Home » Archive for 2021

Gelar Nonton Bareng Kadet 1947, Danlanud Ajak Para Fighters Lanud Iswahjudi

KAIROSPOS.COM, Madiun - Ajak para Penerbang tempur (Fighters) jajarannya, Danlanud Iswahjudi Marsma TNI M. Untung Suropati, SE gelar nonton bareng (Nobar) Film Kadet 1947 di Bioskop CGV Cinemas Lawu Plaza Madiun. Kamis (16/12/21)

Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata aksi heroik para Kadet Penerbang TNI AU Suharnoko Harbani, Mulyono, Bambang Saptoadji dan Sutardjo Sigit saat melakukan serangan udara ke markas tentara Belanda di Semarang, Ambarawa, dan Salatiga pada 29 Juli 1947.

Melalui serangan udara yang merupakan operasi udara pertama TNI AU ini selain membangkitkan moril dan semangat pasukan kawan, juga membuka mata dunia bahwa Indonesia berdaulat dan memiliki kekuatan udara yang bisa diperhitungkan dan tidak ingin kemerdekaannya direbut kembali dengan cara apapun.

Para personel Lanud Iswahjudi yang turut serta dalam nonton bareng, sepakat bahwa film ini sangat inspiratif dan menambah wawasan mengenai perjuangan yang dilakukan para pejuang pendahulu dan ini merupakan tontonan wajib bagi para generasi muda.

Lebih lanjut Danlanud Iswahjudi Marsma TNI M. Untung Suropati, SE menjelaskan “Film ini merupakan kisah inspiratif perjuangan para pendahulu khususnya TNI Angkatan Udara dalam mempertahankan kemerdekaan, dan tentunya hal ini dapat menjadi salah satu motivasi bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita”

Turut hadir dan menyapa para fighters Lanud Iswahjudi dalam Nobar Kadet 1947 ini Produser dari film Kadet 1947 Tesadesrada Ryza. (Rm.Kefas)

Posko Bersama Relawan di sebuah Gereja sebagai Tempat Pengungsian Warga Desa Penanggal

KAIROSPOS.COM, Lumajang - Hujan deras juga mengguyur kawasan permukiman penduduk di sekitar Gunung Semeru, Rabu (8/12) malam. Tepatnya di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Malam ketiga para Relawan Pewarna Indonesia Propinsi Jatim dan lainnya yang berada di lokasi Bencana Erupsi Semeru, hujan mulai mengguyur kawasan zona merah erupsi Semeru tersebut sejak pukul 20.00 WIB.

Sejumlah warga yang masih menempati rumah mereka, bersiaga kalau sewaktu-waktu ada pengumuman bahwa mereka harus segera mengungsi ke tempat pengungsian yang lebih aman. Sebab tak jauh dari kawasan tersebut, air sungai yang terdiri dari campuran hujan dan lahar material Semeru telah membanjiri badan jalan dan rumah warga.

Akibat curah hujan yang terus mengguyur, akhirnya beberapa warga beserta anggota keluarganya yang tadinya bertahan akhirnya mulai mengungsi. Di Desa Penanggal sendiri, banyak tempat yang dijadikan lokasi mengungsi warga, yaitu beberapa masjid, sekolah, dan sejumlah kantor-kantor. Tetapi ada yang unik, di desa ini, ada sebuah gereja yang juga merupakan satu-satunya gereja yang sekaligus Sekretariat Lawatan Mujizat yang ada di desa penanggal menjadi tempat yang juga dituju warga sekitar Penanggal. GPdI Adullampray, sebuah gereja yang digembalakan oleh Ps. Imbar Santoso, MA sejak tahun 2007 ini, memang menjadi tempat mengungsi bagi warga sekitar.

Karena dalam kondisi hujan deras seperti malam ini, menjadi tempat pengungsian warga, gereja ini juga menjadi tempat yang dipakai oleh para relawan untuk mandi. (MS)

Presiden RI Jokowi : Polhukam dan Perekonomian Bagi Kemajuan Bali Menuju Indonesia Raya

Penulis : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia)

KAIROSPOS.COM, Bali - Gubernur Bali I Wayan Koster bertemu dan berdiskusi bersama dengan Penulis, di Rumah Dinas Jabatan Gubernur (Jaya Sabha), di Denpasar, Bali, awal Desember 2021. Demikian juga Kapolda Bali Irjen Pol. I Putu Jayan Danu Putra bertemu dan berdiskusi bersama dengan Penulis, di Ruang Kerja Kapolda, di kantor Polda, di Denpasar, Bali, awal Desember 2021. Penulis bersama dengan kedua pejabat Bali tersebut sebagai sahabat lama dan baik, pada dasarnya berkaitan erat dengan penguatan dan pemajuan kawasan Bali. Intinya adalah Provinsi Bali Maju Menuju Indonesia Raya Yang Sehat, Aman, Damai, Dan Maju". Penulis bertemu dan berkegiatan bersama juga dengan sejumlah kalangan dan jaringan. Ada dari beberapa profesi dan jajaran terkait dalam konteks pelaksanaan tugas, tanggungjawab, dan kegiatan.

Ada sejumlah kawasan (provinsi) di Indonesia yang sudah pernah bahkan sering menjadi tuan rumah sebagai daerah tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan yang bertataran nasional, regional, dan internasional. Perihal tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi oleh sejumlah pertimbangan strategis dan teknis. Kawasan Bali adalah salah satu kawasan di Indonesia dan di dunia internasional, yang terdepan dan terutama yang sering menjadi tuan rumah atau daerah tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan berkelas dan bergengsi tingkat nasional, regional, dan internasional. Juga termasuk dalam masa pandemi C-19, Provinsi Bali beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggara beberapa kegiatan strategis dan penting.

Provinsi Bali (Pulau Dewata), Indonesia, sungguh-sungguh berhasil dan berprestasi menjadi tuan rumah penyelenggaraan sejumlah kegiatan bertaraf lokal, nasional, regional, dan internasional. Juga dalam rangka penyelenggaraan keseluruhan rangkaian kegiatan internasional G 20 dan kegiatan kenegaraan Presiden RI Jokowi sebagai Presidensi G 20. Kemudian tuan rumah penyelenggaraan Apel Siaga Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Se-Indonesia. Dan tuan rumah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Se-Indonesia.

Bahkan masih ada lagi beberapa kegiatan institusi dan komunitas lainnya selama brberapa hari di beberapa lokasi di Bali. Keseluruhan kegiatan tersebut berlangsung beberapa hari di awal Desember 2021. Ada agenda kerja dan kegiatan jajaran Kementerian PUPR RI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Basoeki Hadimoeldjono. Ada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Siti Nurbaya Bakar. Ada jajaran Kementerian BUMN RI dan sejumlah BUMN di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Erick Thohir.

Kemudian, ada jajaran TNI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Ada jajaran Polri di bawah kepemimpinan dan kehadiran Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Ada jajaran Kementerian Luar Negeri RI. Keberadaan dan kehadiran serta kegiatan pejabat tinggi negara tersebut, pada dasarnya berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan KTT G 20 dan posisi Negara Indonesia dan Presiden RI Jokowi sebagai Pemimpin (Presidensi) G 20.

Masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dan terutama daerah dan masyarakat Pulau Dewata, berhasil dengan gemilang menyampaikan sejumlah "pesan" moral dan kultural berbasis stabilitas keamanan kualitas hukum serta kualitas perekonomian Indonesia. Bobot pesan tersebut sangat berdampak kuat, positif, efektif, dan produktif. Bagi masyarakat dan komunitas domestik nasional dalam negeri serta bagi masyarakat, komunitas dunia internasional dan negara-negara lain. Juga bagi keseluruhan institusi-institusi regional dan internasional. Intinya adalah perihal Indonesia Raya yang sehat, aman, damai, kondusif, sukses, dan maju.

Momentum keseluruhan rangkaian kegiatan Apel Siaga Kasawil Polri (seluruh Pejabat Utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Kapolres Se-Indonesia) berhasil dengan bobot nilai tinggi - membangkitkan, mengukuhkan, dan menyebarkan pesan tegas dan jelas. Intisari pesan tersebut adalah bahwa Indonesia sedang dan semakin meningkatkan dan memudahkan percepatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum dan keadilan. Perspektif tersebut terutama dalam kerangka percepatan penanganan pandemik C-19 dan Vaksinasi serta percepatan pemulihan, pergerakan, dan pertumbuhan ekonomi dan berbagai subsistem perekonomian lainnya yang terkait.

Kehadiran Presiden RI Jokowi untuk menyampaikan Pidato dan Kata Sambutan Arahan sekaligus Membuka kegiatan Apel Siaga Kasatwil Polri Se-Indonesia, semakin menunjukkan betapa pentingnya dan strategisnya posisi, peran, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Polri. Presiden RI Jokowi beserta jajaran kenegaraan, kemasyarakatan, dan pemerintahan memperhatikan dan mendukung sepenuhnya institusi Polri dan jajaran dalam membangun dan memajukan Indonesia berbasis Negara Pancasila, Negara Hukum Indonesia, Negara Demokratis Konstitusional, Negara Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah NKRI.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan dan kebijakan dalam kegiatan Apel Siaga Kasatwil Polri Se-Indonesia dan juga dalam beberapa kesempatan, mengenai POLRI Yang PRESISI. Filosofi, doktrin, dan substansi tersebut, pada dasarnya dan pada giliranya mereformasi dan mentransformasi Polri dan keseluruhan jajaran untuk semakin dan selalu bersama rakyat memajukan Indonesia. Juga harus senantiasa membumikan dan mempraxiskan nilai-nilai dan sistem nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Tri Brata.

Apalagi institusi Polri belum lama ini atau baru-baru ini, menurut hasil penelitian dan survey lembaga independen, mendapat penilaian terbaik dan tertinggi serta memperoleh kepercayaan publik sebagai institusi terpercaya atau terbaik dan tertinggi yang dipercayai publik. Perihal tersebut sebagaimana juga disampaikan oleh Presiden RI Jokowo dalam Pidato dan Sambutan Arahan di acara Pembukaan Apel Siaga Kasatwil Polri Se-Indonesia. Ada sejumlah Ketua Lembaga Negara, Menteri, Pejabat Tinggi Negara, dan Panglima TNI datang menghadiri dan menjadi Pembicara (Narasumber).

Demikian juga mengenai momentum penyelenggaraan keseluruhan rangkaian kegiatan Rapimnas Kadin (Pimpinan dan Pengurus Kadin Pusat dan Kadin Daerah). Forum ekonomi dan suasana kebatinan tersebut, berhasil membangkitkan, mengukuhkan, dan menyebarkan pesan tegas dan jelas. Intinya adalah bahwa Indonesia sedang dan semakin melakukan percepatan pemulihan, pergerakan, dan pertumbuhan ekonomi. Seluruh sumber daya dan energi perekonomian beserta infrastruktur dan suprastruktur perekonomian Indonesia.

Bahkan institusi beserta jajaran birokrasi, politik, hukum, keamanan, dan institusi terkait lainnya, diharapkan dan diarahkan untuk bekerja, bertugas, dan bertanggungjawab bersama Kadin. Perihal tersebut untuk memulihkan, menggerakkan, dan menumbuhkan perekonomian. Demikian juga untuk penyiapan, penataan, dan penguatan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian Indonesia. Prasyarat dan persyaratan mutlak menuju dan membangun perekonomian adalah stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang dinamis, demokratis, dan kondusif.

Kedatangan Presiden RI Jokowi untuk menyampaikan Pidato dan Kata Sambutan Arahan sekaligus Membuka kegiatan Rapimnas Kadin Se-Indonesia, pada dasarnya memastikan kualitas posisi, peran, tugas, dan tanggungjawab komunitas pengusaha di Indonesia (Kadin). Presiden RI Jokowi beserta jajaran kenegaraan dan pemerintahan tentu mendukung dan mendorong pekerjaan dan pemajuan Kadin dan jajaran. Terutama dalam memulihkan, menggerakkan, dan menumbuhkan perekonomian.

Juga dalam rangka membangun dan memajukan ekonomi kreatif, produktif, dan inovatif. Ada investasi, produksi, distribusi, penciptaan, peningkatan, dan perluasan lapangan kerja baru dan terbarukan. Kemudian ada pergerakan dan pertumbuhan perekonomian berbasis ekosistem (ekologi) dan kualitas lingkungan hidup. Juga perekonomian berwarna pemerataan dan keadilan sosial dan struktural. Juga "Ekonomi Hijau". Sesungguhnya Ekonomi Hijau sangat Indonesia karena sesuai dengan sistem nilai Keindonesiaan Raya.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid beserta jajaran pimpinan dan fungsionaris Kadin Pusat dan Kadin Daerah, memiliki komitmen dsn tekad beserta berkemauan kuat dan berkehendak baik untuk membangkitkan dan memulihkan Indonesia (terutama dalam hal perekonomian). Juga berikhtiar dan berniat membangun dan mengorganisasikan Kadin untuk menjadi garda terdepan dan lokomotif perekonomian Indonesia. Demikian juga tentunya jajaran Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah, pada dasarnya mesti selalu bekerjasama dan bergotongroyong bersama dengan Kadin.

Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, datang menghadiri sekaligus menyampaikan Pidato dan Kata Sambutan Arahan sekaligus Menutup kegiatan Rapimnas Kadin Se-Indonesia. Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, juga melakukan kunjungan kerja dengan sejumlah agenda kegiatan kenegaraan. Ada juga beberapa Ketua Lembaga Negara, Menteri, Pejabat Tinggi Negara, datang menghadiri, mengikuti, dan menjadi Pembicara (Narasumber) di dalam kegiata Rapimnas Kadin.

Menurut Penulis (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia) yang juga pada saat bersamaan berada di Bali karena ada sejumlah tugas, pertemuan, dan kegiatan, Provinsi Bali berhasil dan berprestasi menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Pemerintah dan warga masyarakat Bali beserta seluruh komponen terkait secara berarti dan dengan gemilang kembali mengukuhkan dan menumbuhkan pandangan dan pendapat publik nasional dan internasional. Intinya adalah bahwa Indonesia semakin bangkit, bangun, tumbuh, dan tangguh dari Bali.

Penulis yang juga berkesempatan menyampaikan Kata Sambutan Pembukaan, di Bali, dalam sebuah kegiatan lain, yaitu Seminar dan Workshop Tingkat Nasional, bertajuk : "DIGITECH Festival Se-Indonesia", berpendapat bahwa perihal keberhasilan dan kemajuan tersebut adalah karena peran, kinerja, dan kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster dan jajaran ; Kapolda Bali Irjen Pol. I Putu Jayan Danu Putra dan jajaran ; Pangdam Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan jajaran ; Danrem Wirasatya (Bali) Brigjen TNI Husein Sagaf dan jajaran. Dan juga seluruh institusi terkait lainnya. Keberhasilan tersebut merefleksikan, menunjukkan, dan semakin mengkonfirmasi adanya kualitas hubungan dan kerjasama di antara keseluruhan institusi di Bali. Juga didukung dan ditopang oleh kultur masyarakat dan daerah Bali yang penuh dengan sistem nilai kebaikan dan kemajuan.

Kultur kebersamaan, keutuhan, dan kegotongroyongan masyarakat dan daerah Bali, sangat mewarnai dan memaknai setiap dan seluruh agenda kerja dan kebijakan strategis serta acara dan kegiatan. Kualitas kinerja, kepemimpinan, dan keanggotaan institusi dan jajaran di Bali selama ini dan sebelum ini, sudah terbangun baik, efektif, dan produktif. Terutama ketika mempersiapkan dan menyelenggarakan keseluruhan rangkaian acara kegiatan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Kegiatan persiapan KTT G 20 ; Apel Siaga Kasatwil Polri ; Rapimnas Kadin.

Bali, Minggu, 5 Desember 2021.

"Salam Indonesia Sehat, Aman, Damai, Tumbuh, Tangguh, Dan Maju".

UKM KUAT MASYARAKAT SEHAT : BERBAGI 1.000 NASI BUNGKUS BAGI TANGERANG

KAIROSPOS.COM, Tangerang - Kegiatan bakti sosial Peduli Kasih Banten yang diselenggarakan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 di Karawaci - Tangerang, Pemuda DPA GBI provinsi Banten, bersama dengan panitia Peduli Kasih Banten BPD GBI provinsi Banten mengadakan gerakan UKM KUAT MASYARAKAT SEHAT. Kegiatan ini berupa pengadaan 1.000 paket nasi bungkus lengkap dan sehat, yang terdiri dari nasi, sayur dan lauk pauk, yang dibagikan secara GRATIS kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Tangerang. Pembagian nasi bungkus ini sebagai wujud kepedulian kasih sebagai sesama saudara dalam kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemic covid 19.

Adapun pengadaan 1.000 paket nasi bungkus ini dengan melibatkan UKM-UKM di Tangerang, secara khusus warung tegal (warteg), warung sunda (warsun), rumah makan padang, catering dan UKM kuliner. Tujuan melibatkan UKM tersebut untuk membantu usaha-usaha kecil masyarakat untuk bisa tetap bertumbuh dan kuat ditengah kelesuan ekonomi akibat pandemic covid 19. Dengan memesan dan membeli makanan sehat dari UKM tersebut, akan menambah omzet produksi dari rumah makan-rumah makan, sehingga ekonomi UKM menjadi kuat.

Pendistribusian dan pembagian 1.000 nasi bungkus gratis ini dilakukan di lokasi acara baksos Peduli Kasih Banten di daerah Karawaci, oleh relawan pemuda/i DPA Banten serta dibantu oleh Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Tangerang. Relawan muda ini menggambarkan kesatuan para pemuda lintas agama yang ada di Tangerang. Pemuda sebagai pelopor dalam persatuan. Pembagian nasi bungkus juga dilakukan di sepanjang jalan kota Tangerang, dengan dibagikan ke tukang becak, pemulung, tukang sampah, sopir angkot, sopir ojek online, pengamen, dan masyarakat.

Selain pembagian 1.000 nasi bungkus secara gratis, dalam baksos juga dibagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu, serta pengadaan pengobatan gratis, bazar UKM dan bazar murah. Dengan diadakannnya baksos Peduli Kasih Banten ini, selain masyarakat terberkati, juga memperkuat ekonomi rakyat. UKM sehat, masyarakat sehat.

LKM – MASJID RAHMATAN LIL ALAMINAKAN MEMBANGUN KAPAL KAYU BERSAMA TUKANG KAPAL TRADISIONAL

KAIROSPOS.COM, Indramayu - Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo “ samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk”. Ketua LKM – Masjid Rahmatan Lil Alamin Prof. Dr (HC) Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang , S,Sos, MP menambahkan “ Bahwa, “sudah saatnya kita Kembali menunjukkan kekuatan maritim, sebagai upaya menghidupkan Kembali batang terendam, sebagaimana nenek moyang kita telah melakukannya”.

Untuk itu LKM – Masjid Rahamatan Lil Alamin berusaha untuk ikut serta mengembangkan potensi sumber daya kelautan Bersama para Nelayan Indramayu yang amat tangguh, hal pertama yang dilakukan adalah

membangun tempat pembuatan Kapal Kayu berukuran besar, yang pelaksanaan pembangunan Kapalnya dilakukan oleh Pembuat Kapal Kayu lokal di Eretan Indramayu, dibantu oleh Karyawan LKM Masjid Rahmatan Lil Alamin. Kapal pertama telahpun siap untuk di bangun dengan lunas sepanjang 30 meter, dimana ijin kapal sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan restribusinyapun telah dibayar. Kapal Nelayan yang diberi nama LKM-K 01 ini mendapat alokasi operasional di laut Arafura, dan seterusnya akan di bangun Kapal Nelayan berkuruan sama, dimana untuk itu telah di persiapkan Kayu sebanyak 3600 M3, terdiri dari kayu jenis Ulin dan kayu keras lainnya.

Guna mendukung rencana kerja tersebut diatas, Syaykh AS Panji Gumilang bersama team worknya, tengah mempersiapkan Lembaga Pelatihan Kelautan, yang akan melatih Alumni Alzaytun yang berminat dan generasi muda nelayan setempat. Pekerjaan kelautan adalah profesi yang amat mulia dan memberikan konstribusi kepada Negara Bangsa, untuk itu harus dilakukan oleh tenaga tenaga yang berketerampilan dan bersertifikasi. Para peserta latih akan mendapatkan pelatihan di berbagai bidang pekerjaan kelautan dan sertifikasinya, dan diberikan bea siswa khusus dengan jaminan lapangan pekerjaan yang telah disiapkan oleh LKM – Masjid Rahmatan Lil Alamin.

Selain melatih generasi muda Nelayan, LKM – Masjid Rahmaatn Lil Alamin, juga berencana untuk mendirikan sebuah Paguyuban Nelayan, yang diberi nama “ Perhimpunan Nelayan Penyanggah Pangan Nasional, untuk menghimpun kaum nelayan yang selama ini berada di garis depan agar tidak selalu terpinggirkan. Perhimpunan yang sama untuk kalangan petani di Indramayu, telahpun di buat dan berjalan lancar, dimana para anggotanya menjadi penggarap tanah milik LKM – Masjid Rahmatan Lil Alamin, yang hasilnya sangat memuaskan, karena mampu meningkatkan taraf hidup petani anggotanya, bahkan ada yang sudah mampu menyekolahkan anak anaknya ke Perguruan Tinggi. Hal yang sama diharapkan berjalan untuk kaum nelayan bahkan dalam skala yang lebih besar.

Peletakan Batu Pertama GKI Yasmin Bogor Merupakan Wujud Kemenangan Toleransi

KAIROSPOS.COM, Bogor - Peletakan batu pertama pembangunan GKI Yasmin Bogor hari ini (5/12/2021) patut kita rayakan sebagai wujud kemenangan toleransi sebagai karakter bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus kebanggan bagi kita semua, bahwa kita akhirnya mampu menyelesaikan persoalan yang terbilang rumit.

Kita tahu, selama kurang lebih 16 tahun sejak 2006, persoalan GKI Yasmin Bogor menyita energi dan meicu ketegangan sosial. Persoalan ini juga senantiasa menjadi catatan Lembaga-lembaga pemantau kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik dari dalam maupun luar negeri. Laporan dari Lembaga-lembaga itu selalu menunjuk persoalan GKI Yasmin Bogor sebagai penanda pelanggaran HAM, terutama terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kasus ini juga selalu tengarai sebagai bentuk menguatnya intoleransi.

Penyelesaian GKI Yasmin menunjukkan pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan akibat dari konflik keagamaan. Kita patut bersyukur, masalah ini akhirnya bisa selesai dengan tuntas, meski melalui jalan panjang yang berliku. Hal ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua, merawat toleransi bukanlah hal yang mudah. Lebih sulit lagi melakukan reparasi sosial sebagai residu dari konflik keagamaan. Karena itu, jangan pernah memberikan ruang munculnya Gerakan intoleran yang akan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.

KSP memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah GKI Yasmin, baik yang terlibat langsung maupun tidaklangsung. Walikota Bogor, Bima Arya, perlu diapresiasi secara khusus karena dialah yang melakukan orkestrasi seluruh proses penyelesaian ini. Tokoh-tokoh lintas Agama di Bogor juga perlu diapresiasi karena berusaha keras untuk menjaga ruang social yang kondusif sehingga memudahkan proses penyelesaian.

Kita perlu belajar, jangan sampai peristiwa seperti GKI Yasmin ini terulang Kembali. Jangan ciderai toleransi dengan tindakan-tindakan tidak terpuji yang akan menyulitkan kita semua.[]

Sumber :

Deputi V KSP

Jaleswawi Pramodhawardani

Presiden Jokowi Saksikan BWF World Tour Finals 2021

KAIROSPOS.COM, Bali - Di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Kamis, 2 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyaksikan pertandingan BWF World Tour Finals 2021 yang digelar di The Westin Resort, Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan tunggal putri antara pemain India, Pusarla Venkata Sindhu, melawan pemain Jerman, Yvonne Li di lapangan 1.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyaksikan pertandingan di lapangan 2 pada nomor ganda campuran antara pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino, melawan pasangan Malaysia, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing.

Usai menyaksikan pertandingan, Presiden Jokowi bertemu dengan para punggawa yang berhasil menjadi juara Piala Thomas pada Oktober 2021 lalu. Presiden mengapresiasi para atlet dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) atas pencapaian tersebut, utamanya karena Indonesia berhasil mengakhiri puasa gelar Piala Thomas selama 19 tahun.

"Ini adalah sebuah prestasi yang telah ditunggu lama oleh seluruh rakyat Indonesia dan saya sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Piala Thomas maupun untuk prestasi-prestasi yang lainnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PBSI," ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden saat menyaksikan pertandingan badminton tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Sumber :

Badung, 2 Desember 2021

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

YouTube: Sekretariat Presiden

KPI 2021 DI PROVINSI PAPUA, MENOLAK USAHA-USAHA ISLAMISASI DI WILAYAH MANAPUN KHSUSNYA PAPUA YANG BERKEDOK DAKWAH DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG DIFASILITASI OLEH OKNUM NEGARA MELALUI TNI/POLRI DAN LEMBAGA PEMERINTAH LAIN

KAIROSPOS.COM, Papua - Dalam rangka Jubileum HUT Ke-50 PGLII pada tanggal 17-19 November 2021 digelar "Konferensi Pekabaran Injil 2021", dengan tema Api Injil Terus Menyala, dan "Deklarasi Damai" yang mengambil tempat di hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Papua. Telah menghasilkan dokumen Rekomendasi dan Aksi Bersama berisi 9 point serta dokumen Deklarasi Damai dari lintas agama dan denominasi gereja dan lembaga Kristen.

Konferensi Pekabaran Injil (KPI) 2021, yang ditandatangani PGLII; PGI; PGGP; Sekretaris KomHAK KWI; PGPI; GIDI; GKII; PGGS; MAF; FKUB PROV PAPUA; LAI; JDN, telah menghasilkan "Rekomendasi dan Aksi Bersama" yang ditujukan kepada seluruh gereja dan lembaga Kristen di Indonesia.

Rekomendasi Dan Aksi Bersama

Dengan semangat kesatuan dan kebersamaan sebagai bagian yang utuh dari persekutuan tubuh Kristus, maka Konferensi Pekabaran Injil 2021 merekomendasikan:

8. "Menolak upaya-upaya propaganda dan/atau pemindahan agama dengan

cara-cara pemaksaan, tidak wajar, serta memanfaatkan kelemahan dan kekurangtahuan seseorang atau sekelompok orang. Penginjilan sejatinya bukanlah kristenisasi, karena itu upaya-upaya kristenisasi dengan cara tidak wajar, pemaksaan, serta pemanfaatan kelemahan dan kekurangtahuan bukanlah penginjilan. Tanggungjawab pekabaran Injil di tanah Papua adalah tanggung jawab bersama gereja dan harus diperkuat dalam rangka membangun perspektif baru tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah, khususnya Papua terutama pula di wilayah-wilayah yang kesulitan dalam membangun dunia pendidikan yang baik dan berkualitas, serta pelayanan kesehatan yang bermutu, karena berada dalam situasi konflik. Gereja tetap bersuara memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi Papua supaya dengan pendidkan dan kesehatan yang baik, api Injil itu akan terus menyala di tanah Papua, dan daerah lain. Sama dengan hal tersebut, menolak pula usaha-usaha Islamisasi berkedok dakwah di bidang pendidikan dan kesehatan, yang masif dan sistematis terjadi di berbagai wilayah, termasuk Papua, yang didukung bahkan difasilitasi oleh oknum negara melalui TNI dan Polri, serta lembaga-lembaga pemerintah lain"

Pada point 8 dari Rekomendasi dan Aksi Bersama ini, dituang keprihatinan atas adanya upaya propaganda pemindahan agama melalui kedok dakwah di bidang pendidikan dan kesehatan, yang masif dan sistematis di berbagai wilayah, termasuk Papua yang didukung bahkan difasilitasi oleh oknum negara melalui TNI/Plro serta lembaga-lembaga pemerintahan lain. Para pemimpin Kristen tidak menolak bahwa agama Kristen dan Islam di Indonesia adalah agama dakwah. Umat Kristen melakukan penginjilan dan umat Islam melakukan dakwah karena penginjilan dan dakwah adalah perintah agama yang tertulis dalam Kitab Suci. Namun yang memprihatikan, adanya upaya dan usaha yang difasilitasi melalui oknum-oknum negara melalui TNI/Polri dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Salah satu contoh kongkrit yang terjadi di Papua, meski di wilayah lain di Indonesia sama saja yakni membangun markas TNI/Polri atau sarana gedung kesehatan atau pendidikan yang disertai pembangunan rumah ibadah, hal seperti ini menjadi nyata dalam hal Islamisasi. Hal ini terjadi karena juga memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakmampuan masyarakat Papua yang dipandang sah-sah saja. Silahkan lakukan dakwah namun jangan menggunakan fasilitas lembaga pemerintah dan institusi TNI/Polri, karena dasar dari pemindahan agama adalah keyakinan akan jaminan keselamatan dan hidup kekal bukan karena ketidaktahuan dan dakwah yang menggunakan pintu masuk pendidikan dan kesehatan. Kondisi Islamisasi seperti sangat ditolak dan segera dihentikan.

Salam Injili

Ketua Umum PGLII

PEDULI KASIH BANTEN: PENYEMPROTAN FOGGING NYAMUK DBD DI CURUG SANGERENG

KAIROSPOS.COM, Tangerang - Pandemi covid-19 yang sudah hampir 2 tahun melanda Indonesia, menyebabkan masyarakat terfokus pada penyebaran korona. Padahal, memasuki musim hujan, perlu kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit DBD, yang juga bisa merenggut nyawa. Genangan air, selokan yang mampet dan tempat-tempat yang tidak bersih, menjadi sarang nyamuk Aedes Agypti yang menyebabkan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Cukup banyak warga yang terserang sakit DBD, termasuk di wilayah Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Karena itu, BPD GBI propinsi Banten, melalui Perwil 6 melalui Peduli Kasih Banten, mengadakan aksi sosial berupa penyemprotan fogging nyamuk di berbagai wilayah di Tangerang, termasuk di desa Curug Sangereng. Kegiatan fogging nyamuk ini disambut dengan baik oleh perangkat desa dan masyarakat desa Curug Sangereng. Bertepatan pada hari Sabtu 27 November 2021, kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan panitia Peduli Kasih Banten, Kepala Desa dan perangkat desa, karang taruna, Babinsa, Binamas, serta RW, RT dan masyarakat setempat.

Menurut Kades Curug Sangereng, Bapak Nedi, kegiatan fogging nyamuk bekerjasama dengan Peduli Kasih Banten sangat baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan terjun langsung dilapangan, Kades Nedi turut berbaur mengawasi dan mengarahkan penyemprotan fogging di titik-titik rawan penyebaran nyamuk. Pelaksanaan fogging mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat. Babinsa Curug Sangereng, Pelda TNI Mistar mengatakan bahwa setiap memasuki musim hujan, banyak terjadi genangan-genangan, yang menjadi sarang nyamuk. Sudah ada korban masyarakat warga desa Curug Sangereng yang terjangkit penyakit DBD di awal musim hujan ini. Sementara Bapak Ahyani sebagai staff desa Curug Sangereng mengarahkan penyemprotan fogging dilakukan di kampung Cicayur dan kampung Anggris, yang merupakan daerah padat penduduk dan rawan penyebaran nyamuk DBD.

Pelaksanaan fogging memakai dua alat mesin penyemprotan, yang melibatkan Tagana GBI bekerjasama dengan Pemuda Karang Taruna desa Curug Sangereng yang dikoordinir oleh Udin. Walaupun melibatkan beberapa unsur masyarakat, pelaksanaan fogging ini tetap mematuhi disiplin prokes serta menghindari kerumunan. Kegiatan aksi sosial ini dilakukan guna mencegah menyebaran nyamuk dan mengurangi dampak penyebaran penyakit DBD di wilayah desa Curug Sangereng. Kedepannya, diharapkan kegiatan aksi sosial penyemprotan fogging ini bisa terus ditingkatkan dan dikoorinasikan, baik oleh Peduli Kasih Banten Bersama, aparat desa, serta masyarakat desa Curug Sangereng. Serta kita semua berharap tidak adanya korban penyakit DBD lagi, dengan tetap memperhatikan kebersihan dan penataan lingkungan yang baik, guna mencegah penyebaran nyamuk atau penyakit DBD.

Rekomendasi DENPASAR Bali PEWARNA Kawal Empat Pilar dan Keberagaman Indonesia

KAIROSPOS.COM, DENPASAR | - Memasuki hari kedua Rakernas Pewarna Indonesia, Jumat (26/11/2021) membahas tentang Evaluasi dan Rencana Kerja Pewarna Indonesia 2022.

Setelah melalui dua rangkaian acara seperti seminar nasional dengan Universitas Mahendradata serta Penganugerahan Apresiasi Pewarna Indonesia kepada sebelas nominasi kepada figure nasionalis dan figure seta lembaga nasrani yang berperan di Repeublik ini. Kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja nasional selama dua hari dengan terlebih dahulu memberikaan pembekalan kepada peserta seperti sosialisasi empat pilar oleh Dr. Ahmad Basarah wakil ketua MPR RI, lalu tentang misi melalui pendidikan yang disampaikan Daniel Alexander praktisi pendidikan yang mengajar kepada anak-anak Papua dan Dr Jimmy Lumintas rector STT IKAT. Dan sesi terakhir tentang peran jurnalistik yang disampaikan Agus Sudibyo dari Dewan Pers.

Barulah hari keduanya Jumat 26 November Rapat kerja nasional dibuka resmi oleh Ketum Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA) Indonesia Yusuf Mujiono didampingi oleh Sekjen Ronald S Onibala.

Sebelumnya Ketum Yusuf Mujiono memberikan kata pengantar untuk semua peserta Rakernas Pewarna Indonesia tahun 2021 ini. “Pewarna harus terus dibangun dengan mengedepankan iman kepada Tuhan, bergerak dan berkarya tidak dilandaskan uang atau anggaran, namun harus tetap bekerja keras lakukan tugas kita selebihnya biarlah Tuhan yang memberikan hasilnya”, tegasnya di depan 100 an anggota Pewarna yang hadir di areal BPSDM Denpasar Bali

Tak ketinggalan Yusuf juga meng ucapakan terimakasih kepada semua pihak yangg telah mendukung tiga agenda nasional yang diselenggarakan oleh Pewarna Indonesia, antara lain Seminar Nasional, Anugerah Apresiasi Pewarna Indonesia dan Rakernas Pewarna Indonesia.

Dikesempatan tersebut Yusuf juga menyampaikan agar semua anggota Pewarna dan Umat Nasrani untuk total mematuhi aturan Pemerintah tentang Protokol Kesehatan, terlebih saat merayakan Natal 2021 dan tahun baru 2022 nanti. Hindari keramaian serta agar tetap waspada agar tidak muncul cluster baru kedepannya nanti.

Lanjutnya sebagai wartawan terus kabarkan tentang kewaspadaan ini agar umat yang merayakan natal dan tahun baru tetap mematuhi protocol kesehatan

Setelah itu acara dilanjutkan dengan menunjuk pimpinan sidang Rakernas dan terpilih sebagai pemimpin sidang, Ashiong P Munthe dari ketua Litbang DPP Pewarna Indonesia, Robert Pasaribu PD Banten dan Wonderson dari PD Kalimantan Tengah.

Dalam Rapat komisi dibagi 3(tiga) pembahasan, antara lain Komisi 1 membahas Program Kerja, Komisi 2 membahas Kelengkapan Organisasi dan Komisi 3 membahas Rekomendasi.

Setelah di plenokan dari komisi komisi masing-masing mengajukan program antaranya PEWARNA agar bekerjasama dengan Dewan Pers untuk sertifikasi anggota dan sekaligus PEWARNA masuk di dewan Pers, pembetnykan carakter building agar menjadi jurnalis yang berkarakter, segera menyelesaikan perubahan ke notaris , membentuk PD PD seluruh Indonesia, Pengaturan pelantikan dan rapat daerah.

Kemduian mendukung pemerintah dalam menjaga dan merawat keberagaman dengan bekerjasama semua pihak seperti DPR, MPR dan BPIP serta lembaga-lembaga yang konsen menjaga keutuhan bangsa dalam kebhinekaan. Melanjutkan kerjasama dengan MPR RI tentang empat pilar serta merekomendasikan adanya GBHN. Dan tak kalah pentingnya PP segera membuat Peraturan Organisasi.

Hasil-hasil rekomendasi yang dikemukakan dalam Rakernas Pewarna Indonesia tahun 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas di dalam Pewarna Indonesia dan juga menjadi organisasi wartawan yang professional serta terus mendukung persatuan, kesatuan dan ke-Bhineka Tunggal Ika.

Bersama Pewarna Indonesia terus bersama merevitalisasi nilai-nilai luhur bangsa menyongsong Indonesia tangguh Indonesia tumbuh. ( )

Presiden Minta APBN 2022 Dirancang Responsif, Antisipatif, dan Fleksibel

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, terutama dengan munculnya varian baru Omicron di sejumlah negara. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan, termasuk dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 29 November 2021.

"Menghadapi ketidakpastian tahun 2022 kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ujar Presiden.

Presiden memandang bahwa APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.

"Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada _green_ dan _sustainable economy_," imbuhnya.

Selain itu, APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Presiden menekankan bahwa pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama, yaitu pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan _zero-based budgeting_ agar belanja lebih efisien.

"Sekali lagi di tahun 2022, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya selepas acara menjelaskan bahwa aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi.

"_Consumer Confidence Index_ kita sudah mulai pulih bahkan mendekati sebelum terjadinya Covid. PMI _(Purchasing Managers Index)_ kita juga mengalami kenaikan dengan adanya kemampuan mengelola delta varian. Demikian juga dengan pertumbuhan indikator lain yang cukup kuat seperti ekspor, impor, dan konsumsi listrik," jelas Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar Rp14.350 per dolar Amerika, suku bunga surat berharga negara 10 tahun di 6,8 persen, harga minyak 63 dollar per barrel, lifting minyak 703.000 barrel per hari, dan lifting gas 1.000.036 barrel per hari.

Untuk sasaran-sasaran yang akan dicapai tahun 2022 yaitu tingkat pengangguran tahun depan diharapkan akan menurun pada level 5,5 hingga 6,3 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan akan bisa turun di bawah 9 persen lagi, yaitu antara 8,5 hingga 9 persen. Gini ratio akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat di 73,41 hingga 73,46. Nilai tukar petani akan dijaga di atas 100 yaitu 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di 104 tinggal 106.

"Untuk tahun depan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang adalah sebesar Rp1.846,1 triliun, terdiri atas perpajakan Rp1.510 triliun, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) Rp335 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun. Belanja negara tahun depan mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944,5 triliun dan TKDD Rp769,6 triliun. Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun," papar Menkeu.

Jakarta, 29 November 2021

Sumber :

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Rakernas Pewarna Hari Pertama Sesi 4: Pewarna Indonesia Dapat Bersinergi dengan Dewan Pers menjaga Jurnalis Multikultural

KAIROSPOS.COM, DENPASAR | - Rakernas Persatuan Wartawan Indonesia (PEWARNA Indonesia) yang berlangsung dari hari Kamis-Sabtu (25-27/11/20210 berlangsung dengan baik, dengan menyajikan materi-materi yang berguna bagi para wartawan Nasrani Indonesia. Memasuki Sesi ke empat pada hari pertama, para wartawan nasrani Indonesia dibekali dengan materi mengenai dunia pers di Indonesia. Pada sesi empat, sebagai narasumber adalah Agus Sudibyo dari Dewan Pers. Pemaparan dilakukan melalui virtual. Acara dipandu oleh Ketua PD Jawa Timur, Cak Yos.

Dalam penjelasannya, Agus Sudibyo mengatakan setiap media bisa memiliki ijin untuk mengadakan uji kompetensi. Pewarna Indonesia bisa menjadi penguji untuk Uji kopetensi Wartawan. “Setiap organisasi yang ingin mengadakan Kompetensi . Pewarna sudah memenuhi syarat darei Dewan Pers, sehingga bisa menguji bagi para anggota Pewarna bisa ikut dalan Uji Kompetensi Wartawan,” ujarnya.

“Kita membutuhkan ruang pemberitaan dan diskusi media yang bisa memperkuat nilai-nilai multicultural di Indonesia. Keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia harus kita jaga. Kita harus belajar dari beberapa negara yang bisa menjaga multikultural. Ketika trend global terjadi di dunia, negara kita masih bisa menjaga. Tahun 2024 menjadi tantangan yang lebih serius ketika memasuki Pemilu, akan bermunculan isu-isu yang dinaikkan untuk memecah belah multicultural. Pewarna harus bisa menjadi penjaga dalam pemberitaan. Banyak dengan memunculkan isu-isu beberapa pihak yang memiliki trend negatif dan juga menggunakan media massa. Mari bersama-sama dengan dengan Dewan Pers bisa belajar mengenai Jurnalisme Multikultural. “

“Kami mengajak Pewarna untuk menerapkan Jurnalisme Multikultural sehingga menjaga keutuhan negara RI. Kemitraan seperti ini bisa menjadi konteks yang lebih luas untuk kepentingan masyarakat dan publik,” jelas Agus Sudibyo.

Cak Yos dalam memberikan kesimpulan dari pemaparan Agus Sudibyo mewakili Dewan Pers agar Pewarna bisa memberikan pencerahan dan mensupport bisa menjadi bagian dari Dewan Pers agar bisa terus menjaga Jurnalisme Multikultural.

Acara sesi keempat pada hari pertama Rakernas Pewarna Indonesia diakhiri dengan sesi tanya jawab dan penjelasan lebih bagi para pelaku jurnalis di Pewarna Indonesia. ( ).

Majelis Hakim PN Bekasi Kelas IA Khusus Dilaporkan Kuasa Hukum Penggugat Cerai ke Bawas MA RI, KY dan Ketua MA

KAIROSPOS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Kelas 1A Khusus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, karena diduga melakukan pelanggaran kode etik. Adalah Raja Tahan Panjaitan SH dan R Wijaya S SH sebagai pelapor dan juga kuasa hukum Penggugat dalam perkara Gugatan Cerai nomor: 564/Pdt.G/2020/PN.Bks, yang mmelaporkan tiga orang Majelis Hakim PN Bekasi Kelas IA Khusus.

Melalui surat pelaporan tertanggal 22 November 2021, yang diterima awak media, kuasa hukum penggugat perkara gugatan cerai dari Law Office Raja Tahan Panjaitan SH & Partners menyebutkan, Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a qou dalam putusannya, terkesan menunjukkan dan melakukan perbuatan “Abuse Of Power” (penyalahgunaan kekuasaan, dalam bentuk penyimpangan jabatan atau pelanggaran resmi).

"Abuse Of Power” yang telah dilakukan oleh majelis hakim tersebut adalah sebelum pemeriksaan pokok perkara a qou dilakukan, upaya mediasi sesuai aturan PERMA nomor 01 tahun 2016 telah terlebih dahulu ditempuh, namun mengalami jalan buntu atau tidak berhasil (deadlock).

Seiring berjalan pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim tersebut juga berusaha dan berupaya untuk mendamaikan dengan berbagai cara, namun upaya yang dilakukan tetap gagal dan mengalami kebuntuan;

Bahwa selama pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim terkesan tidak profesional dan mengabaikan azas peradilan yang baik (azas pemeriksaan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana amanat pasal 2 (dua) ayat 4 (empat) UU RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) karena terkesan mengikuti permintaan Tergugat untuk menunda-nunda pemeriksaan saksi Penggugat yang diketahui keberadaannya datang dari luar Bekasi (Pekan Baru, Sumatera);

“Dalam putusannya, majelis hakim tersebut terkesan tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ada karena menyebut, gugatan Penggugat prematur dan tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan hukum: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang Batak, dimana menurut adat batak perceraian adalah cacat besar bagi keluarga besar, jadi harus melibatkan lembaga adat Batak yang bernama Dalihan Natolu untuk menyelesaikan masalahnya,” sebut kuasa hukum dalam surat tertulisnya.

Selain itu, Majelis Hakim dinilai telah melanggar asas-asas peradilan hukum perdata, yaitu azas bahwa hakim dalam pemeriksaan perkara perdata haruslah bersifat pasif atau diam. Artinya, hakim hanya bersifat menunggu pembuktian dari para pihak berperkara yang bertujuan untuk menghindari adanya pertimbangan hukum bersifat subyektif dan harus berdasar bukti dan fakta-fakta di persidangan yang diajukan oleh para pihak.

“Dalam hal ini, majelis hakim tersebut telah melanggar azas tersebut, di mana dalam pertimbangan hukumnya menyebut bahwa perceraian adalah Ultimun Remedium, sehingga gugatan Penggugat disebut prematur,” beber kuasa hukum.

Dalam penerapan asas Ultimun Remedium, majelis hakim tersebut tidak berdasar secara hukum, karena penerapan azas dimaksud hanya dapat dilakukan dalam perkara pidana bukan dalam perkara perdata.

“Azas-azas hukum dalam perkara pidana dan perkara perdata sudah sangat jelas jauh berbeda, dimana dalam perkara pidana hakim harus aktif guna menggali kebenaran materil sedangkan dalam perkara perdata hakim bersifat menunggu para pihak berperkara dan hanya memutus perkara yang diajukan oleh para pihak secara obyektif sesuai bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain hanya kebenaran formil,” jelas kuasa hukum.

Dari beberapa point permasalahan tersebut, maka kuasa hukum penggugat dalam perkara Gugatan Cerai nomor: 564/Pdt.G/2020/PN.Bks melaporkan tiga Majelis Hakim PN Bekasi Kelas IA ?Khusus ke Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI.

Penulis : Donny G.

POLDA DIY GENCAR BERIKAN SOSIALISASI DAN HIMBAUAN TENTANG PROKES

KAIROSPOS.COM, Yogyakarta - PPKM level 2 di Yogyakarta tentu menjadi dasar dalam menentukan sasaran dan cara bertindak Operasi Zebra Progo 2021. Jalanan sudah mulai ramai kendaraan, dunia pariwisata juga sudah semakin menggeliat. Kamis (18/11/2021).

Kawasan Malioboro sebagai icon wisata Yogyakarta tentu saja akan selalu menjadi tempat tujuan wisatawan yang datang ke daerah istimewa ini. Dalam upaya untuk mencegah penyebaran covid 19 maka Operasi Zebra Progo 2021 hari ini melaksanakan sosialisasi dan himbauan tentang protokol kesehatan.

Kabid Humas Polda D.I.Yogyakarta Kombes Pol. Yuliyanto, S.I.K. M.Sc menerangkan bahwa hari ini Satgas preemtif menyasar di tiga tempat yaitu Pasar Sore Malioboro, Titik Nol Yogyakarta dan Terminal Ngabean Yogyakarta.

Tugas satgas preemtif salah satunya memberikan sosialisasi, himbauan, kampanye kepada masyarakat terkait penerapan prokes, pembagian masker, tertib berlalu lintas, pembagian stiker, dan membentangkan spanduk.

Polda DIY terus gencar memberikan imbauan terkait protokol kesehatan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau gunakan Handsanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, tentu juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu disiplin dalam berlalu lintas.

Operasi Zebra ini dilakukan tetap dalam rangka mendukung program

Pemerintah untuk pencegahan penyebaran covid 19. “Pungkas Yuliyanto (Harun Sumadi)

Konferdalub API Jabar, Pdt.DR.Andy Markus, M.Th Pimpin DPD API Propinsi Jabar Untuk Periode 2021 – 2026

KAIROSPOS.COM, Kota Bekasi (12/11/2021) - Dalam rangka membenahi managemen Organisasi yang Transparan, Propesional serta Kapabel, maka Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia yang di Komandani Oleh Ketua Umumnya Pdt. Brigjen. TNI Purn. Harsanto Adi S. MM., M.Th. berhasil menggelar Konferdalub API Propinsi Jawa Barat di kota Bekasi.

Kota Bekasi yang di tunjuk sebagai tuan rumah dalam gelaran "Konferdalub API" memilik Sejarah yang amat panjang dalam dinamika pergerakan toleransi dan kerukunan umat yang terjalin saat ini tidak lepas dari peran para Pendeta - Pendeta yang ada di Kota Bekasi yang sangat masif membangun membangun Hubungan Harmonisasi dengan para Stakeholder yang ada di kota Bekasi.

Dalam Proses dinamika yang berkembang dalam suasana sidang Konferdalub API tersebut yang akhirnya peserta Konferdalub memilih Pdt. Dr. Andy Markus, M.Th. sebagai Ketua dan Pdt. Joutje Tambayong Sebagai Sekretaris DPD API Propinsi Jawa Barat Periode 2021 - 2026.

Dengan terpilihnya Pdt. DR. Andy Markus, M. Th. sebagai Ketua API Propinsi Jawa Barat, Ketua Umum Menitipkan Pesan membangun API Jawa Barat dengan Semangat Kebersamaan dengan terus memperhatikan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sekaligus membangun kemitraan dengan stakeholder yang ada di Jawa Barat dan Pemerintah Daerah guna mendukung Program-Program Kerja yang berguna bagi umat dan masyarakat.

Dalam sambutan perdananya setelah terpilih menjadi Ketua DPD API Propinsi Jawa Barat Pdt. Dr. Andy Markus, M.Th. mengajak Pendeta-Pendeta yang berada di Jawa Barat agar menjadikan API sebagai Rumah Besar dalam membangunan hubungan dan menjaga Harmonisasi di Jawa Barat dan tetap menyuarakan kasih Tuhan tanpa harus ada Sekat Organisasi Gereja masing-masing.

Konferdalub API berjalan dengan aman dan terkendali serta tetap menerapkan Prokes covid-19 secara ketat.

Di tempat terpisah Ketua Pewarna Kota Bekasi Suhartono, M.Th. yang berhasil dihubungi melalui Pesan WA nya mengatakan bahwa dengan terpilihnya Pdt. Dr. Andy Markus, M.Th. sebagai Ketua DPD API Propinsi Jawa Barat sangat tepat sekali, apalagi dengan pengalaman Beliau dalam membangun kesatuan kota di Bekasi. Dan Harapan saya bahwa dengan terpilihnya Beliau sebagai Ketua API Propinsi Jawa Barat membawa API JAWA BARAT lebih proaktive lagi dalam kiprahnya di Jawa Barat katanya lagi.(Romo Kefas)

Mayor Pnb Pandu “Hornet” Eka Prayoga Jabat Danskadron Udara 3

KAIROSPOS.COM, Madiun - Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI M. Untung Suropati, SE memimpin Serah Terima Jabatan Komandan Skadron Udara 3 di Hanggar Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi. Jumat, (12/11/21)

Jabatan Komandan Skadron Udara 3 diserahterimakan dari Letkol Pnb Agus “Wolverine” Dwi Aryanto, S.E.,MMOAS kepada pejabat baru Mayor Pnb Pandu “Hornet” Eka Prayoga, MMDS .

Rangkaian upacara sertijab ini meliputi pengambilan sumpah jabatan, penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta tanda jabatan kemudian penyerahan tongkat komando dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dan naskah berita acara sertijab.

Mayor Pnb Pandu Eka Prayoga, MMDS sebelumnya menjabat sebagai Kalambangja Wing 3 Lanud Iswahjudi, Alumni Akademi Angkatan Udara Tahun 2004 ini merupakan salah satu penerbang tempur kebanggaan TNI AU dimana telah mengantungi 3000 jam terbang menggunakan pesawat F-16 Fighting Falcon.

Sementara itu Letkol Pnb Agus Dwi Aryanto, S.E.,MMOAS selanjutnya akan menempati Jabatan baru sebagai Pabandya wasdalprograr Paban I/ Ren Sopsau, Jakarta

Bersamaan dengan rangkaian sertijab Danskadron Udara 3 ini, diserahterimakan juga jabatan Ketua PIA Ardhya Garini ranting 01 Cabang 2/D.II Skadron Udara 3 dari Ny. Digna Agus Dwi Aryanto kepada Ny. Dessy Pandu Eka Prayoga yang dipimpin langsung oleh Ketua AG Cab.2/D.II Lanud Iswahjudi Ny. Reri Untung Suropati.

Seluruh rangkaian Serah terima Jabatan ini dilaksanakan dengan mengedepankan protokol Kesehatan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Lanud Iswahjudi juga Ibu-ibu PIA AG..

HAK KEPEMILIKAN ATAS NAMA DAN LOGO GEREJA KRISTUS RAHMANI INDONESIA

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) yang beralamat di Jl. Mangga Besar XI No.34 Jakarta Barat di bawah kepemimpinan Pdt. Dr. Martin Aluiziduhu Harefa dan Pdt. Jimmy Handoyo Kawilarang adalah Sinode GKRI yang Sah secara hukum dan belum pernah mengalami perubahan apapun atas nama Sinode GKRI. Demikian bunyi pernyataan Pertama dari kuasa hukum Sinode GKRI Dr. Zevrijn Boy Kanu, S.H., M.H.

Pernyataan Kedua Bahwa Merek atau Logo GKRI yang selama ini digunakan oleh Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) adalah SAH secara hukum, sehingga hanya pihak Sinode GKRI Jl. Mangga Besar XI No.34 Jakarta Barat saja yang boleh menggunakan Merek atau Logo dimaksud.

Pernyataan Ketiga, Bahwa apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai Sinode GKRI, selain Sinode GKRI yang beralamat di Jalan Mangga Besar XI No.34 Jakarta Barat, adalah bukan Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI).

Pernyataan Keempat, Bahwa sejak hari ini tanggal 10 November 2021 (Hari Pahlawan) apabila ada pihak lain yang mencoba menyatakan diri sebagai Sinode GKRI dan atau sengaja menggunakan Merek atau Logo GKRI yang dimiliki oleh Sinode GKRI di Jl. Mangga Besar XI No.34 Jakarta Barat, maka kami akan menuntut secara hukum Pidana maupun Perdata. Demikian pernyataan Press Release yang disampaikan kuasa hukum GKRI Dr. Zevrijn Boy Kanu, S.H., M.H. Sinode GKRI pada Rabu (10/11/2021) di Jl. Mangga Besar XI No.34 Jakarta Barat.

Advokat Zevrijn Boy Kanu juga menyampaikan 8 (Delapan) hal penting menyangkut status hukum atau legalitas Sinode GKRI yang beralamat di Jalan Mangga Besar XI No.34 Jakarta Barat.

Pertama, Bahwa Sinode GKRI di Jl. Mangga Besar XI No. 34 Jakarta Barat berdiri sejak tahun 1972 berdasarkan Akte Notaris No. 26 tanggal 17 Oktober 1972 oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., di Jakarta.

Kedua, Bahwa Sinode GKRI juga terdaftar di Bimas Kristen Protestan pada tanggal 24 Oktober 1972 berdasarkan Surat Keterangan Bimas Kristen Protestan No: E/VII/122/1108/72. Hal ini didukung pula oleh Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristn Protestan No. 128 Tahun 1988 Tentang Pendaftaran Gereja Kristen Rahmani Indonesia (GKRI) yang ditetapkan tertanggal 28 Mei 1988 di Jakarta.

Ketiga, Bahwa pada tanggal 15 November 2017, Sinode GKRI berdasarkan Surat Nomor:019/SU/MPS-GKRI/X/2017 tangal 17 Oktober yang memohon pendaftaran ulang GKRI, maka pada tanggal 15 November 2017 dibalas oleh Dirjen Bimas Kristen Protestan Nomor:

B 1896/DJ.IV.I/Ba.o4/11/2017 yang isinya menegaskan bahwa Pendaftaran Gereja Kristus Rahmani Indonesisa (GKRI) adalah bersifat permanen, dan masa berlakunya Surat keputusan tersebut tidak dibatasi oleh waktu.

Keempat, Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sidang Sinode X Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) tertangal 18 Januari 2018 Nomor: 58 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., Sp, yang telah menegaskan hasil Keputusan Sidang Sinode X GKRI Nomor: 019/S.Kep-SS-X/GKRI/II/2017, tertanggal 23 Februari 2017 Tentang Pelaksanaan Hasil Keputusan Sidang Sinode X GKRI.

Kelima, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dirjen Bimas Kristen tertanggal 04 Februari 2016 Nomor: DJ.III/BA.01.1/3/2016, yang merespon Surat dari Majelis Pusat GKRI NO: 99-IX/MPS_GKRI/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal perubahan alamat Kantor Sinode GKRI yang semula beralamat di Jl. Mangga Besar XI No.34 Jakarta Barat berubah atau pindah ke Jl. Latumeten 19 Kota Grogol Permai Blok C 31 Jakarta Barat 11460.

Keenam, Bahwa berdasarkan Surat dari Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tangki Nomor: 1/F.1/31.73.03.1004.04.001.C.1.b.848/c/2021 yakni Sinode GKRI adalah beralamat di Jl. Mangga Besar XI No. 34 RT.010/RW. 001 Tangki, Taman Sari, Kota Jakarta Barat.

Ketujuh, Bahwa Sinode GKRI juga telah mengantongi sertifikat Merek atgau Logo Sinode GKRI dari Dirjen Kekayaan Inteletual Kementerian Hukum dn HAM RI tertanggal 12 Juni 2017.

Kedelapan, Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 39/Pdt.Sus.Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 26 Agustus 2021, perihal pencabutan perkara oleh Gereja Kristus Rahmani Indonesia sebagai Penggugat, maka Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia SAH secara hukum untuk tetap menggunakan Mereka atau Logo GKRI sesuai dengan Sertifikat Merek Sinode GKRI yang telah diterbitkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual dimaksud.

Diakhir press release Pdt. Dr. Martin Aluiziduhu Harefa selaku Ketua Umum GKRI menyampaikan pesan pada warga GKRI yang telah mendapatkan informasi yang benar agar segera kembali bersama dan bersatu kembali demikian juga pesan yang sama disampaikan Pdt. Jimmy Handojo Kawilarang, selaku Sekretaris Umum.

Letkol Pnb Dharma Gultom Penerbang TNI AU Pertama Raih 2000 Jam Terbang T50i Golden Eagle

KAIROSPOS.COM, Madiun, Jatim - Komandan Skadron Udara 15 Letkol Pnb Dharma “Rottweil” Gultom, ST, MMOAS. torehkan prestasi membanggakan dengan menjadi penerbang TNI AU pertama yang meraih 2000 Jam terbang dengan menggunakan pesawat T50i Golden Eagle.

Atas raihan prestasi yang membanggakan ini, Letkol Pnb Dharma Gultom berhak menyandang Badge 2000 Jam Terbang yang disematkan langsung oleh Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI M. Untung Suropati, SE pada acara tradisi capaian Jam Terbang di shelter Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi, Rabu (10/11/21).

Bersamaan dengan ini Kapten Pnb Stefanus “Harrier” Adi P dan Kapten Pnb Agung “Starling” Tri Widyatmoko juga berhasil torehkan capaian 1000 jam terbang dengan menggunakan pesawat T50i Golden Eagle dan berhak menyandang badge 1000 jam terbang.

Danlanud Iswahjudi mengatakan perolehan jam terbang ini hendaknya jangan dilihat dari angkanya namun lebih dimaknai, karena pencapaian ini diiringi oleh dedikasi, motivasi dan semangat yang tinggi, dimana didalamnya terkandung peningkatan kemampuan dan pengetahuan serta yang terpenting kedewasaan serta kematangan untuk melaksanakan setiap misi yang diberikan.

“Capaian prestasi yang diukir Rottweil, Harrier dan Starling hendaknya menjadi motivasi bagi penerbang lainnya” Tegas Marsma Untung

Turut hadir pada acara tradisi ini, Para Kepala Dinas Lanud Iswahjudi, para komandan satuan jajaran Lanud Iswahjudi dan segenap personel Skadron Udara 15.

Dewan Pers Akui Organisasi Wartawan Penyusun Peraturan Pers

KAIROSPOS.COM, Jakarta - Dewan Pers akhirnya mengakui swa regulasi atau self regulasi adalah azas yang memberikan kebebasan kepada organisasi pers untuk menyusun peraturan di bidang pers. Dewan Pers hanya melaksanakan memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. Hal itu disampaikan secara tegas Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh yang dibacakan tiga orang kuasa hukum Dewan Pers secara bergantian pada sidang uji materi Undang-Undang Pers di Mahkamah Konstitusi, Selasa (9/11/2021).

Ketua Dewan Pers Mohamad Nuh hadir memberikan keterangan selaku pihak terkait dalam perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945. Dalam keterangan yang dibacakan kuasa hukumnya, Dewan Pers mengatakan, para pemohon mendalilkan Dewan Pers memonopoli peraturan di bidang pers adalah tidak berdasar sama sekali. “Bahwa tafsir yang pada pokoknya Dewan Pers memonopoli segala peraturan pers sebagai kesesatan pikir dari para pemohon,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pers menyatakan, secara khusus ditetapkannya Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan yang didalikan pemohon melanggar UU Pers dan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berdasar. Karena menurutnya, pihak terkait diberi kewenangan oleh UU Pers untuk meningkatkan kualitas pers nasional.

“Secara demikian peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan diterbitkan sebagai wujud nyata dari fungsi Dewan Pers pada pasal 15 Ayat (2) huruf f,” ungkapnya. Ditambahkannya, apabila mengacu pada putusan pengadilan tinggi DKI sudah tidak relevan, karena mengenai Uji Kompetensi di BNSP sudah ada putusannya bahwa Pelaksanaan UKW dengan Standar Kompetensi Wartawan dinyatakan sah oleh putusan di PT DKI.

Menanggapi keterangan tertulis pihak terkait Dewan Pers dalam sidang kali ini, Hans Kawengian selaku Pemohon mengaku puas dan senang karena Dewan Pers sendiri sudah mengakui di depan Mahkamah Konstitusi dan masyarakat Indonesia melalui tayangan live chanel youtube MK RI, bahwa kewenangan membuat peraturan pers itu ada pada organisasi pers.

Kawengian yang menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah penyusun peraturan pers tentang standar organsiasi wartawan menegaskan, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan yang selama ini diterapkan adalah hanya berdasarkan keputusan sepihak oleh Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers yang ada selama ini, menurutnya, tidak sah karena itu domainnya organisasi pers.

“Sebab hasil keputusan bersama organisasi-organisasi pers pada tahun 2006 yang disebut Dewan Pers sebagai konsensus, tidak ada satupun dari kami yang memberi kewenangan kepada Dewan Pers untuk merubah keputusan tersebut menjadi Peraturan Dewan Pers,” ungkap Hans Kawengian, selaku salah satu peserta yang ikut menandatangani kesepakatan membuat peraturan pers tentang Standar Organisasi Wartawan dan kesepakatan memberi Penguatan Dewan Pers.

Hans Kawengian yang kini menjabat Ketua Umum Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI) menegaskan, seharusnya kesepakatan organisasi-organisasi pers tersebut dijadikan peraturan di masing-masing organisasi pers tentang Standar Oganisasi Wartawan. “Celakanya, peraturan yang kita buat itu dijadikan peraturan Dewan Pers secara sepihak pada tahun 2008, lalu dia (DP) secara sepihak pula menyatakan puluhan organisasi-organisasi pers itu bukan konstituen Dewan Pers karena tidak memenuhi standar organisasi wartawan tesebut,” Ujarnya.

“Sehingga sejak 2008 sampai sekarang kami organisasi pers berbadan hukum yang diakui pemerintah tidak lagi dilibatkan, atau hak konstitusi memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers telah dirampas dan dihilangkan secara sepihak oleh Dewan Pers,” tutur Hans, selaku salah satu pemohon dalam uji materi UU Pers di MK ini.

Di tempat terpisah, Hence Mandagi selaku pemohon lainnya, mengatakan, dalam sidang di MK sudah jelas dan terang benderang Dewan Pers menyatakan, atas dasar konsensus itu diterjemahkan keputusan bersama organisasi-organisasi pers tersebut menjadi Peraturan Dewan Pers. “Ini yang kami uji materi di MK mengenai kalimat memfasiltasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers, agar tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Mandagi di Jakarta.

Mandagi juga menanggapi miring keterangan Dewan Pers terkait peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan melanggar UU Pers dan UU Ketenagakerjaan adalah tidak relevan karena sudah ada putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menyatakan UKW di Dewan Pers sah dan tidak perlu melalui BNSP.

Karena menurut Mandagi, keterangan tersebut adalah tidak benar. Karena faktanya, Ia mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi DKI justeru Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan peraturan Dewan Pers dan pelaksanaan UKW adalah sah dan merupakan bagian dari perundang-undangan telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI.

“Putusan PN yang menganggap peraturan Dewan Pers itu sah sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI, meski permohonan kami untuk membatalkan peraturan Dewan Pers ditolak kerena dianggap itu kewenangan Mahkamah Agung,” ujar Mandagi. Menurutnya, putusan di PT itu tidak dikasasi oleh pemohon karena syarat pembatalan suatu peraturan di MA, peraturan tersebut yang diuji harus masuk dalam lembar negara dan dianggap sebagai peraturan perundang-undangan.

“Nah peratuan Dewan Pers bukan peraturan perundangan dan tidak ada dalam lembar negara. Jadi tidak mengikat, sehingga kami menganggap tidak perlu kasasi,” ungkap Mandagi yang juga adalah Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia.

Sementara itu, pemohon lainnya, Soegiharto Santoso yang ikut hadir dalam sidang kali ini sempat menyapa Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Bahkan Hoky sapaan akrabnya, sempat pula menunjukan Mohammad Nuh ada pada Cover Majalahnya pada saat beliau menjabat Menkominfo.

Hoky yang berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2001, mengaku heran dengan pernyataan Dewan Pers yang meragukan legal standing pihaknya selaku pemohon. Menurut Hoky, bahwa Dewan Pers menyatakan pemohon merupakan pengurus organisasi pers dan individu yang jelas keberadaannya tidak menundukan diri pada hukum tersebut yaitu peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan atau tidak pernah ikut UKW di Dewan Pers.

“Kami justeru tidak mau tunduk pada ketentuan DP tersebut karena praktek UKW di Dewan Pers illegal dan tidak memiliki dasar hukum,” ungkap Hoky. Dia menambahkan, pihaknya kini telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

“Kami memiliki tenaga asesor atau penguji kompetensi yang dilatih secara khusus oleh BNSP, dan Skema kompetensi sudah disahkan oleh BNSP. Selain itu standar kompetensi yang kami gunakan berbasis Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia yang sudah diregistrasi di Kemenaker,” bebernya.

Hoky juga menambahkan, Standar Kompetensi Wartawan yang digunakan Dewan Pers melakukan UKW tidak diakui negara dan tidak sah. “Kami memilih menentukan sikap untuk membentuk Dewan Pers Indonesia agar praktek tidak sah dan melanggar Undang-Undang di Dewan Pers tidak terjadi di Dewan Pers Indonesia. Dan peraturan pers benar-benar diserahkan kewenangannya kepada masing-masing organisasi pers,” pungkasnya.

Dalam sidang ini juga MK telah mengabulkan pemohonan PWI dan LBH Pers untuk menjadi pihak terkait, selanjutnya sidang perkara ini akan dilaksanakan pada 8 Desember 2021. Turut hadir dalam sidang ini kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata, SH., MH dan Christo Laurenz Sanaki, SH. ***

PELANTIKAN SERENTAK KOMCAB SE-DKI JAKARTA DAN RAPAT PIMPINAN DAERAH 2021

KAIROSPOS.COM, Jakarta - PEMUDA KATOLIK KOMDA DKI Jakarta melantik beberapa Komisariat Cabang (Komcab) di DKI Jakarta dan agenda Rapat Pimpinan Daerah 2021 (RAPIMDA), bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada Minggu, 7 November 2021. Ketua-ketua Komcab yang resmi dilantik yakni Komcab Jakarta Pusat dengan ketua terpilih, Yulius Tri Utomo, Komcab Jakarta Utara Marcelinus Frelly Sitanggang, Komcab Jakarta Timur Julius Fernando Hamonangan Sihombing, dan Komcab Jakarta Selatan Anggorokresno Abiwangsa. Acara ini diselenggarakan secara hybrid dengan mengusung tema “Transformasi Organisasi yang Adaptif Menuju Masyarakat Digital 5.0”. Acara pelantikan ini dilakukan secara terbatas dan mengikuti protokol kesehatan sehingga setiap komcab hanya boleh mengirimkan delegasi sebanyak 7 orang.

Dalam laporan ketua SC, Pirez menyampaikan bahwa ke-empat Komcab telah melakukan reorganisasi melalu mekanisme Muskomcab dan telah terpilih ketua-ketua cabang secara definitif. “Kita telah melakukan pemilihan ketua baru di empat komcab Se-DKI Jakarta dan ini bagian dari reorganisasi kepengurusan yang wajib dilakukan oleh setiap kader Pemuda Katolik sesuai dengan prosedur Keorganisasian”.

Selanjutnya Pirez, yang juga adalah Wakil Ketua Komda Bidang Organisasi dan Kaderisasi (OKK) menegaskan pentingnya konsolidasi dan kordinasi diantara pengurus aga bisa merealisasikan setiap program kerja yang telah disusun secara bersama. “Para ketua terpilih dan calon pengurus agar bisa melakukan konsolidasi dan kordinasi dalam mewujudkan setiap rencana dari program kerja”, tegas Pirez.

Ketua Komda DKI Jakarta, Robertus Bondan Wicaksono menjelaskan bahwa konsolidasi harus terus dibangun dengan berbagai organisasi baik organisasi intra katolik maupun organisasi lainnya serta pemerintah provinsi DKI Jakarta. “Pemuda Katolik DKI Jakarta sebagai organisasi kader, perlu terus melakukan konsolidasi dan kordinasi untuk memperkuat gagasan perubahan organisasi ke lebih baik di era digital 5.0”.

Bondan mendorong agar dibentuk 44 Komisariat Anak Cabang di wilayah DKI Jakarta. “Kita perlu membentuk Komisariat Anak Cabang (Komac) di 44 Kecamatan di seluruh wilayah DKI Jakarta”. Dan sebentar lagi akan digelar perhelatan Kongres Nasional XVIII Pemuda Katolik di kota Semarang Jawa Tengah, tepatnya 12-14 November 2021, akan ada banyak pembahasan untuk transformasi organisasi serta pembentukan Komcab luar negeri, ujar Bondan.

Di akhir prosesi pealantikan dilakukan penandatangan berita acara yang disaksikan secara langsung Pdt. Shepard Supit perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Rm. Adrianus Suyadi,SJ selaku Pastor Moderator Komda DKI Jakarta, Edward Wirawan mewakili Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Perwakilan ISKA DKI Jabodetabek dan Komda istimewah PMKRI DKI.

Seusai pelantikan dilanjutkan dengan agenda Rapat Pimpinan Daerah 2021 ( Rapimda) sebagai salah satu agenda penting dalam organisasi Pemuda Katolik di tingkatan daerah atau provinsi yang menaungi beberapa kota atau kabupaten seperti Musyawarah Komisariat Daerah (MUSKOMDA) dan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA). Melalui Rapimda para pengurus baik di tingkat komcab dan komda secara bersama sama menyusun, menerapkan kebijakan organisasi dan program-program kerja yang dijalankan selama satu periodisasi kepengurusan.

Adapun keputusan-keputusan yang ditetapkan secara bersama dalam Rapimda 2021, Pemuda Katolik memberikan perhatian pada proses kaderisasi dan pembentukan komisariat anak cabang (Komac) di bidang internal serta bidang kesehatan terkhusus pandemic covid-19, pemilu serentak 2024, isu lingkungan hidup, isu radikalisme, toleransi dan terorisme, serta Teknologi dan Peningkatan SDM Unggul. Di akhir ketetapan dimasukan satu agenda yaitu ketetapan rekomendasi dukungan kepada Calon Ketua Umum periode 2021-2024 kepada Stefanus Asat Gusma.

Pro Ecclesia et Patria! Pro Bono Publico!

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts: