintahan, mahasiswa, pelajar, pengemudi kendaraan/angkutan (termasuk kendaraan online), petugas keamanaan swasta, pelaku usaha, karyawan BUMN/BUMD, dan sebagainya.

Putera Astaman mengungkapkan keprihatinannya terhadap realitas penanganan hukum kejahatan narkoba. Berdasar sistem database kemasyarakatan Kumham tahun 2020, terjadi overcapacity warga binaan dalam lapas, 134 ribu diantaranya adalah tahanan kasus narkoba.

Selain itu, lanjut pria yang pernah menjadi Presiden IFNGO (organisasi internasional di bidang penanggulangan narkoba, yang anggotanya terdiri dari 34 negara), dirinya prihatin dengan kapasitas penanganan rehabilitasi narkoba, menurut Putera, kapasitas perawatan (rawat inap) IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan panti rehabilitasi, sekitar 10 ribu tempat tidur, sementara dalam konteks KSBB darurat narkoba, diperlukan untuk kapasitas sekitar 324 ribu orang, dengan asumsi 124 ribu orang hasil tangkapan penegakan hukum, kemudian 200 ribu dari pemeriksaan tes urin.

Dokter Kenansa Anjani Natasha Sylva sebagai perwakilan generasi muda milenial, menyampaikan perlu dan pentingnya membangun komunitas generasi muda sebagai grup BERSINAR (Bersih Narkoba), yakni grup pembinaan, berkelanjutan, bersahabat sepanjang hayat, setia dan komitmen membangun benteng yang kokoh dan hidup agar tidak terjerat bahaya narkoba.

Generasi muda perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat, dengan berbagai kegiatan positif, kreatif, dan aspiratif.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, menurut Dokter lulusan Universitas Diponegoro, pengedar tidak tinggal diam, pengedar makin variatif dan masif dalam menawarkan narkoba, termasuk memanfaatkan media sosial dan ojek onli

Wajahnusantaraku.com - Organisasi BERSAMA (Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama), didukung Paguyuban Media Online (PAMEO), dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, mengadakan Webinar Nasional dengan topik “Membebaskan Anak Bangsa Dari Cengkraman Darurat Narkoba”, topik ini dipilih, mengingat perjuangan anak bangsa berupaya membebaskan diri dari bahaya laten narkoba selama puluhan tahun.

Fakta lain yang disampaikan Deputi Rehabilitasi BNN, Yunis Farida, bahwa lebih dari 60% pecandu heroin datang ke tempat rehabilitasi atas keinginan sendiri.

Kunci penanganan masalah kedaruratan narkotika, menurut Deputi Rehabilitasi BNN Yunis Farida, adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta/dunia usaha, bersama BNN.

Ahwil Luthan, mantan Kepala Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), menyatakan bahwa generasi muda, khususnya generasi milenial, sudah menjadi sasaran target peredaran gelap narkotika.

Generasi muda perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat, dengan berbagai kegiatan positif, kreatif, dan aspiratif.

Sasha, demikian sapaan akrab dokter milenial yang juga aktivis Organisasi BERSAMA, sepakat dengan tegas bahwa generasi muda sebagai anak bangsa, penentu masa depan Indonesia, telah menjadi target sasaran bandar/pengedar narkoba. (DED)

Hendra Krisnawijaya Diperiksa Ditkrimsus Terkait Acara Talkshow TV Swasta

KAIROSPOS.COM Jakarta -Kuasa Hukum Hendra Krisnawijaya, Victor Christian mengatakan kehadirannya ke Ditkrimsus Polda Metro Jaya adalah mengikuti prosedur pemanggilan terhadap kliennya.

“Kita menghormati kasus hukum yang ada. Dan kita sudah memberikan bukti bukti yang ada dan faktanya sudah kita serahkan,” ujar Victor, di Ditkrimsus, Kamis (13/8/2020).

Hendra Krisnawiya dilaporkan balik oleh terpidana oleh purnawirawan Letkol S, terkait tindakan fitnah. “Kita memberikan bukti-bukti, rekaman, laporan polisi dan lainnya, dan itu kita sudah menyerahkan bukti yang itu tidak berbau fitnah,” bantah Victor.

Sebelumnya, kejadian ini bermula pada 01 Desember 2014, pria berpangkat terakhir Kolonel itu secara diam-diam melaporkan kepada Gubernur DKIJakarta dan berupaya menutup usaha milik korban.

Hendra Krisnawijaya, menjadi korban tindakan persekusi yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Lambatnya penanganan hukum, harus membuat Hendra bersabar karena kasusnya mandek sejak 2016 silam.

“Memang faktanya, dari 2016 sampai Hotman Paris Show itu, ya jalan ditempat,” tandas Pengacara Vicktor.

Menurut Victor, pelaku sudah menjadi terpidana di Mahkamah Militer tetapi mengajukan banding.

“Namun, beberapa perkara lain saat ini masih dalam proses dan persoalan disederhanakan, kita menjalani banyak aturan jadinya,” ujar Victor.

Akhirnya, menurut Victor terpidana dikenakan pasal 335. “Padahal ada kasus yang lain lagi pemerannya sama, tempatnya sama dan faktanya beda-beda dengan pasal pasal yang berbeda-beda,” tutup Victor.

Facrulrazi Kecam Aksi Intoleransi di Solo

KAIROSPOS.COM, SOLO - Kasus kekerasan dan intoleransi kembali terjadi di Indonesia. Sabtu (08/08) malam, ratusan warga menyerang kediaman almarhum Segaf Al-Jufri yang sedang menggelar acara Midodareni, tradisi yang banyak dilakukan masyarakat Jawa untuk mempersiapkan hari pernikahan. Terjadi perusakan dalam peristiwa tersebut hingga ada korban luka yang harus menjalani perawatan medis.

Bentuk kekerasan dan intolerasni seperti itu tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun.

Dengan tegas saya mengecam intoleransi yang terjadi di Solo. Saya minta jajaran Kanwil Kemenag Jawa Tengah dan seluruh Kanwil Kemenag di seluruh provinsi untuk lebih mengintensifkan dialog dengan melibatkan tokoh agama dan aparat sehingga tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak terjadi.

Dalam situasi apapun, kita harus dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahamatan lil'alamiin, penebar perdamaian, di manapun dan kapanpun.

Pusat Kerukunan Umat Beragama dan FKUB di Kabupaten/Kota agar dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi proses dialog antar tokoh agama dan berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat untuk menyikapi setiap dinamika kehidupan dan kerukunan, sehingga tidak terjadi anarkisme.

Indonesia adalah negara majemuk. Semua pihak harus saling menghormati. Karenanya, tidak ada tempat bagi intoleransi di negara ini.

Saya berharap aparatur dapat menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan koridor hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang yang berlaku.

Rahayu Saraswati : Pancasila Yang Ada Saat Ini Juga Menjadi Hadiah Bagi Kaum Nasrani

KAIROSPOS.com, Jakarta - Tema Implementasi Pancasila dan Budaya adalah tema yang sangat menarik, fundamental dan jarang orang meliriknya” ungkap Mardani Ali Sera dalam pembukaan diskusi yang digagas oleh PEWARNA Indonesia 30 Juli 2020. Pewarna mengangkat teman ini, karena pada tahun 2020 ini, Indonesia merdeka genap 75 tahun. Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, sejak ditetapkan sebagai dasar negara, sudah setua kemerdekaan Indonesia. Muncul banyak pertanyaan ketika berhadapan dengan realita yang sesungguhnya, yaitu apakah Pancasila sudah terimplementasi dengan baik mulai dari elit hingga akar rumput? Atau Pancasila hanya bahan wacana semata yang tidak pernah singgah dalam tindakan dan perbuatan kita? Di sisi lain, masih banyak kasus yang kita temui yang bertentangan dengan semangat Pancasila, yaitu radikalisme, intoleransi, sektarianisme sampai korupsi.

Anggota DPR RI Komisi II F-PKS ini memparkan bahwa “Pancasila yang digagas Founding Fathers and Mother atau pendiri bangsa ini, mampu membetuk Pancasila yang mempersatukan bangsa. Bagi PKS, Pancasila sudah final. Pancasila sebagai dasar dalam berbangsa. Rumah bersama”. Lebih lanjut dijelakan, “Masyarakat Indonesia adalah umat yang religius, sehingga religiusitas adalah fakta yang ada dalam Indonesia dan dijadikan sebagai sumber moral. Religiusitas menjadi landasan untuk melakasanakan sila-sila yang lainnya. Religiusitas menjadi landasan kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saat ini komisi II sedang menyusun UU Pemilu. Ada 14 ahli yang diundang untuk memberi pendapat. Faktanya bahwa demokrasi kita belum berjalan dengan baik dan maksimal”.Bidang Budaya, Mardani Ali Sera menyoroti bahwa “pendidikan kita saat ini masih kurang memperhatikan budaya, sehingga konstruksi berpikir belum berjalan secara maksimal. Sastra itu melembutkan dan mengembangkan imajinasi”.

Terkait kebersamaan, Mardani Ali Sera menyikapi “Ruang publik harus diisi dengan pemikiran yang pluralitas atau dynamic equilibrium, yaitu adanya keseimbangan, keuntungan, dan rasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Secara umum ruang publik harus diisi dengan kebersamaan, tetapi harus ada keseimbangan, misalnya pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan keadilan hukum, karena tujuan bernegara adalah melindungi segenap tumpah dara Indonesia”.

Mardani Ali Sera mengapresiasi kerukunan yang ada di Kampung Sawah, “Kampung Sawah tidak pernah bermasalah terkait kebebasan beragama, karena masyarakatnya, dan RT/RWnya bisa mewujudkan pluralitas. Kadang yang menghambat kebersamaan itu, karena secara makro ada isu terkait kristenisasi. Padahal secara mikro belum tentu. Oleh karena itu, antara yang mikro dan makro harus bisa saling terkoneksi dan perlu ada keterbukaan. Suasana yang ada di kampung sawah harus ditularkan ke tempat-tempat lainnya”.Terkait posisi dan tafsir Pancasila, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa “Pancasila adalah rumah besar kita. Tafsir tunggal atas Pancasila tidak diperlukan. Implementasi Pancasila harus dimulai dari elit. Elit harus menjadi teladan”.

Terkait hubungan PKS dengan HTI, Mardani Ali Sera menyampaikan, “PKS dan HTI tidak sama. HTI mendukung Khilafah, kalua PKS mendukung Pancasila, PKS setuju demokrasi sementara HTI mengharamkan demokrasi. PKS mendukung untuk pembubaran ormas itu harus melalui mekanisme pengadilan. Bukan pembubaran dulu baru masuk ke pengadilan. PKS membela HTI bukan karena setuju dengan ideologi HTI, tetapi pada proses pembubaran ormas” Salah satu bentuk implementasi Pancasila adalah “kasus Ahmadiyah, kasus Gereja kita yang ditutup di Bogor, kasus Djoko Tjandra harus segera diselesaikan. Perlu menghidupi Pancasila. Pancasila hadir kepada kebijakan negara dan prilaku seluruh elit” tegasnya.

Sugeng Teguh Santoso, Ketua Yayasan Satu Keadilan sekaligus sebagai penasehat PEWARNA Indonesia, menyoroti berbagai hal diantaranya bahwa “Pancasila adalah konsensus dari hasil berpikir bersama yang dimaknai sebagai dasar untuk memandang segala sesuatu dalam bernegara. Pancasila tidak bisa ditafsirkan secara tunggal. Pancasila sebagai landasan hukum dan moral umum”.

Lanjutnya, “Pancasila berisi religiusitas, namun an sich bukan hanya berpikir secara agama saja atau melandaskan kehidupan berbangsa berdasarkan agama. Untuk menyikapi keyakinan jangan dilakukan dengan pendekatan hukum. Misalnya, penyegelan makam tokoh adat Sunda Wiwitan adalah contoh menyikapi keyakinan dengan pendekatan hukum”.

Terkait budaya, Sugeng Teguh Santoso, memaparkan bahwa “budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa jiwa manusia dalam konteks komunitasnya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan, sehingga manusia memiliki potensi kehendak baik, karena Tuhan adalah baik. Dengan demikian, produk kebudayaan harus menghasilkan kebaikan yang meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Pancasila adalah hasil budaya yang dipikirkan oleh pendiri bangsa untuk menghasilkan kebaikan yang meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan”.

Lanjutnya, “Pancasila harus menjadi panduan dalam berbegara. Kedepankan budaya. Harus ada harmonisasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan”. Terkait pendidikan, Sugeng Teguh Santoso, memaparkan “Pendidika agama tidak perlu diajarkan di sekolah umum. Sebaiknya diajarkan saja di rumah dan keluarga masing-masing. Sekolah umum tidak perlu ada pendidikan Agama. Kristalisasi Pancasilah sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak dalam ruang publik sudah baik. Pancasila harus menjadi panduan dalam kehidupan umum”.

Menyikapi agama Samawi, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan “agama samawi, yaitu Islam dan Kristen, cenderung untuk melakukan hegemoni dan ekspansif. Jika mengedepankan sifat hegemoni dan ekspansif maka akan sering berbenturan. Agama itu penting, tetapi harus diposisikan dalam komunitas yang sejenis. Jangan di komunitas publik. Lembaga agama dan komunitas agama bisa dibuat, tetapi jangan di ruang publik. Ruang publik harus bersi dari kepentingan agama tertentu dan doktrin agama tertentu, supaya cara berpikirnya tidak sempit. Supaya tidak terjadi juga segel-menyegel, seperti penyegelan makam tokoh adat Sunda Wiwitan yang dipermasalahkan terkait IMB atau penyegelan rumah ibadah agama tertentu dengan alasan ketidak setujuan dari kelompok agama mayoritas”.

Sugeng Teguh Santoso menegaskan bahwa “Pejabat publik sudah disumpah sesuai dengan agamanya untuk taat pada Pancasila, sehingga pejabat publik yang tidak melaksanakan kebijakanya sesuai dengan kepentingan public, perlu diberikan konsekuensi yang jelas”. “Pancasila tidak perlu tafsir tunggal, karena itu adalah konsensus bersama. Pancasila ada dalam diri kita!”, tutupnya.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Politisi GERINDRA

Paparan dari Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Politisi GERINDRA, dan Ketua Bidang Advokasi Perempuan DPP GERINDRA “Pancasila yang ada saat ini juga menjadi hadiah bagi kaum nasrani. Pejuang Kristen sudah berusaha untuk memperjuangkan supaya Pancasila lebih terbuka. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah untuk satu agama tertentu. Ini artinya memberi runag bagi setiap individu untuk bebas beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Harus mau untuk saling menerima dan saling menghargai yang berbeda keyakinan”. Realitanya di Indonesia, tambanya, “masih banyak warga yang belum mengetahui dan memahami Pancasila”.

Terkait dengan musyawarah mufakat, Bacalon Wakil Walikota Tangsel ini mengatakan bahwa, “sistem dalam memilih pemimpin yang kita sepakati adalah Permusyawaratan/Perwakilan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Lanjutnya, jika melihat kondisi saat ini, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah sudah terwujud? Ternyata belum. Masih banyak kesenjangan yang terjadi. Perlu dipastikan lagi bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar hadir”.

Rahayu Saraswati membeberkan satu kasus di daerah tertentu terkait pedagang yang menghasut komunitas mayoritas untuk tidak membeli dagangan minoritas tersebut. Demikian juga, tegasnya cara pandang tentang gender “cara pandang tentang peran gender masih dipandang dari sisi agama bukan dari sisi budaya. Ini menjadi realita yang terjadi. Ketika pemahaman sila pertama hanya untuk gologan agama tertentu, maka akan mempengaruhi dalam mengambil kebijakan di pusat”.

“Komisi VIII DPR RI yang mengurus kebijakan perempuan, masih mengacu pada agama bukan budaya. Bahkan ada usulan agar membuat HAM versi Indonesia, hal ini menjadi aneh. Sebenarnya kebijakan itu harus mewakil seluruh rakyat Indonesia, tapi wakilnya belum memiliki cara pandang yang sama” Pungkasnya.

Demikian juga sekolah “Sekolah yang bercokak Islam yang masuk dalam Kementerian Agama disbanding yang hanya di kementerian pendidikan dan kebudayaan akan mendapat dana lebih banyak dari sekolah yang lainnya”. Implementasi Pancasila dan Budaya masih jauh dan belum terlaksana secara maksimal. Negara belum hadir untuk hal tersebut. Para elit dan masyarakat harus saling menghormati dan menghargai. Kasus pembacaan doa saja di Sidang MPR lalu menjadi masalah. Sila pertama bukan mayoritas dan minoritas.

Dalam webindar ini, PEWARNA Indonesia menghadirkan lima narasumber, namun pada saat pelaksanaan yang hadir hanya tiga orang saja, yaitu Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. Anggota DPR RI Komisi II F-PKS, Sugeng Teguh Santoso, Ketua Yayasan Satu Keadilan, Penasehat PEWARNA Indonesia, dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Bacalon Wakil Walikota Tangsel, Politisi GERINDRA, Ketua Bidang Advokasi Perempuan DPP GERINDRA. Informasi yang didapatkan bahwa Dr. Hj. Siti Nur Azizah Ma'ruf, SH., M.Hum. Bacalon Walikota Tangerang Selatan, tidak bisa hadir karena ada rapat penting dengan Ketua Umum Partai Demokrat di waktu yang bersamaan. Firman Djaya Daeli, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, tidak bisa hadir dalam diskusi ini. Acara ini dipandu oleh moderator Hotman J. Lumban Gaol (Hojot Marluga), Jurnalis Pewarna Indonesia.

Inilah Beberapa Manfaat Sereh Bagi Kesehatan Tubuh dan Mental

Related Posts:

DOORSTOP PAMEO (PAGUYUBAN MEDIA ONLINE) HARI NASIONAL UMKM: Perlu Kolaborasi UMKM Dan BUM Desa

Related Posts:

Webinar Organisasi BERSAMA – Paguyuban Media Online : Perlu Penerapan KSBB Darurat Narkoba

Related Posts:

Hendra Krisnawijaya Diperiksa Ditkrimsus Terkait Acara Talkshow TV Swasta

Related Posts:

Facrulrazi Kecam Aksi Intoleransi di Solo

Related Posts:

Rahayu Saraswati : Pancasila Yang Ada Saat Ini Juga Menjadi Hadiah Bagi Kaum Nasrani

Related Posts: